Soal Target RAPBN 2025, DPR Dorong Pengentasan Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9,89 juta penduduk pada rentang usia 15 hingga 24 tahun (Generasi Z) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan. Bahkan, 5,73 juta diantaranya adalah perempuan muda.   

Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Moneter dan Fiskal ‘Babak Belur’, Krisis Ekonomi Semakin Dekat

Fundamental ekonomi Indonesia semakin memburuk di masa Pemerintahan Jokowi. Semakin rapuh. Kondisi moneter dan fiskal semakin ‘babak belur’. Kurs rupiah di pasar spot sudah tembus Rp16.300 per dolar AS pada 5/6/2024. ‘Doping’ alias intervensi untuk mempertahankan kurs rupiah sejauh ini gagal total. Bank Indonesia bahkan harus mengorbankan diri, ‘menyimpang’ dari tugas pokok Bank Sentral.

Bamsoet Sebut Pers Punya Peran untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan berdasarkan pasal 28 F UUD NRI 1945 keterbukaan informasi publik adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi. 

MPR RI : Masa Depan Indonesia Bergantung pada Inovasi Daerah

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan program pembangunan Indonesia masa depan tergantung pada perkembangan pembangunan di daerah. Masa depan Indonesia menurut Fadel berada di daerah. Apalagi saat ini infrastruktur jalan, jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan-pelabuhan makin baik.

Telusur Uang Korupsi Eks Bupati Kukar, KPK Geledah Rumah dan Kantor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga daerah terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari selaku terpidana. Hasilnya, penyidik komisi antirasuah menemukan sejumlah barang bukti yang bisa mengarah kepada pelaku lainnya dalam kasus bancakan ini.

Iuran Tapera: Buntung di Pekerja, Untung di Negara

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari kampus UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun, melalui iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera, pemerintah justru lari dari tanggung jawabnya. Kebutuhan papan bagi rakyat semestinya masuk dalam mekanisme perlindungan sosial yang harus dipenuhi oleh negara, terlebih sudah ada regulasi yang melatarbelakanginya.  

MK Putus Hitung Ulang Suara Golkar hingga Diskualifikasi Caleg

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Golkar untuk penghitungan ulang surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Dapil 6 Aceh. Hakim Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif yang berlangsung pada Jumat (7/6/2024), mengatakan bahwa penghitungan ulang surat suara perlu dilakukan terhadap seluruh tempat pemungutan suara atau TPS dari delapan kecamatan di Dapil 6 Aceh.

Penyelundupan Hukum ‘Tabungan Terpaksa’ Demi Tambal Defisit Anggaran

Mafia Tapera, Layu Sebelum Berkembang

Jagad politik  heboh oleh beleid Presiden Joko Widodo yang mengganjar potongan 3 persen gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat. Tabungan wajib ini dirasa bakal memberatkan pekerja (2,5 persen) dan pengusaha (menanggung 0,5 persen).  Kebijakan Jokowi ini dianggap tidak berpihak ke pekerja, alih-alih justri sekedar cara untuk menghimpun duit rakyat. Sebagian berpendapat, duit yang terhimpun dari Tapera bakal digunakan buat nambal defisit APBN, wabil khusus untuk mendonkrak pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Temuan BPK pun menunjukkan pengelolaan Tapera masih amburadul.

NU Membantah Konsesi Tambang Ormas Balas Budi Jokowi

Konsesi tambang pemerintah untuk organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan bukanlah bentuk kompensasi politik dari Pilpres 2024.

Bawaslu Dituntut Perkuat Pengawasan Dana Kampanye Pilkada

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkuat pengawasan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.