Antara lain Petisi 100 dan rombongan Ichsanuddin Noorsy dan kawan-kawan telah datang melakukan audiensi ke DPD. Kemudian DPD membicarakan untuk melakukan Amandemen UUD 1945 kembali ke naskah asli UUD 1945. Argumentasinya adalah pentingnya untuk kembali pada ideologi Pancasila.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sering disebut sebagai legislator dalam arti negatif karena berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-undang (UU), berlawanan dengan fungsi parlemen/lembaga legislatif sebagai legislator dalam arti positif.
Moral dan etika identik dengan penilaian sikap dan tindak manusia. Etika masuk kategori teori sedangkan moral bersifat praktik. Makna atas penyebutan moral dan etika dihadapkan pada integritas karena sikapnya diukur dari moral dan etika.
Seperti sudah diduga, konstitusi 2002 sangat rentan, sangat mudah dipermainkan, dimanipulasi dan dikhianati. Hanya sembilan orang, hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, mampu merusak (konstitusi) Indonesia. Bukan, bukan sembilan. Malah hanya satu hakim konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, mampu mengacak-acak Indonesia.
Keberanian Presiden Joko Widodo untuk melintas batas politik kekuasaan, dapat terjadi sebenarnya karena dukungan sistem kekuasaan yang bersedia di bawah kendalinya selama ini. Hal ini merupakan akibat kehendak jalan pintas mencari "aman" bagi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ada yang berharap gigi banteng itu masih utuh dan setajam tanduknya, sehingga bisa berfungsi "menggigit" lawannya. Meski kodrat gigi banteng lebih untuk mengunyah makanan. Berharap berlebih agar gigi banteng juga bisa berfungsi mengggigit lawannya.
Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, salah seorang yang ditunjuk sebagai hakim yang akan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ini berharap majelis kehormatan yang dibentuk dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat masyarakat yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa.
MK Gate, atau Gibran Gate, membuka kotak pandora. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Momentum untuk batalkan UU Inkonstitusional: PT20, UU IKN, UU Cipta Kerja?
Buntut dari masuknya empat belas laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) berinisiatif membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dengan demikian MKMK dibentuk untuk mengusut dugaan pelanggaran etik Hakim MK sehubungan dengan munculnya polemik putusan hakim MK yang mengubah syarat capres-cawapres yang dinilai memberikan karpet merah bagi anak Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka.
Pesta demokrasi Pemilu 2024 sebentar lagi akan tiba. Bau pemilu sudah menyengat dimana mana mengingatkan orang pada ritual lima tahunan untuk pemilihan calon pemimpin bangsa. Salah satu topik pembicaraan yang belakangan mengemuka terkait dengan pelaksanaan pemilu mendatang adalah soal kemungkinan pemilu curang yang dilakukan oleh penguasa.