Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP), Jakarta
Memilih Maling Uang Rakyat Sebagai Wakil Rakyat
Ada juga yang sewaktu jadi maling uang rakyat dan ketahuan lalu mengembalikan uang tersebut. Dan karena tidak diproses secara hukum sehingga ia merasa dirinya bersih, lalu seenaknya mencalonkan dirinya jadi wakil rakyat lagi. Dan parahnya, parpolnya pun merasa oke-oke saja.
Nawaitu Redaksi
Kader PDIP dalam Pusaran Pertarungan Politik Jokowi-Megawati
Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memang sudah berlangsung pada Rabu, 10 Januari 2024. Namun HUT PDI-P kali ini menyisakan tanda tanya di mata publik karena sosok Jokowi sebagai kader utama partai yang saat ini menjadi presiden Republik Indonesia tidak hadir disana.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ketika Gibran Jadi Pintu Ambruknya Jokowi
Ketika mendorong Gibran menjadi Walikota Solo, Jokowi telah mengingkari komitmen dan pandangannya bahwa Gibran tidak tertarik politik.
Romli Atmasasmita, Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran
Aspek Hukum dan HAM tentang Penahanan
Sistem peradilan pidana Indonesia yang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah saatnya diperbarui seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) baru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan dinyatakan efektif berlaku tanggal 2 Januari 2026.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Kasihan, Menko Luhut Sedih Jokowi Mau Dimakzulkan
Tidak tahan akan isu pemakzulan Jokowi yang sejak awal diusulkan dan diajukan oleh Petisi 100, Luhut Binsar Panjaitan Menteri andalan Jokowi akhirnya ikut juga berkomentar.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Dua Sisi Jimly Asshiddiqie, Antara Guru Besar Dan Politikus
Jimly Asshiddiqie menilai, desakan pemakzulan terhadap Jokowi sebagai pengalihan perhatian saja, karena ada yang takut kalah. Jimly merasa aneh, satu bulan menjelang pemilu ada ide pemakzulan presiden. Pernyataan Jimly sangat janggal, tidak berdasarkan substansi keahliannya sebagai guru besar ilmu hukum tata negara. Yaitu apakah presiden Jokowi sudah bisa dan sudah layak dimakzulkan. Tetapi, pernyataan Jimly jelas bersifat politis, dan penuh kepentingan.
Chaerudin Affan, Bekas Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kepemudaan Fisip UI
Prabowo, Gen Z dan Indonesia Emas 2045
Bonus demografi sering sekali disebut-sebut dalam beberapa tahun belakangan ini sebagai tantangan Indonesia di masa depan. Berbagai perspektif dikemukakan oleh parah ahli untuk membedah permasalahan dan kekuatan dari bonus demografi yang akan dimulai pada tahun 2029 dan puncaknya di tahun 2035.
Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News
Hebat, Prabowo Itu Pakar Tanaman `Alutsista-Kayya-Rayya`
Pak Prabowo sangat paham cara memupuk semangat para kroninya agar mereka bisa tumbuh besar bersama proyek “food estate” (lumbung pangan) di Kalimantan itu. Dan agar anak-anak asuh beliau juga tumbuh kuat secara duitologis bersama proyek-proyek Kemenhan dan lumbung pangan.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS ( Political Economy and Policy Studies)
Pemakzulan Jokowi Sudah Layak dan Konstitusional
Permintaan pemberhentian Presiden Jokowi dari jabatannya sudah bergaung sejak lama. Jauh sebelum gonjang-ganjing pemilu dan pilpres 2024. Permintaan pemakzulan Jokowi disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Termasuk mahasiswa. Termasuk purnawirawan dan tokoh nasional, yang kemudian tergabung di dalam “Petisi 100”, yang secara formal sudah menyampaikan aspirasi kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Jokowi, disertai alasan-alasan konstitusional.
