Menhan Prabowo Berani Bongkar? (Tulisan I)

Pemburu Rente dan Mafia Anggaran di Bisnis Alutsista

Sabtu, 28/03/2020 08:30 WIB
Salah satu kekuatan pesawat F16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice)

Salah satu kekuatan pesawat F16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice)

Jakarta, law-justice.co - Selama ini, proses belanja alutsista tidak lepas dari praktik hitam mafia anggaran. Mafia alutsista diyakini selalu menghambat proses kemandirian produksi persenjataan di dalam negeri. Tugas berat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa pembelian alutsista benar-benar berdasarkan asas kebermanfaatan demi kepentingan pertahanan negara, bukan semata-mata karena bancakan proyek anggaran negara.

Beberapa hari lalu, kita dikejutkan dengan sebuah laporan dari media massa internasional menyebutkan bahwa Indonesia telah membatalkan rencana pembelian 11 unit pesawat Shukhoi SU-35 dari Rusia. Berdasarkan sumber dalam dari orang Kementerian Pertahanan (Kemenhan), pembatalan tersebut karena ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat, negara yang bersaing langsung dengan Rusia dalam hal perdagangan peralatan militer.

Sebuah sumber anonim digunakan Bloomberg untuk membuat laporan tersebut. Sumber itu mengatakan, AS mengancam pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Countering America`s Adversaries Through Sanctions Act atau sanksi ekonomi kepada negara yang merugikan kepentingan Negeri Paman Sam jika ketahuan membeli peralatan militer dari negara saingan AS.

Sebagai imbalannya, AS menawarkan pesawat F-16 Viper kepada Indonesia, tetapi pemerintah dikabarkan lebih memilih model F-35. Rencana untuk membeli 11 unit Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan nilai 1,4 miliar dolar AS (Rp 15,57 triliun) sudah ada sejak tahun 2017. Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan pesawat tempur baru untuk mengganti F-5E Tiger II yang sudah dimakan usia.

Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu memilih Sukhoi SU-35 karena pesawat itu termasuk yang terbaik di dunia. Sukhoi SU-35 merupakan pesawat tempur multirole supersonik super-manuver, hasil modifikasi dari SU-27 yang mampu mendeteksi dan menyerang target darat, yang mulai diproduksi pada tahun 1980-an. SU-35 merupakan pesawat dengan dua mesin dengan sayap peralatan roda tiga yang memiliki panjang 21.95 meter, lebar sayap 14.75 meter, dan tinggi 5.92 meter.

SU-35 memiliki berat lepas landas maksimal 34.500 kg, dengan kecepatan maksimum 2.500 km/jam (2,35 Mach), jangkauan terbang maksimum 3.600 km tanpa tangki bahan bakar eksternal dan 4.500 km dengan tangki bahan bakar eksternal.

Radar pesawat itu dapat mendeteksi target pada jarak hingga 400 km dan melacak 30 target udara pada satu waktu. Pesawat ini memiliki muatan senjata maksimal 8 ton, dengan persenjataan senapan GSh-30-130mm.

Selain itu, alasan kenapa Indonesia memilih bermitra dengan Rusia adalah pertukaran perdagangan. Rusia berjanji akan membeli beberapa produk pangan mentah dari Indonesia seperti karet, minyak sawit mentah, kopi, teh, dan beberapa furnitur. Saat ini, Rusia tengah disanksi Uni Eropa dan AS untuk melakukan impor. Karena itu, mereka butuh impor beberapa bahan baku pangan dari negara-negara lainnya. Sementara Indonesia juga tengah mendapat tekanan dari Uni Eropa untuk ekspor minyak sawit.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Totok Sugiharto, awal tahun 2018 mengatakan, Indonesia dan Rusia telah mencapai kesepakatan. Ia bahkan meyakini, 2 unit akan segera tiba di tanah air pada pertengahan Agustus 2018.

Sumber Law-Justice.co mengatakan, pada dasarnya kesepakatan itu hanya tinggal membicarakan detail proses pembayaran. Tidak ada kendala yang berarti. Tapi kenyataannya, kesepakatan itu berlarut-larut sampai akhirnya muncul isu pembatalan karena ada tekanan yang besar dari AS.

Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono membenarkan bahwa ada kendala dalam kesepakatan tersebut. Ia menegaskan, pemerintah belum memutuskan pembatalan, tapi memang tengah membuka diri dengan tawaran AS.


Sukhoi SU-35 buatan Rusia yang menjadi polemik dalam penguatan alutsista Indonesia (Vasily Maximov / AFP)

“Belum bisa membeli karena ada beberapa kendala. Sedang menjajaki untuk mengganti pengadaan ke F-35 dari US," kata Wahyu kepada media massa. Menanggapi batalnya kesepakatan dagang Indonesia dan Rusia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengecam langkah AS. Ia menyebut AS melakukan praktik yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah.

"Bukan rahasia lagi AS memberikan tekanan kepada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan dari Rusia. Tujuannya jelas, agar negara-negara tersebut beralih ke Washington," ujar Vorobieva, dilansir dari Bloomberg, Kamis (12/3).

Dalam sebuah wawancara dengan media massa, Vorobieva mengatakan, Rusia dan Indonesia sebenarnya memilik beberapa agenda pertahanan, diluar rencana jual beli peralatan militer. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Rusia beberapa waktu lalu membahas beberapa agenda penting seperti rencana latihan militer bersama antara TNI dan Tentara Rusia.

“Kesepakatan sudah tercapai beberapa waktu lalu, tapi membeli jet tempur bukan seperti membeli sayur di pasar. Ketika sudah ada kesepakatan, kami butuh waktu untuk memproduksi pesawat tersebut,” kata dia.

Vorobieva berharap, sebagai negara yang independen, Indonesia bisa kembali menilik kesepakatan yang sudah dicapai dan kembali melanjutkan proses yang sudah dimulai 3 tahun lalu. Ia menegaskan, kesepakatan tersebut tidak hanya menguntungkan Rusia, tapi juga akan sangat menguntungkan pemerintah Indonesia.
“Indonesia berhak membeli peralatan pertahanan dari negara manapun bila memang itu diperlukan,” pungkas dia.

Pertahanan negara merupakan salah satu isu strategis di Indonesia, karena beberapa kali ada gangguan kedaulatan di perairan Natuna. Alutsista yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem keamanan negara.

Pengamat Militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, beberapa waktu ini Indonesia menghadapi isu-isu tentang ancaman kedaulatan di laut dan di Papua. Kemenhan dan TNI diharapkan mampu berinovasi dengan sistem alutsista yang memadai. Produksi sistem persenjataan di dalam negeri harus diutamakan ketimbang terus-menerus membeli alutsista dari negara lain.

“Setiap pembelian Alutsista harus menggunakan mekanisme Transfer of Technology sebagai oleh-oleh untuk tenaga ahli di Indonesia,” kata dia, saat dihubungi Law-justice.co, Rabu (25/3/2020).

Menurut Susaningtyas, sebagai Kementerian yang memiliki anggaran APBN terbesar (Rp126,5 triliun), Kemenhan harusnya mampu lebih selektif dalam memutuskan dari negara mana akan membeli alutsista. Skema yang dipilih harus G to G (Government to Government) agar bisa menghemat pengeluaran.

“Tidak bisa pengadaan Alutsista menggunakan skema Single Year, apalagi jika proses dimulai di akhir tahun anggaran. Politik anggaran harus merespon dinamika dan sistem keuangan internasional,” ujar bekas anggota Komisi I DPR RI itu.

Sementara itu, terkait rumor pembatalan pembelian Jet Tempur Sukhoi SU-35 Rusia. Hal ini lantaran sanksi AS sanksi UU CAATSA. Pengamat militer dan Intelijen, Wawan Hari Purwanto menegaskan, Indonesia sebagai negara berdaulat bebas membeli senjata pertahanan sesuai dengan kebutuhan.

"Memang terkadang ada masalah dengan kepentingan negara besar. Hal ini mesti dibahas dengan diplomasi yang baik pada negara adi daya tersebut termasuk sanksinya. Pasti ada win-win solution," jelasnya.

"Hal ini terkait dengan kepentingan politik yang berbeda satu negara dengan yang lainnya. Tapi hal ini tentu dibicarakan secara diplomatis jika ada kendala," tambahnya.

Sejak ditampuk menjadi Menhan, Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan bakal memperkuat sistem persenjataan TNI, salah satunya dengan memodernisasi alutsista. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Menhan menerapkan 4 prinsip dalam mengelola anggaran untuk memperkuat sistem pertahanan RI, yakni tepat guna, efisien, ekonomis, serta mempertimbangkan aspek geopolitik dan geosentris.

Dalam rangka mewujudkan visi-misinya, Prabowo sudah berkunjung ke banyak negara untuk survei alutsista yang berpotensi dijajaki TNI. Tapi mewujudkan ambisi memperkuat sistem pertahanan dengan manajemen anggaran yang efisien tidak semudah yang dibayangkan. Sejak awal, penunjukkan Prabowo sebagai Menhan salah satunya bertujuan untuk mengubah paradigma belanja alutsista sebagai proyek semata.

Selama ini, proses belanja alutsista tidak lepas dari praktik hitam mafia anggaran. Mafia alutsista ini yang diyakini selalu menghambat proses kemandirian produksi persenjataan di dalam negeri. Dahnil mengatakan, tugas berat Prabowo adalah memastikan bahwa pembelian alutsista benar-benar berdasarkan asas kebermanfaatan demi kepentingan pertahanan negara, bukan semata-mata karena proyek.


KRI Tanjung Nusanive dengan nomor lambung 973 adalah salah satu kapal angkut milik TNI-AL (Foto :Deni Hardimansyah/Law-Justice)

Sumber Law-Justice.co mengatakan, pada satu kesempatan pertemuan dengan forum Pemimpin Redaksi media massa, Prabowo di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, awal Maret 2020, sempat curhat mengeluhkan tentang mafia anggaran alutsista yang sudah menggurita di Kemenhan selama bertahun-tahun. Salah satu praktiknya yang selama ini sering terjadi adalah mark-up besar-besaran pada anggaran belanja alutsista dan jadi bancakan para calo proyek alutsista.

Prabowo meminta dukungan media massa agar niatnya untuk membersihkan mafia anggaran di Kemenhan bisa terwujud. Karena para pemain bisnis alutsista adalah jaring gurita para pemain lama dan orang-orang yang dikenal oleh Prabowo karena ada juga mantan senior Prabowo saat dulu dinas di TNI. 

Mantan staf ahli di Kementerian BUMN dan ESDM, Muhammad Sadi Didu, pernah menyinggung keberadaan mafia alutsista di akun twitternya, saat merespon berita Menhan Prabowo yang enggan memaparkan anggaran Kemenhan saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. “Juga mafia pengadaan aloahankam dan alutsista tidak boleh ada yang tahu,” kata Said Didu.

Tekanan Kebijakan dari Pemburu Rente

Rumit dan ruwetnya bisnis senjata pertahanan di Indonesia dinilai menjadi bancakan rente bagi para broker atau calo. Hal itulah yang membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto geram. Sehingga, Prabowo terpaksa melakukan renegosiasi pembelian alutsista yang dinilai terlalu mahal dan merugikan negara. Selain renegosiasi, Prabowo akan me-review kembali proyek itu. Proyek jet tempur KFX/IFX RI-Korsel setelah dihitung-hitung dianggap terlalu mahal.

"Betul (yang dinegosiasi) KFX dan IFX. Pak Prabowo akan renegosiasi dan review karena menurut perhitungan kita terlalu mahal" kata Staf Khusus Menteri Pertahanan RI bidang Komunikasi Publik dan Kerja Sama Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak  kepada wartawan.

Prabowo juga sebelumnya berulang kali memberikan fokus pada pencegahan kebocoran dalam belanja pertahanan. Prabowo dalam sejumlah kesempatan mengaku bakal menindak praktik koruptif yang berujung pada kebocoran anggaran.

"Alutsista dianggap mungkin terlalu mahal. Sedang ditinjau kembali, kita sedang mereview, mengkaji. Kita diperintah menego kembali oleh Bapak Presiden," kata Prabowo setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil.


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat sertijab dengan Ryamizard Ryacudu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Foto: Antara)

Menanggapi kecemasan Menhan Prabowo Subianto soal masih tingginya angka kebocoran anggaran pembelian alutsista, peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Alvin Nicola mengatakan, praktik rente di sektor pertahanan sulit diseret ke ranah penegakan hukum seperti KPK karena adanya keistimewaan aturan yang dimiliki aparat militer.

"Selama ini KPK kesulitan untuk masuk ke korupsi di sektor militer karena terganjal UU Peradilan Militer yang juga lex-specialis. UU ini mengamanatkan prajurit yang bersalah agar diproses melalui pengadilan militer, bukan pengadilan sipil. Sementera, proses pengadilan militer pun tidak transparan. Masyarakat baru tahu adanya kasus ini pasti ketika sudah dijatuhi vonis. Prinsip koneksitas antara KPK dan Puspom TNI biasanya juga tidak berjalan begitu baik. Oleh karena itu reformasi militer harus dimulai dari merevisi UU PM ini. Agar KPK bisa masuk dan superior dihadapan militer, KPK dapat fokus pada aspek kerugian negara," ungkapnya.

Selain itu, Alvin menambahkan, adanya argumen dari pejabat di Kementerian Pertahanan dan TNI yang mengatakan anggaran pertahanan masuk dalam kategori rahasia negara sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

"Para pejabat di Kemenham selalu berdalih bahwa informasi mengenai anggaran pertahanan merupakan “rahasia negara”. Argumen ini cacat secara hukum karena anggaran pertahanan tidak diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan dan rezim internasional sudah mengakui bahwa anggaran pertahanan harus terbuka bagi publik," tambahnya.

Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Wawan Hari Purwanto tidak menampik masih adanya pihak yang berburu rente dalam bisnis alutsista di Indonesia. Ditanya terkait berkuasanya broker atau calo dalam bisnis Alutsista di Indonesia, Wawan menilai wajar.

"Calo atau pialang senjata memang biasa terjadi, namun keputusan tetap pada pemerintah dan penguna (TNI) bukan pada perantara," ungkapnya kepada Jurnalis Law-Justice.co, Ronald melalui pesan singkat.

Gemuknya Anggaran Vs Potensi Besar Korupsi

Anggaran Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan anggaran paling besar. Sektor pertahanan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah. Ini tercermin dari besarnya anggaran Kementerian Pertahanan dalam ABPN 2020 yang mencapai Rp 126,5 triliun. Angka tersebut naik 17,53% dari APBN 2019 serta meningkat 16,25% dari outlook tahun ini.

Anggaran Kementerian Pertahanan 2020 tersebut juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 120,2 triliun maupun Kepolisian Republik Indonesia Rp 90,3 triliun.

Anggaran pertahanan terbesar tahun depan adalah Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat sebesar Rp 47,87 triliun dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Rp 15 triliun.

Meskipun anggaran ditingkatkan, Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto mengatakan, masih ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh TNI. Sistem penganggaran yang tergolong lambat, kata Joni, membuat persenjataan militer Indonesia cenderung tertinggal dari negara lain.

"Sistem penganggaran yang dimiliki oleh negara [Indonesia], kadang-kadang sangat panjang. Jadi, pada saat barangnya datang, kesannya sudah kuno," kata Joni dalam diskusi di Centre of Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta Pusat kepada wartawan.


Salah satu jenis pesawat tempur yang dimiliki Indonesia (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice)

Dalam paparan itu juga, Joni juga mengeluhkan, dalam pembelian alutsista terbaru, anggaran memang disiapkan. Namun, panjangnya proses penganggaran dan pembelian, hingga senjata bisa memakan waktu tiga hingga lima tahun. "Hari ini barangnya baru, tetapi karena barangnya datang tiga sampai lima tahun ke depan, barangnya itu menjadi tidak update lagi," kata Joni.

Selain itu, Joni menyebut, besarnya anggaran yang digelontorkan tidak menjamin penambahan alutista. Menurutnya, ada beberapa kepentingan global, mulai dari Amerika hingga Rusia. Negara lain mengintervensi kebijakan pembelian alutsista TNI. "Dalam melengkapi alutsista, TNI sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan tersebut. Tak serta merta kita punya uang, kita bisa beli," pungkas Joni.

Sementara itu, dalam studi yang dilakukan Transparansi International Indonesia(TII) terdapat potensi korupsi besar di tubuh Kementerian Pertahanan. Menurut Peneliti TII, Alvin Nicola, potensi korupsi yang besar disebabkan tata kelola buruk dan ketertutupan anggaran.

"Studi-studi korupsi dalam sektor keuangan negara hampir seluruhnya menyimpulkan bahwa risiko korupsi sama dengan jumlah total keuangan suatu negara. Artinya, semakin besar anggaran semakin besar pula resiko korupsinya. Dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana paling besar yakni mencapai Rp. 127,357 T, dimana alokasi paling besar ditujukan kepada belanja pegawai, alih-alih fokus pada modernisasi alutsista. Rezim ketertutupan anggaran dan tata kelola yang buruk memperkuat potensi korupsi," ungkapnya.

Kata Alvin, Transparency International, menggunakan dua pendekatan dalam meninjau potensi korupsi di sektor hankam. Pertama, meninjau aspek transparansi, manajemen anti-korupsi, dan keterbukaan dari pengelola anggaran sektor hankam yaitu Kementerian Pertahanan. Serta kedua, meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi kontraktor dalam pengadaan di sektor hankam.

Dari hasil penelitian itu, Indonesia berada pada level D atau memiliki resiko tinggi terjadinya penyelewengan anggaran. "Dua riset Indeks Risiko Korupsi di Tata Kelola Sektor Pertahanan (2013 dan 2015), Indonesia berada dalam kategori risiko D, atau berisiko tinggi. Dari lima aspek yang diukur, Indonesia ditemukan perlu melakukan pembenahan serius di semua sektor, yang mencakup dimensi keterbukaan anggaran, pembenahan personel, aspek politik, operasional militer, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ)," ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa potensi korupsi paling besar di tubuh kementerian yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto ada di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal itu disebabkan minimnya pengawasan dan tidak adanya audit secara menyeluruh. Karena itu BPK ditantang untuk berani melakukan audit investigasi di tubuh Kemenhan yang selama ini belum pernah dilakukan.

"Hampir semua korupsi di sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia terkait PBJ. Di dalam aspek PBJ, risiko korupsinya semakin meningkat karena perusahaan-perusahaan dan pihak ketiga tidak disertai dengan pengawasan dan mekanisme audit yang ketat. Kasus-kasus seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 20 MK2 dan pengadaan helikopter Agusta-Westland-101 menjadi contoh bagaimana pengadaan alutsista tidak mengacu pada MEF, tapi dipengaruhi tekanan-tekanan ekonomi politik," jelasnya kepada jurnalis Law-Justice, Yudi Rachman.

Nah kalau sudah seperti diceritakan diatas faktanya, bola panas sekarang ada di tangan Prabowo untuk membongkarnya. Berani dan siapkah pak Jenderal? Yang pasti rakyat menunggu sepak terjang dan menagih janji saudara rakyat, Jenderal Prabowo. 

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Bonaricki Siahaan, Ricardo Ronald, Lili Handayani

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)
Share:



Berita Terkait

Komentar