Petinggi PDIP dan Golkar Jatim Sudah Siap-siap untuk Pilpres 2024?

Surabaya, Jawa Timur, law-justice.co - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur, Sarmuji bersama rombongan melakukan silaturahmi ke kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim di Jalan Kendangsari Surabaya, Jumat (27/8/2021).

Sarmuji ditemani Sekretaris Golkar, Sahat Tua Simanjuntak beserta rombongan disambut oleh ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. Pertemuan kedua belah partai juga dilakukan secara terbuka. "Politiknya itu, politik kerakyatan. Dan saya menyampaikan Pemerintah Provinsi tidak bisa berjalan sendirian, harus dibantu untuk mencari daya ungkit yang positif supaya perekonomian Jawa Timur itu meningkat lagi, ada problem-problem banyak yang harus kita selesaikan," ujar Sarmuji.

Ia menambahkan, kunjungannya ke kantor PDIP itu juga disebut sebagai pembicaraan strategis mengingat partai banteng moncong putih itu sebagai pemenang kursi terbanyak di parlemen. "Kalau itu nggak kita selesaikan bersama tidak akan mungkin itu bisa selesai, dan ini pembicaraan strategis karena saya berbicara kepada pemilik 27 kursi di parlemen, jadi pemilik kursi terbesar," ujarnya.

Ia juga mengaku, secepatnya akan mendorong kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk membuat skala prioritas percepatan ekonomi di Jatim. "Jadi kalau DPRD Jawa Timur itu hal-hal yang positif dan itu bisa menjadi daya ungkit itu. Insya Allah problem yang diatasi Jawa Timur akan selesai. Kita nggak ngevaluasi gubernur, kita justru ingin membantu gubernur mencapai visi misinya dan dua-duanya sepakat kok," ujar anggota DPD RI itu.

Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, silaturahmi dari Golkar ini merupakan sinyal positif untuk Jawa Timur. "Ya kita kan bersilaturahmi nah silaturahmi ini soal yang baik. Dan ini juga merupakan suatu hal yang luar biasa," kata Kusnadi.

Ketua DPRD Jatim itu juga mengatakan, seiring berjalannya waktu angka COVID-19 di Jawa Timur mulai melandai, bersama Golkar sepakat akan tancap gas membuat rancangan bersama Pemprov Jatim untuk pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah provinsi bisa membuat skala prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sementara, saat ditanya tentang rencana koalisi Pilgub dan Pilpres pada 2024 mendatang, dengan gestur yang kompak menjawab bahwa rencana itu masih disimpan oleh DPP.

"Ya tentang hal-hal yang spesifik pada masanya, sekarang ini kan belum masanya karena masih jauh," tandas Kusnadi.