PDIP Putar Otak Main Aman Hindari Hukum, Hasto Bakal Jadi Dubes?

Sabtu, 11/01/2020 08:47 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para Ketua DPP dan DPD PDIP dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1) mengenai  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus HUT Ke-47. Robinsar nainggolan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para Ketua DPP dan DPD PDIP dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1) mengenai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus HUT Ke-47. Robinsar nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mau tidak mau terseret dalam perkara suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Anggapan bahwa Hasto patut diduga terlibat dalam kasus ini berangkat dari kenyataan bahwa adalah diri Hasto dalam kapasitas sebagai Sekjen PDIP yang pernah meminta agar “kursi panas” yang ditinggalkan alm. Nazaruddin Kiemas di daerah pemilihan Sumatera Selatan-1 diserahkan kepada Harun Masiku.

Melansir pojoksatu.id, hal itu disampaikan pertama kali oleh Hasto dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019 di akhir Agustus tahun lalu. Permintaan itu diulangi sebulan kemudian.

PDIP membawa hasil pleno itu ke Mahkamah Agung (MA) yang dalam keputusannya menyatakan bahwa adalah partai yang berhak menentukan siapa yang memperoleh kursi “kursi panas” itu.

Namun KPU kembali menolak dalam pleno tanggal 7 Januari lalu.

Selain karena upaya-upaya yang dimotori Hasto, hal lain yang membuat nama Hasto ramai disebut-sebut terkait kasus ini adalah kenyataan bahwa Wahyu Setiawan juga ditangkap bersama sejumlah orang dekat Hasto yang membantunya sehari-hari dalam menjalankan tugas partai.

Dengan demikian juga dapat dipahami apabila belakangan spekulasi mengenai pencopotan Hasto semakin marak.

Sejumlah nama disebut berpeluang menggantikan Hasto pasca Rakernas PDIP yang sedang berlangsung di JIEXpo Jakarta.

Spekulasi lain yang berkembang mengatakan, ada skenario untuk menyelamatkan Hasto dari persoalan ini dengan memberikan tugas baru kepada Hasto sebagai dutabesar di negara sahabat.

Sejauh ini, spekulasi-spekulasi yang berkembang ini masih terus ditelusuri.

Sejumlah politisi partai banteng menolak memberikan komentar mengenai masa depan pria kelahiran 7 Juli 1966 ini di PDIP.

Mereka masih fokus mengikuti jalannya Rakernas PDIP.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar