Singapura Bisa New Normal 3-6 Bulan Lagi, Ini Aturannya

Singapura, law-justice.co - Pemerintah Singapura mengumumkan akan semakin memperketat kebijakan pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pengetatan itu terutama untuk mereka yang tak mau divaksinasi dan memberikan kelonggaran bagi mereka yang sudah divaksinasi.

Dilansir CNBC, Sabtu (9/10/2021), Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memperkirakan dibutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk mencapai new normal dan hidup berdampingan dengan COVID-19.

Berdasarkan hal itu, Singapura menyatakan bagi mereka yang tidak divaksinasi tidak akan lagi diizinkan memasuki mal. Hal itu dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Singapura Gan Kim Yong. Bahkan yang sudah divaksinasi juga akan dibatasi dua orang saat masuk mal.

Selain itu mereka yang tidak divaksinasi juga tidak akan diizinkan lagi untuk makan di restoran, nongkrong di kedai kopi dan tempat makan terbuka lain. Sebelumnya mereka masih diizinkan dengan batasan dua orang per meja.

Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan langkah-langkah terbaru itu ditujukan untuk melindungi mereka yang lebih rentan, seperti mereka yang tidak bisa divaksinasi dan para orang tua. Pembatasan itu akan dimulai pada hari Rabu mendatang.

Sementara itu, Singapura juga memperluas apa yang disebut inisiatif vaccinated travel lane (VTL) ke lebih banyak negara. VTL merupakan kebijakan yang memungkinkan perjalanan bebas karantina bagi mereka yang sudah divaksinasi. Meski begitu wisatawan harus tetap mengikuti tes COVID-19 untuk memastikan mereka tidak terinfeksi virus.

Singapura mengumumkan inisiatif tersebut dengan Korea Selatan pada hari Jumat. Mereka juga sudah memulai pengaturan serupa dengan Jerman dan Brunei pada September lalu.

Pada hari Sabtu, dikatakan akan meluncurkan lebih banyak VTL dengan negara lainnya seperti Kanada, Denmark, Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan AS. "Semua 8 negara sudah terbuka untuk pelancong dari Singapura. Jadi VTL akan memulihkan perjalanan dua arah bebas karantina antara Singapura dan mereka," kata Menteri Perhubungan S Iswaran.