BEM Unnes Sebut Ma`ruf King of Silent dan Puan Queen of Ghosting

Jakarta, law-justice.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) turut memberikan julukan bagi beberapa pejabat negara untuk mengkritisi kinerja pejabat-pejabat tersebut dalam memimpin pemerintahan belakangan ini.

Mereka menjuluki Wakil Presiden, Ma`ruf Amin sebagai `King of Silent`. BEM Unnes menilai Ma`ruf seharusnya mengisi kekosongan peran yang tak bisa dijalankan oleh Presiden Joko Widodo saat masa pandemi.

Hal sebaliknya, mereka menilai orang nomor dua di Indonesia itu tak mampu mengisi peranan tersebut dengan maksimal.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma`ruf Amin terlihat absen dan diam," bunyi keterangan dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram resmi BEM Unnes @bemkmunnes.

BEM Unnes menilai tak seharusnya Ma`ruf nihil eksistensi untuk tampil dimuka publik. Terlebih, Ma`ruf juga tidak pernah memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam merespons problem multidimensional di masa pandemi.

Mereka mencontohkan bahwa Ma`ruf selama ini hanya tampil sebagai legitimator kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, argumentasi dan klaim yang dikemukakan Ma`ruf amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," kata BEM Unnes.

Tak hanya Ma`ruf, BEM Unnes juga memberikan julukan bagi Ketua DPR Puan Maharani sebagai `Queen of Ghosting`. Mereka menilai pelbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

"Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ungkap mereka.

Selain itu, BEM Unnes juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai `King of Lips Service`. Julukan senada juga sempat diberikan oleh BEM UI terhadap Jokowi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah selama ini.

Menurut BEM Unnes, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara janji dan fakta yang dikemukakan Presiden Jokowi kontradiktif satu sama lain.

"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," ujar mereka.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh BEM KM UNNES (@bemkmunnes)