China Murka Dituding AS dan Sekutunya Dalangi Peretasan Global

Jakarta, law-justice.co - Otoritas China memberikan reaksi keras terhadap tuduhan Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya soal negara itu mendalangi aktivitas peretasan global.

Seperti melansir detik.com, Selasa (20/7/2021), otoritas China membantah telah melakukan peretasan besar-besaran terhadap server penting Microsoft dan menyebut tuduhan AS serta sekutunya itu `tidak berdasar` dan `tidak bertanggung jawab`.

AS dan sekutu-sekutunya secara terbuka menuduh China telah meretas Microsoft Exchange -- sebuah platform email yang digunakan korporasi-korporasi seluruh dunia. China juga dituduh melakukan kampanye spionase siber secara global.

Sebuah laporan menyebut otoritas AS secara tidak biasa mengumpulkan koalisi banyak negara untuk secara terang-terangan menuduh China mendalangi peretasan global.

AS bersama NATO, Uni Eropa, Australia, Inggris, Kanada, Jepang dan Selandia Baru secara kompak mengecam China atas apa yang disebut sebagai praktik spionase siber secara global, yang menurut Menteri Luar Negeri (AS) Antony Blinken menimbulkan `ancaman besar bagi perekonomian dan keamanan nasional`.

Secara bersamaan, Departemen Kehakiman AS menjeratkan dakwaan terhadap empat warga negara China -- tiga pejabat keamanan dan satu hacker bayaran -- dengan menargetkan belasan perusahaan, universitas dan badan pemerintahan di AS dan negara lainnya.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington DC, Liu Pengyu, menyebut tuduhan itu `tidak bertanggung jawab`.

"Pemerintah China dan personel terkait tidak pernah terlibat dalam serangan siber atau pencurian siber," tegas Liu dalam pernyataannya.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington DC, Liu Pengyu, menyebut tuduhan itu `tidak bertanggung jawab`.

"Pemerintah China dan personel terkait tidak pernah terlibat dalam serangan siber atau pencurian siber," tegas Liu dalam pernyataannya.

Secara terpisah, Kedutaan Besar China di Canberra menuduh balik otoritas Australia `meniru retorika AS` dan menyebut AS sebagai `juara dunia untuk serangan siber berbahaya`.

Pemerintahan Presiden Joe Biden diketahui menuduh China telah mengembangkan `ekosistem kriminal untuk hacker bayaran yang melakukan baik aktivitas yang disponsori negara maupun kejahatan siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri`.

Mengingat atribusi untuk serangan siber yang canggih tergolong sulit secara teknis dan dipenuhi motif politik -- jadi keputusan langka oleh sekutu-sekutu AS untuk secara terbuka menyalahkan China diperkirakan akan menuai respons keras.