Komposisi Pansel Capim KPK Dianggap Amankan Kepentingan Jokowi

Sejumlah orang yang menduduki posisi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memiliki konflik kepentingan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak yang merancang komposisi Pansel Capim dan Dewas KPK. Jokowi dituding menunjuk mereka demi mengamankan kepentingannya yang akan lengser pada akhir Oktober 2024

DPR Desak Pemerintah Kaji Rencana Penghasilan Ojol Kena Potong Tapera

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengungkapkan, program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diterapkan adalah hal yang baik.

Revisi UU Polri Dianggap Ancam Demokrasi hingga HAM

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menolak revisi Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau revisi UU Polri. Revisi UU ini dianggap tak ada urgensinya bagi proses penegakan hukum dan keamanan. Justru revisi dianggap bakal membikin rentan jalannya demokrasi, supremasi hukum dan HAM.

Dilapor Soal Penyalahgunaan Jabatan, Kejagung Bantah Jampidsus Korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim laporan sejumlah pihak terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hal yang keliru. Pelaporan dugaan korupsi yang dilaporkan oleh beberapa lawyer ini diyakini Kejagung tidak ada kaitannya dengan penyelewengan kuasa pejabat Kejagung.

Sikap Jokowi Buat Pansel Capim KPK Sulit Raih Kepercayaan Publik

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat karena sikap Presiden Joko Widodo yang lebih memprioritaskan syahwat keluarga dan kelompoknya.

DPR : Transisi Energi Jalan di Tempat, Ekonomi Terancam Kolaps

Perekonomian Indonesia terancam kolaps, imbas bengkaknya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan perkasanya Dolar Amerika Serikat.

DPR Minta Jaksa Agung Tindak Lanjut Kerugian Negara di Indofarma

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif terhadap PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Mei 2024. Laporan tersebut mengungkapkan adanya indikasi pidana dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar.

Gunakan Visa Haji Palsu, Jemaah Indonesia Dipulangkan Paksa

Sejumlah Jamaah indonesia yang kedapatan tidak menggunakan visa haji yang resmi tertangkap, 37 diantaranya berasal dari Makasar. Selain terancam dideportasi, mereka juga bakal dihukum denda dan blacklist selama 10 tahun tidak boleh memasuki kawasan Arab Saudi.

Ternyata, BPK Temukan Tapera Masih Nunggak ke 124.960 Pensiunan

Tapera tengah ramai diperbincangkan, mulai dari potongan yang bakal memberatkan pekerja hingga perhitungan yang tak masuk akal.  Ternyata, BPK pada 2021 sudah pernah melakukan audit terhadap pengelolaan dana Tapera. Hasilnya, ada 124.960 pensiunan PNS yang mendapat pengembalian Tapera.

M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Ketika Jokowi Hancurkan Lembaga Peradilan

Luar biasa kerja, kerja dan kerja Jokowi. Sukses dalam merusak perangkat maupun aparat. Demi anak semua dibabat. Gurita pun berhasil mencengkeram kuat-kuat. Tidak takut akan kemarahan rakyat, apalagi sekedar sumpah serapah kualat. Jokowi memang sudah nekad.