Nasib Korban Covid Tertindas Mafia Obat dan Alkes

Sepak Terjang Pemburu Rente Bisnis Obat dan Alkes

Sabtu, 11/09/2021 09:42 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyaksikan alkes buatan BPPT/Dok.BPMI

Presiden Joko Widodo saat menyaksikan alkes buatan BPPT/Dok.BPMI

Jakarta, law-justice.co - Ketika terjadi pandemi gelombang varian delta beberapa bulan ini, banyak kisah kesedihan di alami. Ribuan orang harus terkapar bahkan antre agar mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas hingga rumah sakit gawat darurat.

Misalnya di daerah Bekasi, warga yang terpapar Covid-19 harus menuggu antrean lama agar mendapatkan pelayanan kesehatan dan kamar inap. Bahkan, banyak warga yang harus tertidur di lobi rumah sakit dan halaman parkir.

Salah satu pasien, Reynaldi Adi Surya (26) seketika panik melihat sebuah isi file Portable Document Format yang berlabuh di aplikasi pesan WhatsApp-nya. Dalam keterangan hasil pemeriksaan SARS-Cov-2 Nasofaring Test pada surat elektronik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuta Bumi, Kabupaten Tangerang itu tertulis "Positif". Reynaldi dinyatakan terinfeksi Corona Virus Disease-2019 atau Covid-19.

Ia tertular virus medio Agustus lalu. Setelah tahu kabar orang tuanya terpapar virus, ia buru-buru memeriksakan diri ke Puskesmas yang berjarak satu kilometer dari tempat tinggalnya. Setelah dinyatakan positif, langkah pertama yang ia lakukan adalah meminta resep dan obat-obatan kepada pihak Puskesmas.

Jawaban pihak Puskesmas makin membuat Reynaldi shock. "Obat Covid-19 di Puskesmas kosong," katanya kepada Law-Justice, Rabu 8 September 2021.


Salah satu jenis obat Covid-19 Dexamethasone/Foto: Getty Images.


Puskemas kemudian memberikan resep dan menyuruh dia mencari sejumlah jenis obat pengidap Covid-19 di apotek. Lagi-lagi, semua apotek yang ia datangi kehabisan stok obat alias kosong. "Waktu itu cuma ada Vitamin D, harganya sampai Rp150 ribu. Padahal kalau beli biasanya Rp80 ribu," kata dia.

"Seharusnya kita sebagai penyintas Covid-19 Puskesmas menyediakan itu. Tapi ini tiga hari datang ke situ berturut-turut, jawaban Puskesmas enggak ada terus," imbuhnya.

Hal yang sama ketika Reynaldi mencari tabung oksigen ke sejumlah toko-toko alat kesehatan di area Sangiang, Kota Tangerang. Beberapa toko alkes yang ia datangi tak satupun menyediakan stok karena mengaku diborong massa. "Sekalinya ada, dia enggak nyediain tabung, cuma oksigennya saja."

Pasien lainnya, di Ciledug, Kota Tangerang, Egi, kelabakan mencari tabung oksigen untuk neneknya yang terbaring tak berdaya karena terpapar Covid-19. Ia baru mendapatkan tabung oksigen setelah ada temannya yang merekomendasikan untuk membeli di Toko Ichsan Medika. Namun, harga yang dijual Ichsan Medika membuatnya masygul. Toko tersebut menjual tabung oksigen lebih tiga kali lipat dari harga pasaran.

"Saya beli tabung oksigen ukuran m³ fullset sama troli di Toko Ichan Medika harganya Rp3,5 juta. Biasanya harganya cuma mentok-mentok Rp1 juta," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Pemilik Toko Ichsan Medika Ciledug, Ning Rahayu, mengatakan tabung-tabung oksigen yang dijual tokonya berharga tinggi karena banyaknya permintaan. Di samping itu, ia kesulitan mencari pasokan lain karena produksi pabrik-pabrik industri oksigen kalah cepat dengan lonjakan permintaan masyarakat.

"Di pabrik saja sudah enggak ada. Itu barang sudah ke tangan-tangan, barang benar-benar hilang," katanya.

Ning mengaku tidak menyuplai tabung oksigen dari pabrik. Ia mendapatkan pasokan itu dari sanak saudaranya yang juga tak jelas memperolehnya dari mana. Ia hanya menerima dan menjualnya kembali. Menurut dia, tak ada pedagang yang berani membeli lantaran harga yang gila-gilaan.


Kelangkaan isi ulang tabung oksigen untuk korban Covid-19/Foto: Getty Images.


Meski tak pernah menyuplai barang tersebut dari pabrik maupun toko lain, Ning tetap menjual tabung oksigen dengan harga yang tinggi. "Kemarin pas tinggi-tingginya malah sampai Rp5,6 juta, pas bulan Juli. Tabungnya saja Rp3,6 juta. Regulatornya sudah Rp1,7 juta," katanya.

"Masa mau dijual murah, rugi. Ini sebenarnya dengan harga Rp1,8 juta belum kembali normal. Harusnya kan cuma Rp1 jutaan," imbuhnya.

Beberapa orang yang pernah menyintas Covid-19 juga merasakan langkanya obat-obatan di apotek. Hanafi Hidayat (27), mengaku kesulitan mendapatkan stok obat Oseltamivir dan Zegavit di toko-toko obat yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan.

Ia bersama istrinya, Ajeng–yang juga terpapar Covid-19–tak mendapatkan obat yang mereka cari meski sudah mendatangi apotek-apotek milik BUMN seperti Kimia Farma. "Nyari obat muter-muter ke mana-mana, itu juga dapat obatnya mahal karena menitip sama saudaranya teman yang suster di salah satu RS di Jakarta Utara," kata Ajeng kepada Law-Justice.

 

BUMN Farmasi Diakali Mafia Obat?

Saat dihubungi, Corporate Secretary PT Kimia Farma (Tbk) Ganti Winarno Putro mengklaim obat jenis Oseltamivir dan Zegavit tidak dipasok oleh perusahaannya. Keduanya, kata dia, diproduksi oleh PT Indofarma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk. Ganti mengaku pihaknya belum pernah mengalami kelangkaan obat karena produksi dan pasokan terus digenjot.

"Hingga saat ini kami masih terus melakukan produksi khususnya untui obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar ketersediaan stoknya terjaga di lapangan," kata dia.


Corporate Secretary PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro/Dok.Pribadi.


Ihwal harga obat yang dijual Kimia Farma, Ganti menambhakan, pihaknya tak pernah menjual di luar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Harga kami mengikuti kebijakan HET dari pemerintah," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat mengungkapkan penyerapan alkes di Indonesia terbilang masih sangat rendah.

Padahal, sampai saat ini sudah ada sekitar 760 industri alat kesehatan dalam negeri. Sebagian industri yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri itu bahkan mampu melampaui kebutuhan nasional.

Namun, ia menyayangkan pemerintah yang belakangan masih mendatangkan alkes dari luar negeri. Impor alkes tersebut justru membuat produksi dalam negeri menjadi tidak terserap.

"Tolonglah itu (impor) disetop itu BNPB, karena setahu saya sampai sekarang itu masih belum efektif," katanya kepada Law-Justice, Rabu, (8/9/2021).

Kendala lain adalah soal menjamurnya industri-industri dadakan yang memproduksi alkes. Menurut Ade, hampir dipastikan 760 industri alkes itu bukan berlatar perusahaan profesional di bidang alkes, melainkan hijrah dari bidang lain, seperti tekstil dan otomotif.

"Dulunya dia perusahaan di bidang genset, tiba-tiba sekarang bikin APD, kan enggak nyambung," ujarnya.

Ia tak menampik bahwa ada sebagian perusahaan yang hijrah memproduksi alat-alat kesehatan itu memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang tekstil kemudian menambah usaha bisnisnya memproduksi APD, menurut Ade, hal itu masih bisa dimaklumi karena mengingat 100 persen bahan bakunya adalah serat.

"Tapi kalau perusahaan yang hijrah dari bisnis otomotif ke APD itu yang diragukan," katanya.

 

Kebijakan Farmasi Indonesia Masih Berkiblat Impor

Maraknya bahan baku obat dan alat kesehatan yang berasal dari impor membuat Indonesia kewalahan dalam mengatasi Covid-19. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada mafia alkes dan obat yang memanfaatkan pandemi ini untuk mencari untung. Benar saja, kandungan obat lokal Indonesia ternyata bahan bakunya 90 persen berasal dari impor. Lantas apakah Indonesia tidak mampu secara mandiri membangun industri farmasi dan alkes?


Apotek Kimia Farma.


Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menjelaskan bahwa pengadaan obat di pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, ada e-catalog yang bisa membuat harga obat dan alkes yang dibutuhkan itu sesuai dengan harga pasaran.

"Artinya, ketika produk alat kesehatan yang diadakan pemerintah lewat e-catalog itu sudah melalui kajian, telaah, mekanisme, dan sesuai harga pasar dengan harga yang dibeli oleh pemerintah tidak beda jauh amat," ungkapnya.

Dia bilang kajian yang dirilis oleh ICW hanyalah sebagai pembanding untuk mengawal kebijkan pemerintah. Ada tidaknya kajian itu pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik.

"Namanya kajian sah-sah saja, semua boleh melakukan satu telaah, oleh civil society sebagai pembanding mengawal pembangunan. Namun saya kira, ada solusi, yakni lewat e-catalog. Pengadaan lewat e-catalog itukan transparan ya. Negara juga untung, pemerintah juga bisa efisien karena harganya transparan," jelasnya.

"Tapi kajian itu bukan berarti jadi satu parameter, yang paling penting adalah, ada atau tidaknya kajian terhadap hal semacam ini, saya kira pemerintah harus dan sudah pasti memberikan pelayanan kesehatan," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut bahwa Indonesia sebenarnya krisis alkes dan hampir semuanya impor. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi sasaran empuk pemburu rente dari produk alkes yang dibutuhkan selama pandemi ini.

Sementara itu, Kejaksaan Agung belum menyelidiki ihwal dugaan adanya mafia dalam bisnis alkes Covid-19. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Agung Bidang Pidana Khusus, Supardi, menyebutkan lembaganya belum mengambil peran dalam mengusut kasus alat-alat kesehatan. Seingat saya belum ada," katanya kepada Law-Justice.

 

Potensi Korupsi Pengadaan Alkes

Ditengah pandemi Covid-19, permasalahan yang dialami masyarakat bukan hanya dari segi kesehatan dan ekonomi tapi juga terkendala dalam hal pemenuhan hak akan obat-obatan dan alat penunjang kesehatan lainnya.

Sejak awal pandemi, kita disuguhkan dengan kelangkaan masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri lainnya. Saat Indonesia diterpa gelombang kedua, kelangkaan kembali terjadi untuk tabung oksigen, Oximeter, hingga obat-obatan Covid-19.

Alat kesehatan juga menjadi salah satu barang yang banyak diimpor oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro bahkan mengatakan persentase perbandingan alat kesehatan yang diproduksi sendiri dengan impor masih sangat kecil.

Meskipun jumlah industri alat kesehatan di Indonesia sejak pandemi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat tajam dari yang sebelumnya.

"Kita lihat misalnya di masa Covid-19 2020, jumlah industri itu meningkat tinggi dari 303 menjadi 871. Tapi, yang mempunyai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) itu hanya 3,48 persen. Jadi masih sangat sedikit," kata Laksono kepada Law-Justice.

TKDN sendiri belum menjadi ketentuan untuk dijadikan tolak ukur sebagai instrumen utama alat kesehatan. Meskipun TKDN bisa dijadikan instrumen kunci untuk mengukur kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Laksono menyebutkan bila pemanfaatan bahan baku dalam negeri untuk produksi alat kesehatan masih relatif rendah. Hal tersebut terlihat pada pola transaksi di katalog elektronik yang hanya berkisar 22 persen dari total transaksi secara keseluruhan.

"Kita perlu sebuah kebijakan kunci yang jadi instrumen untuk mengukur apakah kita maju, stagnan atau mungkin mundur," ujarnya.

Laksono menjelaskan terkait kebijakan TKDN masih terbilang baru dan terus dikembangkan di Indonesia. Pemerintah masih menggunakan dua aturan, yakni pengadaan alat kesehatan dalam negeri (AKD) dan alat kesehatan luar negeri (AKL).

"Sehingga impor memang masih terus mendominasi," katanya.

Ia menyatakan kendala lain dari TKDN, seperti regulasi dan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang masih belum maksimal.

Kendala lainnya adalah insentif industri dari hulu ke hilir yang belum ada kejelasan serta kemampuan industri farmasi nasional yang masih terbatas dalam mengelola ketersediaan bahan baku.

"Bahan baku alat kesehatan itu sangat kompleks. Ada lebih dari 11 bahan baku alat kesehatan mulai dari kain, baja, sampai juga isotop nuklir ini tidak mudah mengelola bahan baku ini," katanya.

Supaya dapat mencegah penyelewengan dalam impor alat kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pada pemerintah untuk serius membongkar adanya dugaan praktik mafia alat kesehatan (Alkes) impor.

Pasalnya, hal tersebut menjadi penyebab rendahnya tracing Covid-19 di Indonesia dan mahalnya harga alat untuk tes PCR dan Swab Antigen.


Ilustrasi industri farmasi dalam negeri. Industri Farmasi dalam negeri masih tergantung bahan baku impor/Dok.Indopharm.


“Aparat penegak hukum harus memberantas praktik impor Alkes PCR maupun Antigen karena ini kan masa pandemi jangan sampai dipolitisasi atau pun dibuat ladang bisnis,” desak peneliti YLKI Agus Suyatno kepada Law-Justice.

Agus mengatakan pemerintah harus segera membenahi dan menginvestigasi lebih jauh apakah memang benar ada mafia impor alkes tersebut.

Ditengah kondisi saat ini, masyarakat hidup dengan penuh keterbatasan tentu sangat ironis bila ada pihak yang mencari keuntungan secara pribadi di tengah masa sulit ini.

"Kalau memang terbukti dan kemudian diberikan pemerintah dan ini ujungnya meresahkan konsumen karena harganya lebih mahal harus ditindak tegas,” katanya.

Kendati begitu, Agus menyebut pemerintah harus mempunyai kemauan politik agar lebih mudah dalam memberantas para mafia Alkes tersebut.

Agus juga menyarankan bila pemerintah bisa mengembangkan produk anak bangsa agar harga PCR atau pun Antigen agar harganya lebih murah.

"Salah satu solusinya bisa mengembangkan produk anak bangsa yang mungkin lebih bisa murah dan ini tentu saja meringankan beban masyarakat karena akan menjadi kebutuhan masyarakat,” sarannya.

Menanggapi mahalnya harga tes PCR, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyatakan bila harga tes PCR mengikuti ketentuan sesuai dengan karena harga reagen dan alat-alat kesehatan terkait lainnya.

“Pada awalnya harga reagen dan alat kesehatan habis pakai lainnya tinggi jadi kita mengacu harga tersebut,” kata Abdul melalui keteranganya yang diterima Law-Justice.

Setelah harga atas barang-barang tersebut mengalami penurunan, pemerintah kembali mengevaluasi harga tes PCR sehingga didapatkan harga maksimal Rp495.000 di Jawa-Bali dan Rp525.000 di luar dua wilayah itu.

Abdul juga memastikan bila pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara berkala terkait penyesuaian harga tes tersebut dan akan terus memastikan kalau masyarakat dapat terlayani dengan baik.

"Tentu evaluasi harus kami lakukan untuk harga tersebut," ujarnya.

Walhasil, tidak menutup kemungkinan harga tes Covid-19 PCR bisa menurun di kemudian hari seiring penurunan harga reagen dan alat-alat kesehatan terkait di dalamnya.

Sementara untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kalau polisi akan terus melakukan pengawasan aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama pandemi Covid-19.

Argo menyatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga jual dari jenis obat tersebut.

"Polri lakukan pemantauan terhadap aktivitas jual-beli obat antibiotik di penjual online," kata Argo kepada Law-Justice.

Tidak hanya secara online, Argo menuturkan kalau pengawasan juga akan dilakukan secara langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Sampai saat ini sedang berjalan pula pemantauan di pabrik-pabrik obat termasuk jalur distribusinya," ujarnya.


Ilustrasi razia harga obat HET di Jakart/Foto: Antara.


Argo menegaskan bila pihak kepolisian bakal menindak tegas kepada para distributor dan oknum penjual nakal lainnya apabila melakukan penimbunan dan menaikan harga yang tidak wajar.

"Siapa saya yang melanggar akan segera ditindak," tegasnya.

Terkait obat-obatan dan alat kesehatan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa - Bali yang bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021.

Surat Telegram yang ditandatangani melalui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ini terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes di masa Pandemi Covid-19.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pada masa pandemi Covid-19.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.

Persoalan tentang alat kesehatan bukan hal baru karena Indonesia Corruption Watch (ICW) awal tahun ini pernah mengeluarkan laporan tentang pengadaan Alkes di BNPB pada awal-awal pandemi Covid-19. Saat itu, BNPB masih memiliki wewenang untuk mengelola anggaran Covid-19, termasuk pengadaan barang dan jasa penanggulangan pandemi.

ICW mengidentifikasi tiga permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BNPB. Masalah tersebut antara lain:
1. Terdapat sejumlah reagen yang dikembalikan oleh Laboratorium karena tidak dapat berfungsi dengan baik
2. Adanya dugaan pelanggaran regulasi pengadaan darurat
3. Tidak adanya pengecekan barang secara teliti saat serah terima hasil pengadaan

Sepanjang bulan April hingga September 2020 BNPB telah menunjuk tujuh perusahaan untuk membeli reagen guna kepentingan pendeteksian Covid-19. Kontrak antara BNPB dengan para penyedia sebanyak 30 paket pengadaan. Total kontrak pengadaan tersebut sebesar Rp 545,5 miliar.

Hasil temuan ICW memperlihatkan bahwa ketujuh perusahaan yang ditunjuk oleh BNPB untuk menyediakan alat kesehatan tidak terdaftar sebagai anggota aktif GAKESLAB (Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium). ICW berkesimpulan bahwa ketujuh perusahaan tersebut patut diduga tidak memiliki kapasitas dalam menyediakan alat kesehatan.

Barang yang disediakan oleh penyedia untuk kebutuhan tes Covid-19 ada tiga jenis, yaitu reagen PCR, reagent RNA, dan VTM. Dari merek barang yang disediakan oleh penyedia, ICW melakukan identifikasi terhadap merek dan jenis jenis barang yang dibeli oleh BNPB.


Ilustrasi Indonesia Corruption Watch.


Berdasarkan analisis terhadap pengadaan barang yang dilakukan oleh BNPB sepanjang April hingga September 2020, ICW menemukan adanya pengembalian barang berupa reagen yang terjadi di 78 Laboratorium pada 29 Provinsi. Total barang yang dikembalikan sebanyak 498.644 tes senilai Rp 169,1 miliar. Terdapat dua jenis barang yang dikembalikan oleh Laboratorium ke BNPB, yaitu reagen RNA dan reagen PCR. Kedua komponen tersebut digunakan untuk mengecek spesimen Covid-19.

Jenis barang yang paling banyak dikembalikan adalah reagen RNA dengan total 493.819 test kit atau sekitar 99 persen dari seluruh barang yang dikembalikan. Potensi kerugian negara akibat tidak dapat digunakannya reagen RNA sebesar Rp 167,6 miliar. Selain itu, komponen yang dikembalikan adalah reagen PCR dengan jumlah sebesar 4.825 test kit atau sekitar satu persen. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengembalian reagen PCR sebesar Rp1,5 miliar.

ICW saat itu merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki pengadaan Alkes tersebut di BNPB. Namun sampai saat belum ada tindak lanjut dari KPK. Law-Justice mencoba meminta konfirmasi dari KPK mengenai adanya dugaan penyelewengan dalam pengadaan impor alkes. KPK belum memberikan konfirmasi terkait hal tersebut.

 

Kajian KPPU Soal Kelangkaan Obat dan Alkes

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemantauan terhadap harga dan pasokan dari obat-obatan yang esensial terhadap Covid-19. Pemantauan tersebut dilakukan sejak diberlakukannya masa PPKM awal Juli lalu.

Penetapan HET menurut KPPU memang diperlukan dalam kondisi terjadi excess demand dan pasokan relatif terbatas, apalagi untuk produk yang esensial atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil pemantauan sementara KPPU menunjukkan selain masih banyaknya obat yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Pemerintah, juga terjadi kelangkaan pasokan obat dan tabung oksigen di hampir semua wilayah terutama di Sumatera Bagian Selatan, Jawa dan Bali.

Kelangkaan juga terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sampai wilayah Indonesia Timur karena hambatan pasokan dari sentra farmasi dan industri oksigen di Jawa dan sekitarnya.

Informasi yang diperoleh KPPU di lapangan, khususnya beberapa daerah di Kalimantan dan Jawa Tengah, pengaturan HET banyak dikeluhkan oleh beberapa apotek dan toko farmasi.

Keluhan ini didasarkan pada penetapan HET yang berimplikasi kepada pembatasan margin yang relatif kecil, sehingga memberatkan bagi apotek atau toko farmasi di daerah. Beberapa apotek menyebutkan terjadi penurunan penyediaan obat-obat dikarenakan kecilnya margin yang tidak mencerminkan biaya serta resiko operasional yang dihadapi.

Selain itu ditemukan juga bahwa Pedagang Besar Farmasi (PBF) lebih mengutamakan pasokan ke rumah sakit dan klinik dengan pertimbangan urgensi kegunaan, karena pasien yang dirawat di rumah sakit pada umumnya memiliki gejala yang lebih berat. Berbagai kondisi ini kemungkinan menjadi penyebab masih langkanya produk obat dimaksud di beberapa toko dan apotek di daerah.


Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta (Foto: Ulin Nuha/Law-Justice).


Selain itu, beberapa obat diproduksi dengan porsi bahan baku impor lebih dari 90%, sedangkan saat ini terjadi beberapa larangan ekspor bahan baku dan obat jadi pada negara penyedia bahan baku tersebut. Larangan ekspor dapat disebabkan oleh kenaikan kebutuhan di negara pengimpor tersebut, sehingga menghambat produksi dalam negeri.
Pemicu lain adalah adanya kewajiban dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melaporkan distribusi harian, sehingga menjadi salah satu alasan bagi para apotek untuk tidak mengadakan obat-obat tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, KPPU memandang ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah yaitu:
1. Reformulasi HET dengan penyesuaian margin yang wajar bagi pelaku farmasi ritel;
2. Memberlakukan HET dengan menyediakan insentif, seperti subsidi untuk menutup sebagian biaya distribusi; dan
3. Tetap dengan besaran HET sekarang, tetapi dengan menggunakan jaringan apotek BUMN dan/atau faskes pemerintah pusat dan daerah sebagai jalur utama distribusi dan penjualan obat obatan yang dimaksud. Asumsinya, jaringan apotek dan faskes pemerintah dapat memenuhi sebagian besar permintaan terhadap produk obat esensial Covid-19 tersebut.

Terhadap permasalahan persaingan, KPPU akan memfokuskan penelitiannya kepada jenis obat yang ketersediaannya cukup besar dari kebutuhan, namun sulit ditemukan di pasar. Penelitian juga akan difokuskan kepada daerah yang memiliki persentase ketersediaan obat yang tinggi, tetapi masih ditemukan harga yang di atas HET dan pasokan yang sedikit.

Lantas dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 melalu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor BUMN dan industri pendukung farmasi namun masih terjadi kelangkaan dan kesulitan. Patut rasanya dipertanyakan aliran uang PEN tidak tepat sasaran. Bahkan ratusan triliun dana PEN itu patut dipertanyakan karena tidak mampu menjaga stabilitas harga obat dan memasok kekurangan alkes.


Kontribusi Laporan Januardi Husin, Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar