Jokowi Tak Tanya soal Pandora Papers, Luhut: Presiden Tak Suka Gosip!

Rabu, 13/10/2021 06:50 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Panjaitan (Karna.id)

Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Panjaitan (Karna.id)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak ditanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah namanya muncul dalam daftar skandal pajak dunia yang dirilis Pandora Papers pada Senin (4/10/2021) lalu.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi tak suka membicarakan hal yang belum tentu kebenarannya.

“Presiden nggak suka bicara gosip, beliau bukan penggosip,” ucapnya dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV.

Luhut mengakui dirinya sempat menjabat sebagai Direktur Utama di Petrocapital S.A. yang disebut dalam skandal pajak dunia oleh Pandora Papers.

Luhut mengatakan dirinya sempat menjalankan perusahaan cangkang (shell company) yang bergerak di bidang batu bara itu pada 2006-2007.

Bisnis Batu Bara

Perusahaan bernama Petrocapital S.A. tersebut didirikan saat harga batu bara tengah menjulang.

Dia mengaku direkrut oleh salah satu temannya yang punya kedekatan dengan Presiden Republik Panama saat itu.

Namun, karena ketidakstabilan politik Panama dan lelah bolak-balik Indonesia-Panama, Luhut pun melepas perusahaan cangkang tersebut.

Luhut berdalih tidak melaporkan perusahaan tersebut meski berstatus pejabat publik karena perusahaan tersebut berstatus terbuka dan bisa dicek.

“Kan terbuka itu, ada ga aliran duit? Kan belum ada keputusan juga karena ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kami bentuk dulu tapi tiba-tiba enggak jalan ya ngapain dilaporin?” ujarnya.

Seperti diketahui, nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam laporan Pandora Papers.

Laporan itu mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak.

Luhut yang merupakan politikus senior Partai Golkar memiliki kaitan dengan salah satu perusahaan cangkang di Panama.

Dia disebut pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama.

Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.

Bahkan Luhut ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007.

Dia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, 400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito.

Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Tiga Tahun

Perusahaan yang berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi.

Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor.

Perusahaan itu hanya berumur tiga tahun karena dewan direksi membubarkannya dalam rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.

Luhut siap dihukum jika pemeriksaan membuktikan dirinya bersalah.

Ia merasa tidak menyembunyikan pendapatan dan bisnisnya untuk menyelewengkan kewajiban pajak.

“Sangat siap (diperiksa BPK/DJP). Saya bilang kalau saya salah ya hukum saja, as simple as that (sesederhana itu),” kata Luhut.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar