Dudung Blak-blakan soal Copot Baliho HRS & Hilangnya Patung Soeharto

Jakarta, law-justice.co - Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal Dudung Abdurachman blak-blakan soal soal aksinya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) saat masih menjabat Pangdam Jaya. Dia membeberkan alasan kenapa dirinya mencopot baliho HRS tersebut.

Dia awalnya bercerita saat dirinya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan paham khilafah dan radikal. Dudung menilai terdapat beberapa pihak yang mencoba menggunakan dalil agama untuk kepentingan pribadi dan politik.

"Kegiatan-kegiatan yang di Indonesia, saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekkan pemerintah ini dengan dalil agama," ujar Dudung, Kamis (30/9/2021).

Melihat kondisi tersebut, Dudung merasa terpanggil untuk mengatasi fenomena yang terjadi. Dia mengatakan ada pertaruhan besar jika doktrin dari pihak memanfaatkan dalil agama untuk kepentingan politik itu masuk ke masyarakat.

"Melihat fenomena ini saya merasa terpanggil, saya sebagai TNI, hal-hal demikian kita tidak boleh diam, karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa," kata Dudung.

Dudung kemudian menyinggung kelompok yang menggelar kegiatan dengan membawa dalil agama serta memasang baliho yang berisi ajakan jihad. Dudung mengatakan pihaknya beserta jajaran polisi dan Satpol PP kala itu melakukan penertiban.

"Yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa paling beribadah, seakan akan merasa yang paling sempurna. Nah ini yang tidak boleh, seyogyanya kita harus menghargai bagaimana kebijakan pemerintah bagaimana kita berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.

"Ini banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan dengan sesukanya sendiri, salah satunya dengan memasang baliho dengan mengajak berjihad, mengajak revolusi akhlak dan sebagainya. Ini kan kalau dibiarkan mereka merasa paling benar sendiri tidak mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah. Oleh karenanya, TNI-Polri dan Satpol PP saat itu kita bertindak menertibkan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah, ini yang saya lakukan, kalau nggak kita bertindak ini akan berbahaya bagi kita semua," sambungnya.

Dudung juga menyinggung masih adanya orang yang tidak puas dan memprovokasi masyarakat. Untuk itu, dia meminta masyarakat memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak mudah terprovokasi.

"Pancasila pegang teguh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh, saya lihat bangsa kita sudah sangat bagus, dengan program pemerintah yang luar biasa, hanya segelintir orang yang karena ketidakpuasan, yang dulunya tidak ada jabatan kembali, kemudian berbicara di media sosial memprovokasi masyarakat, janganlah seperti itu. dulu pernah menjabat ya sudah, sekarang mari kita serahkan kepada generasi penerus kasihan bangsa ini kalau hanya sekadar kita salah berbicara salah berucap yang dampaknya kepada masyarakat," tuturnya.

Buka-bukaan soal Hilangnya Patung Soeharto

Letjen Dudung juga buka-bukaan soal hilangnya patung Presiden ke-2 RI Soeharto di Markas Kostrad, Jakarta Pusat. Dudung mengatakan dia tak bisa menolak ketika mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta patung Soeharto dkk itu dibongkar.

Dudung mengatakan, hal ini bermula saat AY Nasution menemuinya pada tanggal 30 Agustus 2021. AY Nasution saat itu kata Dudung menyampaikan memiliki unek-unek yang mengganjal. Hal ini terkait patung yang Soeharto dkk yang saat itu berada di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat.

"Pada tanggal 30 Agustus, 2021, ada Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, mantan pangkostrad ke-34, beliau datang ke tempat saya, `jadi Pak Dudung Pangkostrad, saya mantan Pangkostrad selama saya dinas di sini sekitar satu tahun, saya ada unek-unek yang sampai saat ini mengganjal dalam hidup saya, salah satunya waktu itu saya membuat patung`," ujar Dudung menirukan pembicaraan AY Nasution padanya.

Dudung mengatakan AY Nasution bicara soal hukum membuat patung dalam Islam. Dudung bahkan mengatakan AY Nasution sempat memohon dan hampir mengeluarkan air mata saat berbicara dengannya.

`Menurut ajaran agama Islam membuat patung itu diharamkan tidak boleh, oleh karena saya memohon kepada Pak Dudung`, beliau tuh sampai hampir meneteskan air mata, `saya sudah tua Pak Dudung, saya tidak mau nanti meninggal saya masuk neraka, nah yang mengganjal ini Pak Dudung ada patung yang saya buat yang besar-besar itu patung Pak Harto, patung Pak AH Nasution dan Sarwo Edhi, mohon patung itu akan saya tarik dan akan saya musnahkan di museum`," ujar Dudung.

Mendengar permintaan AY Nasution, Dudung mengaku dirinya memanggil Ir Kostrad dan Kaskostrad dan menanyakan pendapat terkait permintaan tersebut. Dudung menilai, karena patung dibuat sendiri oleh AY Nasution, maka dirinya tidak dapat melarang dan akhirnya mengizinkan.

"Mendengar pertanyaan tersebut saya panggil staf saya, ada Irkostrad, ada Kaskostrad karena saya belum pernah melaksanakan tugas di Kostrad sehingga orang-orang lama saya hadirkan, kebetulan Mayjen Ilyas dan Mayjen Ainurahman itu adalah teman seangkatan saya dan lama di Kostrad dan pernah anak buahnya AY Nasution," kata Dudung.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Bagaimana dengan pendapatnya AY Nasution ini, memang beliau menghendaki demikian karena beliau yang membuat, saya katakan kalau yang membuat sesepuh terdahulu dan itu merupakan sejarah yang dibuat sesepuhnya terdahulu ya pasti akan saya larang," sambungnya.

Dudung menyebut AY Nasution membuat patung tersebut secara pribadi, bukan kedinasan. Pengambilan patung, kata Dudung, dilakukan pada hari yang sama saat AY Nasution datang. Dudung tidak mempermasalahkan bila nantinya ada patung serupa yang dibuat.

"Tapi karena beliau yang membuat pribadi itupun, bukan secara kedinasan, maka dipersilakan pak saya bilang, kalau kemudian nanti institusi akan buat lagi saya rasa tidak akan masalah. Saya persilakan untuk diambil dan dilaksanakan saat itu juga," tuturnya.

Persoalan patung Soeharto ini mengemuka setelah Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai komunisme masuk ke tubuh TNI. Dia mengaitkan hilangnya patung Mayjen Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo di Museum Dharma Bakti Markas Kostad dengan tudingannya soal komunisme itu.

"Saya mendapat informasi walau bagaimanapun saya mantan Pangkostrad baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edhie, sama Pak Nasution tapi juga tujuh pahlawan revolusi sudah tidak ada di sana, dan khusus di ruangan Pak Harto mencerminkan penumpasan pemberontakan G30SPKI dikendalikan oleh Pak Harto di markasnya," kata Gatot pada acara webinar yang berjudul `TNI Vs PKI` pada Minggu (26/9) lalu.