Jokowi Bantah 1 Juta Orang Mudik Sebelum Dilarang: Itu Pulang Kampung!
Jokowi Bantah 1 Juta Orang Mudik Sebelum Dilarang: Itu Pulang Kampung! (tribun)
Jakarta, law-justice.co - Presiden Jokowi menganggap arus masyarakat sebelum pelarangan mudik adalah kegiatan pulang kampung.
Jokowi menganggap kegiatan mudik berbeda dengan pulang kampung.
Jawaban Jokowi tersebut sempat membuat Najwa Shihab heran.
Hal tersebut dikatakan Presiden saat ditanya Najwa Shihab dalam Mata Najwa Jokowi Diuji Pandemi.
Najwa Shihab mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Jokowi di Istana Merdeka.
Najwa Shihab menanyakan perihal arus masyarakat yang sudah mencuri start mudik saat pandemi Covid-19.
"kontroversi mudik, data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik,
faktanya sudah terjadi penyebabarn orang di daerah bapak," kata Najwa Shihab ke Jokowi.
Jokowi mengatakan hal tersebut bukanlah mudik, melainkan pulang kampung.
"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung," kata Jokowi.
Najwa Shihab lantas menanyakan beda mudik dengan pulang kampung ke Jokowi.
"Apa bedanya?" tanya Najwa.
Jokowi mengatakan mudik dilakukan pada hari raya Idul Fitri.
"Ya kalau mudik itu di hari Lebarannya, beda, untuk merayakan Idul Fitri.
Kalau yang namanya pulang kampung itu bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung," kata Jokowi.
Najwa Shihab menganggap statment Jokowi hanya berbeda pada waktu melaksanakannya saja,.
"Itu timing saja kan, faktanya orang sudah mudik dan bisa menyebarkan (Corona)?" timpal Najwa.
"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapanan yang kita lihat.
Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang atau 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja.
Lebih berbahaya mana, di sini, di dalam ruangan dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung tapi di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa?" ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan saat ini di setiap wilayah sudah menyiapkan langkah dalam menerima warga dari luar.
"Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, lebih detail angka-angkanya," kata Jokowi.
Dalam keterangan postingan, Najwa Shihab mendapat data dari Kemenhub sudah ada 900 ribu orang yang mudik sebelum ada pelarangan.
"Perbincangan saya dengan Presiden Jokowi kemarin berlangsung jam 9.30 pagi, sebelum Ratas dilakukan.
Saya smpt bertanya soal mudik dan mengapa larangan itu belum dikeluarkan padahal data Kemenhub menunjukkan sudah 900 ribu org "curi start" mudik.
Selesai interview sekitar jam 10 pagi.
Pak Jokowi kemudian melanjutkan agenda Ratas jam 11.
Dan saat Ratas itulah keluar pernyataan Presiden. Mudik akan dilarang.
Wawancara eksklusif dengan Presiden Jokowi lengkapnya di @matanajwa jam 20 wib malam ini.
#matanajwa #CatatanNajwa," tulis dalam keterangan.
Soal Kinerja Menkes Terawan
Sebelumnya diberitakan, Najwa Shihab mengkonfirmasi soal kritik yang diarahkan pada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Kritik tersebut di antaranya datang dari Ketua PMI Jusuf Kalla.
"Jusuf Kalla menilai langkah pemerintah dalam mitigasi kurang cepat dan kurang tegas,
Januari sudah muncul virus, tapi maret pemerintah baru secara serius mengambil langkah,
bahkan ada anggapan di awal pandemi ini pejabat publik justru mengentengkan masalah, " kata Najwa Shihab ke Jokowi.
Najwa mengambil contoh statment Menkes Terawan yang menyebut virus corona sama seperti flu biasa.
"Menteri Kesehatan Terawan misalnya yang bilang ini flu biasa, akan smebuh sendiri,
jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah serius, apakah betul kesan itu ?" tanya Najwa Shihab ke Presiden Joko Widodo.
Jokowi mengatakan Corona merupakan virus yang berbahaya.
Meski demikian, lanjut Jokowi, masyarakat bisa menghindari dan mencegah terpapar virus corona.
"tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tetapi bisa dicegah dan dihindari,
tapi kita tidak ingin membuat kebijaka grusak grusuk,
yang ini dinilai oleh publik mungkin lamban disitu," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dalam membuat masyarakat tidak panik juga merupakan keputusan yang diambil pemerintah.
" membuat publik tenang tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan, membaut publik tidak panik itu keputusan, agak berbeda disitu," kata Jokowi.
Jokowi menceritakan awal-awal pandemi Covid-19 ini pemerintah juga diremehkan.
Ia mengatakan ada sejumlah ahli yang menilai laboratorium Kementerian Kesehatan tidak bisa dipakai untuk tes PCR.
Padahal, menurut Jokowi, pemerintah sudah berulang kali mengujinya di lab tersebut.
" kemudian awal-awal lab yang di Kemenkes diragukan, gak bisa itu tes PCR, padahal kita coba bolak-balik,
banyak yang menyampaikan ahli-ahli tidak tidak layak untuk uji PCR, ya janngan sepetti itulah,
sampai sekarang pun gak ada masalah," kata Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa PCR, APD hingga masker menjadi rebutan ratusan negara yang terpapar Covid-19.
" perlu saya sampaikan PCR ini ini rebutan, yang namanya APD, PCR, rapid test, masker semuanya menjadi rebutan 213 negara yang terpapar," kata Jokowi.
Najwa Shihab kemudian menanyakan penilaian Presiden Jokowi atas kinerja Menkes Terawan dalam menangani pandemi Covid-19.
"to the point pak Jokowi, bagaimana penilaian bapak atas kinerja Menteri Kesehatan pak Terawan ? tanya Najwa Shihab ke Jokowi.
Jokowi menilai wajar apabila ada masyarakat yang kecewa terhadap kinerja Menkes Terawan.
"tidak ada yang sempurna di dunia ini, jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya wajar,
setiap pekerjaan ada yang menilai, setiap keputusan ada resikonya," kata Jokowi.
Najwa Shihab mengatakan bahkan ada sejumlah pihak yang meminta Menkes Terawan untuk mundur dari jabatannya.
"masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif pak presiden memilih pembantunya, tapi sejuah ini ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan, penilain berbeda-beda, yang saya tanya penilaian pak preside atas kinerja anak buahnya," kata Najwa Shihab.
Jokowi menekankan, masalah yang ditangani Menteri Kesehatan Agus Putranto bukan hanya Covid-19.
Adapula demam berdarah yang juga mewabah di sejumlah daerah.
"yang ditangani Menteri Kesehatan bukan hanya urusan Covid-19,
ada juga yang lain misalnya DBD yang baru ramai di beberapa provinsi,
tetapi untuk urusan Covid kan sudah dihandle oleh Gugu Tugas dan saya melihat dokter Terawan sudah bekerja sangat keras," kata Jokowi. (bogor.tribunnews.com).
Komentar