Persoalan etika politik ataupun etika dalam politik menjadi sorotan tajam berbagai elit politik dan pembahasan berbagai media belakang ini. Masalah etika ini muncul dalam Debat Capres pertama lalu, di mana Anies menanyakan perasaan Prabowo terkait pelanggaran etik yang terjadi dalam penentuan pasangan cawapresnya, Gibran.
Diantara elite politik yang berusaha menjadi presiden Indonesia, barangkali Prabowo Subianto adalah sosok yang paling banyak mencobanya. Tercatat sudah empat kali Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Lupakan survei dan polling. Di survei dan polling, ada baliho dan sembako. Dunia amplop lebih dominan. Apalagi lembaga surveinya ikut jadi juru bicara dan merangkap pekerjaan buzzer. Meragukan akurasinya. Beda dengan debat. Isi kepala yang dinilai.
Presiden harus taat konstitusi, harus taat hukum. Presiden melanggar hukum dan konstitusi wajib diberhentikan atau dimakzulkan. Kalau presiden diduga melanggar hukum atau konstitusi, DPR wajib memanggil presiden untuk mencari fakta atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran tersebut. Kalau terbukti, DPR minta presiden diberhentikan.
Pemrov DKI Jakarta menetapkan gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 ditetapkan UMR sekitar Rp5,06 juta per bulan. Persoalannya kemudian adalah Parpol Buruh minta revisi SK Gubernur, yang menaikkan upah tahun 2024 naik sebesar 3,6 persen.
Mereka yang saat ini sedang berkuasa sepertinya memang tidak pernah lelah untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan berbagai cara tentunya. Awalnya diupayakan untuk tiga periode tapi konstitusi negara tidak membolehkannya. Dicoba untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya tapi hal itu juga mendapatkan tantangan yang luar biasa dari rakyat yang tidak suka.
Ada kecenderungan baru di tahun politik dan pesta demokrasi di Indonesia ini, yang nyaris tidak pernah ada dibelakang negeri manapun. Ketika menghubungkan antara politik kekuasaan dengan jogetan ala orang tua yang seakan-akan mendeskripsikan generasi milenial, Y, dan Z.
Semangat pemakzulan Jokowi semakin menggelora.
Litbang Kompas (“Kompas”) mengeluarkan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2024 awal pekan ini (11/12/23). Survei dilakukan pada 29 November sampai 4 Desember 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi.
Kalau ada orang yang menganggap Pak Prabowo tidak tahan beroposisi, orang itu tidak saja tidak mengenal Pak Prabowo selama ini tetapi juga tidak kenal sejarah bangsa Indonesia sepanjang transisi kita menuju demokrasi ini.