MUI Tanggapi Hukuman Jokowi & HRS, Rocky Gerung Ucap Kalimat Pedas ini

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik Rocky Gerung ikut mengomentari pernyataan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terkait proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Perlu diketahui, Anwar Abbas mencontohkan kasus pentolan FPI Habib Rizieq Shihab dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini.

Anwar Abbas mengungkit hukuman bagi keduanya. Kata dia, seharusnya secara logika hukum harus ditegakkan. Apabila Habib Rizieq dipenjara, maka Presiden Jokowi pun harus demikian.

Meski begitu, Anwar Abbas menuturkan bahwa sebaiknya Habib Rizeiq dan Presiden Jokowi dikenai hukum denda saja.

Menyoroti hal itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa masalahnya tak main-main dan harus mendapatkan perhatian dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Jadi saya membayangkan kerumitan Kapolri (ada tuntutan soal kasus ini). Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah MUI yang menandakan sinyal moral. Lain kalau yang melaporan orang yang pembenci," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com pada Jumat (26/2/2021) dari tayangan dalam kanal YouTube miliknya.

Soal tuntutan yang kemudian muncul dari tokoh MUI, Hersubeno Arief selaku kawan diskusi bertanya apakah keruhnya situasi sekarang bisa diubah apabila Presiden Jokowi meminta maaf.

Rocky Gerung menimpalinya dengan berkata sebenarnya bisa. Hanya saja, pihak terkait harus melepas arogansi.

"Gak ada yang terlambat kalau gak ada arogansi. Keterlambatan itu disebabkan oleh arogansi, karena dianggap konsekuensinya panjang. Kalau minta maaf berarti kalah, padahal Jokowi pernah bilang negara gak boleh kalah," kata Rocky Gerung.

"Orang ingat lagi kan negara gak boleh kalah, makanya presiden gajelas.k boleh minta maaf meskipun bikin salah gitu. Negara harus benar mululu. Presiden harus terus menerus tidak boleh disalahkan," sambungnya.

Apabila Presiden Jokowi meminta maaf, menurut Rocky Gerung ada sejumlah konsekuensi yang harus dipenuhi yakni Habib Rizieq harus dilepaskan dari penjara.

"Kalau presiden minta maaf berarti harus dilepaskan dari penjara," tegas Rocky Gerung.

Terlepas dari adanya masalah itu, Rocky Gerung mengkritik keras kabinet Jokowi yang seakan kerjanya tidak jelas.

Sampai-sampai, dia menduga sejumlah menteri aslinya mencibir Presiden Jokowi. Hanya saja, hal itu urung dilakukan.

"Kalau saya bayangkan, kabinet ini ngapain. Setiap kali ada isu berupaya untuk dicegah dengan apology kekanak-kanakan," tukasnya.

"Diam-diam beberapa menteri mencibir apa yang dilakukan presiden tapi gak bisa ngomong. Coba tanya Sri Mulyani, saya kira setuju (Jokowi dimintai keterangan) tapi dia gak mungkin ucapin," lanjut Rocky Gerung.

Sosok Menkopolhukam Mahfud MD pun tak luput disinggungnya. Sebagai akademis, kata Rocky Gerung, Mahfud MD seharusnya tak mempermasalahkan pemanggilan.

"Mahfud pasti juga setuju sebagai orang yang tahu hukum. Tapi dia jadi bisu kalau sudah ditatap pers. Otak akademis berhenti, pragmatisme politik di istana menjijikkan," tandas Rocky Gerung.