PPKM Darurat Pemerintah Tak Tutup Penerbangan Internasional, Kok Bisa?

Jakarta, law-justice.co - Kebijakan PPKM Darurat yang diambil pemerintah dinilai akan sia-sia jika tak diikuti dengan penutupan penerbangan internasional. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun diminta untuk menutup akses penerbangan internasional.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, bahwa pemerintah harus mengambil tindakan cepat menutup penerbangan internasional. Menurutnya, mutasi COVID-19 jenis delta pun berasal dari luar negeri.“Kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dipertanyakan jika tanpa diikuti penutupan Bandara Internasional. Makanya Pak Luhut harus ambil tindakan tegas juga,” ujarnya dalam diskusi virtual PPKM Darurat Selamatkan Rakyat, Sabtu (3/7/2021).

Tak hanya itu, saat ini penyekatan jalan pun hanya dilakukan di beberapa titik. Sebagai contoh di Jakarta, penyekatan hanya dilakukan di jalan utama Thamrin-Sudirman, sementara di Jalan Gatot Subroto justru kendaraan menumpuk. “Ini memang Thamrin sampai Sudirman sepi, tapi kalau saya lihat pagi tadi barusan Gatsu itu rame juga, jadi kendaraan kumpul di sana. Sebaiknya harus merata penyekatan,” jelasnya.

Menurut Kamrussamad, pihaknya secara garis besar mendukung PPKM Darurat demi penurunan kasus COVID-19. Sehingga, ke depannya pemulihan ekonomi bisa berlanjut. “Pencegahan, pelayanan, dan vaksinasi juga harus terus digencarkan selama PPKM Darurat ini. Vaksinasi kalau bisa bukan 1 juta dosis lagi, tapi 2 juta dosis,” tambahnya.

Pengamat transportasi Alvin Lie menyebut pemerintah salah langkah dalam menerapkan PPKM Darurat. Sebab, penerbangan internasional juga masih dilakukan.
Kata Alvin, sumber virus itu berasal dari luar negeri. Sehingga, ia menyarankan, harusnya pemerintah menutup penerbangan dari luar negeri sebelum membatasi kegiatan di dalam negeri.

Alvin memberi contoh negara lain misalnya, Hong Kong yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari negara yang menemukan varian COVID-19 baru seperti Inggris dan India. "Kenapa pemerintah tidak menutup sumbernya dari luar negeri, tetapi selalu domestiknya yang diurusi. Percuma saja penerbangan di dalam negeri dibatasi, kalau sumbernya dari luar negeri tidak ditutup," jelas dia.