Dahlan Iskan: IKN Pelit

Bedanya lagi: IKN Nusantara harus sudah jadi tahun depan. IKN-nya Tiongkok, yang mulainya lima tahun sebelum Nusantara, boleh selesai 10 tahun lagi. Tepatnya tahun 2035.

Fritz E. Simandjuntak, Pemerhati Sosial

Reinkarnasi Opsus Politik

Bagi generasi Baby Boomers (1946-1964) dan generasi X (1965-1980) tentu pernah mendengar istilah Opsus atau Operasi Khusus yang di jaman Soeharto dipimpin oleh Ali Moertopo, tokoh intelijen dan militer. Tugas utamanya adalah melakukan rekayasa di masyarakat, baik politik maupun sosial.

Aulia Andri, Kader Partai Nasdem Sumatra Utara

Ketika Tak Ada Makan Siang Gratis di Diplomasi Kuliner Ala Jokowi

Pertemuan itu kemudian menjadi perbincangan di jagat politik Indonesia. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto nampak sumringah di meja makan bulat bersama Presiden Jokowi. Menunya lumayan sedap, maklum ala istana.

Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Replika Korupsi Kebijakan Thailand di Indonesia, Akankah Berakhir Sama

Pemerintahan Thaksin mengalami krisis politik setelah terpilih kedua kalinya pada 2005, hingga 2006. Rezim Thaksin dikenal otoriter sehingga menuai banyak protes khususnya dari kalangan demokrat yang menuntut Thanksin mundur.

Fathullah Syahrul, Direktur Eksekutif Forum Strategis Pembangunan Sosial

Demokrasi Kita Semakin Lumpuh

Saat dinamika politik yang tidak menentu dan berubah-ubah ini, kadangkala kita bingung melihatnya. Kebingungan ini mungkin saja dialami oleh masyarakat, mengapa demikian?

Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Indonesia Darurat Hukum: Pengadilan Wajib Ungkap Sosok “Papa”

Hancur. Indonesia darurat hukum Bangsa besar ini diseret ke titik nadir sepanjang sejarah bangsa Indonesia, oleh para penjahat berkedok pejabat dan pengusaha. Prahara pengkhianatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi menghentak kita semua. Itu hanya sebagian. Skandal hukum di lembaga hukum lainnya juga semakin kotor dan meluas. Para koruptor bersekongkol dengan pejabat yang mempunyai kekuasaan dan penegak hukum. Menyuap, untuk mengamankan kasus korupsi, menghalangi dan merintangi penyidikan.

Denny JA

Presiden Jokowi Meninggalkan PDIP? Mengapa?

Impian tertinggi seorang pemimpin adalah menciptakan legacy. Ia meninggalkan warisan, berupa karya atau gagasan atau kebijakan, yang ikut mengubah masyarakatnya, menuju kebaikan, menuju kesejahteraan.

Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta

Mengulik Pilihan Yenny Wahid Coblos Ganjar-Mahfud

Masih banyak yang belum tahu bahwa memilih kandidat pasangan capres dan cawapres bisa berbeda dengan pilihannya saat mencoblos pilihan calon anggota legislatif. Pilihan di pilpres berbeda parpolnya dengan pilihan di pileg.

Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kontroversi MK, Krisis Konstitusi dan Konflik Politik Semakin Dekat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkabung atas prahara “pengkhianatan konstitusi”. Pernyataannya disampaikan saat menghadiri acara di Kemenkumham beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi persyaratan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menambah norma baru, sebagai alternatif syarat batas usia minimum 40 tahun. Yaitu, “berpengalaman sebagai Kepala Daerah”.

Petrus Selestinus, Koordinator Perekat Nusantara Dan TPDI

`Final & Binding` Putusan MK Hilang, Cawapres Gibran Batal Demi Hukum

Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) dirusak hingga dijuluki Mahkamah Keluarga karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusinya tersandera kemandiriannya oleh perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman, karena memiliki konflik kepentingan.