Agung Nugroho, Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia
Ketika Cuma Anies yang Bicarakan Isu Kesehatan
Isu kesehatan dalam setiap perdebatan dari pemilu ke pemilu sepertinya kurang seksi untuk diangkat oleh para kandidat presiden, termasuk di Pemilu 2024.
Marwan Batubara - UI Watch dan Petisi 100
Hak Angket MK: Menuju Delegitimasi Gibran & Pemakzulan Jokowi
Politisi PDIP, Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu telah menggulirkan rencana pengajuan Hak Angket DPR tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sidang Paripurna DPR, Selasa (31/10/2023). Menurut Masinton putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan dia yakin keputusan tersebut dibuat atas kepentingan politik, terutama politik dinasti Jokowi.
Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Tujuh Alasan Berhentikan Jokowi
DPR mempunyai wewenang konstitusi memberhentikan presiden dalam masa jabatan, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti di atur di Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD). Pelanggaran hukum yang dimaksud antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Berikut ini ada tujuh alasan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.
Nawaitu Redaksi
Ketika Sebenarnya Jokowi yang Menjadi Cawapresnya Prabowo
Keinginan Jokowi untuk terus berkuasa nampaknya memang sudah dipersiapkan begitu lama. Sambil menjalankan tugasnya sebagai presiden republik Indonesia, diam diam ia telah merancang jalan supaya tetap berkuasa meskipun kesempatan berkuasa untuk dua periode sudah berakhir nantinya.
Adian Radiatus, Pemerhati Sosial Politik
Mentalitas Jokowi dan Kekeliruan Megawati
Panasnya suasana perpolitikan Tanah Air diperparah dengan "malapraktik" oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Siapa pun Presiden di 2024, Jokowi Belum Tentu Aman!
Kekuasaan itu tidak abadi. Ada waktunya untuk berganti. Di Indonesia, jatah waktu berkuasa hanya sepuluh tahun. Dua periode. Tidak lebih.
Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
DPR Punya Hak Konstitusi Berhentikan Presiden Sebagai Wujud Pengawasan
Gibran Gate membuka mata dan hati masyarakat Indonesia. Mereka terhentak tidak terpercaya melihat permainan yang sedemikian kotor. Putusan Mahkamah Konstitusi penuh intrik dan manipulatif. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga sebagai paman Gibran dan adik ipar Jokowi, terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dalam perkara gugatan persyaratan batas usia capres-cawapres, yang memberi jalan kepada Gibran untuk menjadi calon wakil presiden.
Achmad Nur Hidayat, CEO Narasi Institute
Soal Pemilu & Rusaknya Persepsi Caleg: Rebut Suara dengan Politik Uang
Fenomena yang semakin meresahkan terjadi selama perjalanan calon legislatif (caleg) menuju Pemilihan Umum (Pemilu), yang semakin terjebak dalam rantai politik uang yang membahayakan demokrasi.