Dicky Eko, Fradhana Putra, Nadia Husna, Tim Peneliti PKM-PSH FISH, Universitas Negeri Surabaya

Kutaramanawa Dharmasastra & Supremasi Konstitusi Masyarakat Adat Sendi

Senin, 28/09/2020 13:56 WIB
Perjuangan Masyarakat Adat Sendi, Mojokerto, Jawa Timur (Walhi)

Perjuangan Masyarakat Adat Sendi, Mojokerto, Jawa Timur (Walhi)

[INTRO]
Keberadaan masyarakat adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur dengan peradilan adat yang khas juga memiliki kitab undang-undang yang dipegang serta dijadikan dasar dalam memutus berbagai sengketa adat di masyarakat.
 
Kitab undang-undang tersebut bernama kitab Kutaramanawa Dharmasastra. Ditilik dalam aspek sejarah, kitab Kutaramanawa Dharmasastra sebagaimana diungkapkan oleh Helen Creese (2015) dalam bukunya yang berjudul Women of The Kakawin World: Marriage and Sexuality in The Indic Courts of Java and Bali merupakan kitab undang-undang yang berlaku pada zaman Kerajaan Majapahit.  
 
Lebih lanjut dalam I. Darmawan dan Harkristuti Harkrisnowo (2018) dalam kumpulan artikel ilmiah yang berjudul Law and Justice in a Globalized World bahwa kitab Kutaramanawa Dharmasastra merupakan salah satu kodifikasi hukum yang berlaku bahkan termasyhur pada zaman Kerajaan Majapahit. Dianalisis lebih lanjut, sejatinya kitab Kutaramanawa Dharmasastra sudah diberlakukan sebelum era Kerajaan Majapahit, tepatnya yaitu sudah diberlakukan pada zaman Kerajaan Singosari tentunya dengan konsep serta perubahan di berbagai aspek dikaitkan dengan perkembangan zaman dari zaman Kerajaan Singosari ke Kerajaan Majapahit.
 
Hal ini dapat dibenarkan karena memang Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari. Di era Kerajaan Majapahit, kitab Kutaramanawa Dharmasastra didudukkan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) dalam lingkup Kerajaan Majapahit. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Prasasti Bendasari (dalam O.J.O LXXXV pada lempengan 6a) yang konon dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk yang berbunyi: “Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, manganukara prawettyacara sang pandita wyawaharawiccheda ka ring malama” yang berarti bahwa, “Dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian jaman dahulu”.
 
Selain itu, upaya pengkajian dan penafsiran hukum terhadap kitab Kutaramanawa Dharmasastra pada zaman Majapahit juga secara masif telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Prasasti Trowulan (lempengan III baris 5 dan 6) dengan bunyi sebagai berikut, “…. Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wicecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa ….”, yang berarti bahwa, “Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan kitab undang-undang Kutara Manawa dan lain-lainnya.
 
Mereka itu cakap menafsirkan kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa”. Dari berbagai fakta historis tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya kodifikasi serta penafsiran hukum pada zaman Majapahit sudah dilaksanakan secara aktif serta melibatkan tenaga ahli pada masa itu. Hal ini termasuk juga upaya masyarakat adat Sendi dengan praktik peradilan adatnya yang masih menggunakan serta merevitalisasi nilai-nilai dari kitab Kutaramanawa Dharmasastra.
 
Masih digunakannya kitab Kutaramanawa Dharmasastra oleh dalam peradilan adat Sendi sejatinya merupakan langkah yang positif untuk menggunakan hukum yang secara kultural maupun sosial berakar pada kebudayaan masyarakat sendiri. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa apa yang disebut sebagai hukum tidaklah dapat direduksi hanya semata-mata merupakan bangunan peraturan. Hakikat dari hukum adalah kerangka ide, kultur, serta cita-cita masyarakat sehingga hukum yang baik merupakan hukum yang memiliki akar serta bangunan kultural dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diterapkannya kitab Kutaramanawa Dharmasastra oleh peradilan adat Sendi merupakan salah satu upaya untuk melihat hukum sebagai a great anthropological document.
 
Langkah progresif dengan masih digunakannya kitab Kutaramanawa Dharmasastra sebagai rujukan dalam peradilan adat Sendi merupakan upaya masyarakat Sendi untuk melestarikan nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai hukum yang berkembang pada zaman Majapahit diteruskan dan disesuaikan oleh masyarakat adat Sendi sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai keadaban dari leluhur. Dalam hal inilah, masyarakat adat Sendi memandang hukum tidaklah semata-mata sebagai sarana instrumental, hukum dipandang secara progresif dan holistik dengan mengedepankan aspek spiritual dan kultural. 
 
Pada pandangan yang seperti ini, maka masyarakat adat Sendi setidaknya telah menampakkan struktur peradilan disertai dengan landasan nilai dan landasan hukum lokal berupa kitab Kutaramanawa Dharmasastra sehingga memiliki efektivitas dan daya ketaatan hukum yang tinggi di masyarakat. Oleh karena itu, oleh masyarakat adat Sendi, kitab Kutaramanawa Dharmasastra dapat ditempatkan sebagai ‘konstitusi’ dalam arti modern.
 
Supremasi Konstitusi ala Masyarakat Adat Sendi
 
Supremasi konstitusi seringkali dikaitkan dengan metode, teori, serta konsep yang berasal dari barat dan Eropa. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut makna utama dari supremasi konstitusi adalah ketaatan dan kepatuhan masyarakat serta aparatur pemerintahannya pada adanya hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal inilah maka supremasi konstitusi dapat dipersamakan dengan ‘supremasi nilai’ yang berkembang di masyarakat (the supremation of value). Hal ini diamini juga oleh Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa supremasi konstitusi haruslah didasarkan pada constitutional norms and constitutional ethics. 
 
Pada aspek constitutional ethics inilah maka supremasi konstitusi perlu melihat nilai serta moralitas yang berlaku di masyarakat termasuk salah satunya adalah upaya masyarakat adat Sendi untuk tetap menggunakan kitab Kutaramanawa Dharmasastra sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa adat di masyarakat.
 
Pada masyarakat Sendi, kitab Kutaramanawa Dharmasastra yang memiliki nilai moral sekaligus sebagai pedoman tingkah laku diperkuat dengan adanya penafsiran serta penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Kasepuhan. Kasepuhan merupakan salah satu aparat penegak hukum masyarakat adat Sendi yang memiliki fungsi sebagai pemutus perkara dalam sengketa adat serta memiliki kewenangan untuk meretas nilai-nilai filosofis kitab Kutaramanawa Dharmasastra untuk dijadikan petuah pada masyarakat adat Sendi.
 
Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Sendi sejatinya layak untuk dijadikan pembelajaran dan keteladanan pada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Dalam praktik berhukum, masyarakat adat Sendi lebih memilih menggunakan hukum lokal yang notabene lebih ampuh, lebih ditaati, serta lebih mencerminkan nilai-nilai moral di masyarakat. Hal ini layak untuk menjadi bahan pertanyaan dan perenungan kita bersama, kalau kita memiliki nilai-nilai yang pantas untuk digali serta dikembangkan, mengapa kita harus selalu melihat ke negara lain yang belum tentu budaya hukumnya lebih baik dari kita?. 
 
Semoga jawaban dari pertanyaan ini semakin membuat masyarakat Indonesia bersemangat dalam menggali nilai-nilai lokal di masyarakat sebagai basis berhukum dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi.

(Warta Wartawati\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar