Dalam kasus dugaan korupsi kegiatan impor gula oleh PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) pada periode 2020-2023, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) kembali menetapkan satu tersangka baru.
Hakim Konstitusi, Anwar Usman dikabarkan masih dapat ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 meskipun dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode berikutnya.
Soal dugaan permintaan suap Rp12 miliar ke anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk status wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi Kementerian Pertanian (Kementan), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun bungkam.
Hari ini, Kamis, 16 Mei 2024, Mantan Wakil Presiden (Wapres RI), Jusuf Kalla bakal menjadi saksi meringankan atau a de charge dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021 dengan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status Artis, Sandra Dewi masih sebatas saksi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.
Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengucurkan total Rp5,7 miliar untuk kepentingan mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri seolah-olah dalam rangka dinas saat memeriksa saksi dari pihak travel, Selasa (14/5).
Bekas Menteri Pertanian yang menjadi terdakwa kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengklaim tidak tahu-menahu perihal dana sharing atau patungan setiap pejabat di kementeriannya untuk kebutuhan pribadi.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengaku pernah menerima pin emas dari pejabat tinggi kementeriannya sebagai tanda perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, ia menyerahkan pin emas tersebut kepada penyidik KPK.