Dilapor Soal Penyalahgunaan Jabatan, Kejagung Bantah Jampidsus Korupsi

Minggu, 02/06/2024 20:58 WIB
Dirdik Jampidsus Kejagung (kiri), Agung Kuntadi dan Kapuspenkum Kejagung (kanan) Ketut Sumedana dalam konpers di Kejagung, Senin 15/5/2023). Foto: Rohman Wibowo (Law Justice).

Dirdik Jampidsus Kejagung (kiri), Agung Kuntadi dan Kapuspenkum Kejagung (kanan) Ketut Sumedana dalam konpers di Kejagung, Senin 15/5/2023). Foto: Rohman Wibowo (Law Justice).

Jakarta, law-justice.co - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim laporan sejumlah pihak terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hal yang keliru. Pelaporan dugaan korupsi yang dilaporkan oleh beberapa lawyer ini diyakini Kejagung tidak ada kaitannya dengan penyelewengan kuasa pejabat Kejagung.

“Ya laporan salah alamat lah,” tutur Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Minggu (2/6/2024).

Menurut Ketut, pihaknya mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta, sebagai bagian dari bentuk kontrol masyarakat terhadap penegak hukum.

“Kalau benar kita apresiasi, tapi kalau enggak kan kasian nama baik orang, nama baik institusi,” kata Ketut.

Adapun nama Jampidsus Febrie Adriansyah tengah ramai diperbincangkan usai peristiwa penguntitan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Densus 88 Antiteror Polri. Hal itu terjadi di tengah pengusutan berbagai kasus mega-korupsi, salah satunya terkait komoditas timah.

Menyusul dari situ, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jampidsus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka  melaporkan Febrie Adriansyah ke KPK, yang didampingi oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dan praktisi hukum Deolipa Yumara pada beberapa waktu lalu.

"Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan diterima baik oleh KPK," tutur Koordinator KSST Ronald di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).

Mereka melaporkan terkait penyalahgunaan wewenang dalam lelang aset rampasan negara di kasus Jiwasraya, yakni berupa saham perusahaan tambang PT GBU yang dimenangkan PT IUM.

Adapun yang dilaporkan adalah Kepala Pusat PPA Kejagung ST selaku penentu harga limit lelang; Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang; Pejabat DKJN bersama-sama KJPP selaku pembuat Appraisal; serta Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, dan Yoga Susilo yang diduga selaku Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat PT IUM.

“Intinya, mengenai lelang yang menurut kami juga dugaan lelang ini tidak benar, artinya ada satu perusahaan menang lelang tetapi perusahaan masih baru berdiri. Baru enam bulan lah, laporan keuangannya juga belum ada, ini perusahaan baru berdiri tapi dia menang lelang,” kata praktisi hukum Deolipa.

(Rohman Wibowo\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar