Siapa Penghadang Kampanye Prabowo? Tetap Jutaan Rakyat Tumpah Ruah di GBK

Jakarta, law-justice.co - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto disebut-sebut mengalami sabotase dan dihambat saat berkampanye. Salah satunya, pesawatnya sempat dihambat pesawat tempur milik Angkatan Udara (AURI). Peristiwa itu diungkap mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn). Johanes Suryo Prabowo.

“Pesawat Prabowo sempat terganggu di Purwokerto, Banyumas akibat adanya tiga jet tempur melintas. "Info, saat akan menuju Purwokerto (1/4) pesawat yang ditumpangi Prabowo aborted take off karena saat akan take off di ujung runway melintas tiga jet tempur," cuit JS Prabowo di akun Twitternya seperti dikutip Law-Justice.com, Rabu (3/4/2019).

Selain itu menurut pengakuan JS Prabowo, kepulangan Prabowo usai berkampanye dari Sumbar tidak ada satupun pengawalan dari kepolisian. Bukan hanya itu, penerbangan yang ditumpangi Prabowo juga sering diperlambat. “Proses mendarat pun sering diperlambat 2 sampai 3 jam sehingga semua jadwal berantakan. Padahal jadwal waktu dan rute penerbangan sudah disampaikan 24 jam sebelum keberangkatan,” ucapnya.

Menyimak berbagai berita yang berseliweran terkait dengan upaya “penghadangan” terhadap kampanye Prabowo diberbagai tempat tentunya menimbulkan tanda tanya. Mengapa akhir-akhir ini kampanye Prabowo ke berbagai daerah terkesan dihalang-halangi  ?  Siapakah kiranya yang menjadi otak dibalik upaya untuk menghalangi-halangi kampanye Prabowo tersebut ?

Bukan Yang Pertama

Bisik-bisik tentang upaya  “penghadangan “ terhadap kampanye Prabowo-Sandiaga sebenarnya telah tercium lama bahkan jauh sebelum pasangan ini ditetapkan secara resmi oleh KPU.  Upaya menghalangi deklarasi #2019GantiPresiden adalah awal mulanya yang kemudian terus berlanjut sampai penetapan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Cawapresnya.

Sebagai contoh pada hari Kamis (7/3) Prabowo rencananya akan menggelar pidato kebangsaan. Namun karena bertepatan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi, acara diundur Jumat (8/3). Semula acara tersebut akan digelar di gedung Sabuga ITB, namun panitia diberi tahu bahwa gedung tidak bisa digunakan karena tengah direnovasi.

Mereka kemudian menghubungi pengelola Gedung Olahraga (GOR) Arcamanik. Setelah mendapat informasi gedung bisa digunakan, panitia segera memesannya. Namun betapa terkejutnya mereka, ketika keesokan harinya melakukan pembayaran, pengelola gedung membatalkannya. Alasannya gedung tidak bisa digunakan untuk kegiatan politik.

Di medsos berkembang isu pembatalan penggunaaan GOR Arcamanik, karena adanya campur tangan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. GOR Arcamanik adalah aset dari Pemprov Jabar. Namun isu ini belum terkonfirmasi. Akhirnya kegiatan dipindahkan ke kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) dengan format stadium generale. UKRI yang terletak di kawasan Lengkong, Bandung adalah Universitas yang didirikan Prabowo.

Pengalaman serupa juga terjadi ketika Prabowo menggelar Pidato Kebangsaan di Yogya Rabu (27/2). Acara yang diprakarsai oleh sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam wadah Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) semula akan digelar di Jogyakarta Expo Center (JEC). Panitia sudah mendapat kepastian Hall A JEC bisa digunakan. Tanggal 19 Februari, panitia melakukan rapat teknis dipimpin oleh mantan Gubernur Jateng Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Namun pada tanggal 20 Februari manajemen membatalkan dengan alasan mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Mereka juga berdalih bahwa arena JEC tidak diperkenankan untuk kegiatan politik. Padahal pada tanggal 12 Februari di lokasi yang sama, yakni Graha Pradipta digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka menghadirkan Ketua Umum PSI Grace Natalie. Akhirnya Pidato Kebangsaan Prabowo dipindahkan ke gedung Pasific Hall, Yogyakarta.

Pemindahan lokasi acara Prabowo di Yogyakarta bukan untuk pertama kalinya. Pada 28 November 2018 digelar kegiatan Prabowo Menyapa Yogyakarta. Acara rencananya akan digelar di Monumen Diponegoro Tegalrejo. Monumen itu milik Korem 072 Pamungkas tetapi dikelola swasta. Ada pendopo dan beberapa home stay yang biasa disewakan untuk umum.

Ketika dilakukan survei lokasi, semuanya aman. Namun ketika uang muka akan dibayar, pengelola memberi tahu tahu bahwa Korem tidak mengizinkan. Alasannya untuk menjaga netralitas. Kegiatan akhirnya dipindahkan ke Sasana Hinggil Dwi Abad Alun Alun Kidul Yogyakarta.

Larangan kepada Prabowo bukan hanya untuk kegiatan resmi. Ketika dia hendak melaksanakan ibadah juga dihalang-halangi. Prabowo dilarang melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Kauman, Semarang (15/2). Takmir masjid Kauman menolak kehadiran Prabowo dengan alasan tidak ingin dipolitisir. Namun karena tekanan publik dan media, Prabowo akhirnya tetap bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang bersejarah itu.

Upaya yang berbau “penghadangan “ juga terjadi saat kunjungan Prabowo ke Banten. Koordinator Sekber Relawan Prabowo-Sandi Banten, Sudrajat Syahrudin mengatakan kedatangan Prabowo di Pandeglang hanya untuk bersilaturahmi dengan Abuya Murtadho Cidahu Pandeglang.

 "Kami atas nama relawan Sekber Banten kecewa dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang  tidak memberikan ijin helikopter Prabowo mendarat di Alun-alun Pandeglang," kata Sudrajat saat dihubungi wartawan, Sabtu (16/3). Dengan tidak diberikan ijin tersebut, dikatakan Sudrajat  terpaksa pihaknya mengalihkan pendaratan tersebut di lapangan sepak bola Boru, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Peristiwa serupa juga terjadi di Medan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Hingga berakhirnya acara Isra Mikraj di lapangan Istana Maimun, Medan, Rabu (3/4/2019), calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tidak kunjung hadir. Padahal, lokasi acara sudah dipadati ribuan umat Muslim berpakaian putih sejak pagi tadi.

Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Gus Irawan Pasaribu, mengatakan, pihaknya sulit mendapatkan izin untuk mendarat helikopter yang akan digunakan Prabowo selama di Sumut."Karena ada beberapa agenda kunjungan. Harusnya dari bandara ke sini (Istana Maimun) dilanjutkan ke Langkat, terus balik ke bandara," ujarnya kepada wartawan di lokasi acara.

Sulitnya memperoleh izin pendaratan helikopter, kata dia, sejak hari Minggu yang lalu. "Stadion Teladan, Lapangan Merdeka tidak mendapatkan izin. Sampai tadi malam tidak mendapatkan izin mendarat, akhirnya memang berupaya, hampir berganti hari dan tanggal. Ada lapangan milik swasta yang didapatkan, tapi sekuriti (keamanan) tidak menjamin," jelasnya.

Wujud Kepanikan ?

Adanya berbagai upaya “penghadangan” pada kampanye Prabowo Sandi dapat dimaknai sebagai wujud kepanikan dari kubu petahana. Kepanikan terjadi antara lain setelah adanya hasil survei yang mengabarkan bahwa elektabilitas petahana cenderung terus menerus turun tak terkendali.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Ahzar Simanjuntak, mengatakan merujuk pada hasil survei Indikator Politik maka elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi sebagai inkumben mengkhawatirkan.  Bahkan menurut hasil survei New Indonesia,  mengunggulkan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan elektabilitas 51,8 persen. Sementara, Jokowi-Ma`ruf mendapatkan elektabilitas sebesar 44,2 persen.

Kepanikan juga melanda petahana setelah menyaksikan kunjungan kampanye Prabowo – Sandiaga diberbagai daerah yang selalu dibanjiri oleh massa. Sebagai contoh di Pesantren Bata-Bata, Pamekasan, Prabowo disambut sangat luar biasa. Ratusan ribu santri dan warga Madura berduyun-duyun menyambutnya. Video dan foto-foto Prabowo disambut lautan massa beredar luas di media massa konvensional dan media sosial. Laman viva.co.id sampai menurunkan judul : “Sambutan Madura untuk Prabowo Dalam Tangkapan Kamera, Bikin Merinding!”

Massa menyemut mengelu-elukan Prabowo hampir dalam setiap kunjungannya di berbagai daerah. Situasi serupa kembali terulang ketika Prabowo berkunjung ke Kota Medan. Ketika berkunjung ke Purbalingga, Jateng massa juga mengelu-elukannya.

Begitu pula ketika berkunjung ke Ambon (28/12/2018) massa juga tumpah ruah menyambutnya. Daerah daerah lain juga terjadi  euphoria  penyambutan Prabowo termasuk di Serang Banten, Bandung, Bogor dan juga  di Padang Sumatera Barat. Bahkan kampanye di Padang di sebut sebut sebagai kampanye paling banyak di jejali massa.

Penyambutan Prabowo sangat berbeda dengan Jokowi. Dalam berbagai kegiatannya Jokowi sampai harus mengerahkan aparatur pemerintahan untuk hadir. Hal itu untuk menghindari terulangnya kembali bangku-bangku kosong dalam kegiatannya. Membesarnya dukungan terhadap Prabowo ini sesungguhnya sudah diantisipasi oleh kubu petahana. Sudah sejak lama dilakukan operasi pembunuhan karakter. Mulai dari isu lama soal penculikan, anti Cina, didukung oleh kelompok radikal dan pengusung khilafah. Namun semuanya tidak mempan.

Wujud kepanikan kubu petahana sebenarnya juga ditunjukkan manakala dalam dua kali debat Jokowi menyerang Prabowo secara personal. Pada debat pertama Jokowi mempersoalkan adanya caleg mantan narapidana korupsi di Gerindra. Pada debat kedua dia menyerang kepemilikan tanah Prabowo yang sangat luas di Kaltim dan Aceh.

Targetnya Prabowo digambarkan sebagai orang kaya yang serakah, namun pada saat bersamaan berteriak membela rakyat kecil. Pendiri Majalah Tempo Gunawan Moehammad menjadi salah satu buzzer Jokowi yang menggoreng isu ini di medsos. Dua serangan itu mentah bahkan berbalik menyerang Jokowi. Terbukti data-data yang dimiliki Jokowi salah. Para pendukung Prabowo kian solid, dan militan.

Wujud kepanikan juga ditunjukkan  Jendral Muldoko  yang merupakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf yang menyatakan  bakal mencanangkan  perang total untuk memenangkan Pilpres 2019. Upaya perang total ini telah dilakukan dengan senjaga mulai indomie, centong, mangkok dan masih banyak lagi. Wujud kepanikan juga terjadi manakala pemerintah memberikan sanksi pada pegawai yang melakukan salam dua jari, bahkan honorer di Banten malah sampai dipecat karena ulahnya ini. Tiga kartu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi juga dinilai sebagai rentetan kepanikan petahana menghadapi pilpres kali ini.

Bahkan umat Islam mencoba untuk kembali dibentur-benturkan dengan Pancasila lewat isu khilafah dimana kubu dari 02 dianggap sebagai pengusung khilafah yang akan menggantikan Pancasila. Belum lagi maraknya kampanye hitam yang dilakukan padahal  Undang-Undang melarang keras penggunaan kampanye hitam dalam pemilu. Sampai disini pertanyaan muncul, apakah upaya “penghadangan” Prabowo dalam kampanyenya merupakan bagian dari wujud adanya kepanikan itu ?

Menghadang Prabowo

Barangkali sudah menjadi rahasia publik bahwa kehadiran Prabowo sebagai Capres mendatang banyak ditakuti oleh lawan-lawan politiknya terutama para Jenderal bermasalah yang ada disekitar  petahana yang menjadi pendukungnya. Prabowo yang biasa dipanggil "08" atau koslap (kosong lapan, Danjen Kopassus ke - 8) memang beda dengan jenderal-jenderal  lainnya. Dia punya keistimewaan tersendiri. Kita tahu dari fakta sejarah, bahwa Prabowo Subianto adalah mantan menantu Pak Harto, Presiden RI yang sangat berkuasa selama 32 tahun.

Kita tahu, Prabowo adalah perwira TNI paling cermerlang di jaman Pak Harto berkuasa. Saking cemerlangnya, dia diambil jadi mantu oleh Presiden Soeharto. Prabowo dalam usia 46 tahun sudah berpangkat Letjen dengan jabatan Pangkostrad. Namun, bukan semua itu yang membuat Prabowo ditakuti  terutama oleh jenderal-jenderal yang sekarang ada disekeliling petahana.

Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena dia tahu terlalu banyak mengenai  siapa-siapa  saja jenderal yang kekayaannya tidak wajar. Dia tahu dari mana asal hartanya  dan siapa cukongnya. Prabowo tahu sisi kelam ,catatan kejahatan ,kelemahan, dosa dosa dan integritas para jenderal itu termasuk sejarah mereka.

Prabowo tahu jenderal mana yang benar loyal pada Negara dan mana jenderal yang penjual Negara alias pengkhinat. Prabowo tahu jenderal mana yang jenderal salon, tak pernah perang, penakut, pengecut. Prabowo tahu siapa jenderal kacung mafia China dan Jenderal yang  suka bocorkan  dan  jual informasi rahasia negara ke negara asing.

Prabowo tahu jenderal mana yang jadi beking mafia kayu, mafia tambang, mafia penyelundupan BBM bersubsidi, mafia pencurian ikan dan sebagainya. Prabowo tahu jenderal  pemilik tambang & HPH Ilegal. Prabowo mengetahui  jenderal  tukang cuci uang haram dan tahu dimana uang  tersebut disimpan. Semua jenderal yang bermasalah tersebut di atas, ada dikubunya petahana. Mereka tahu persis kepemimpinan Jokowi lemah dan tidak tegas, sehingga mereka nyaman dan aman kalau terus berada di kubu petahana.

Prabowo juga mengetahui siapa jenderal jenderal yang terlibat rekayasa penculikan, penghilangan, pembunuhan 13 warga yang mendompleng operasi Tim Mawar 1998. Pendeknya Prabowo mengetahui banyak kartu kartu truf yang dimiliki oleh para Jenderal disekeliling petahana yang sekarang sangat mempengaruhi kebijakan presiden yang sekarang berkuasa.

Kini para Jenderal dan sebagian tokoh sipil Indonesia bersatu menjegal Prabowo dengan segala cara karena takut hukuman, takut balas dendam. Mereka kenal Prabowo, tahu sifat  dan karakter Prabowo yang tidak mentolerir perbuatan /tindakan pengkhianatan terhadap negara. Salah satu contoh bukti ultra patriotiknya Prabowo adalah obsesinya mau jadi Presiden RI. Otak dan  hatinya panas melihat RI tersia-siakan. Padahal untuk apa Prabowo yang sudah kaya raya, punya usaha dimana-mana , punya sahabat dan teman para Raja, capek capek mau jadi Presiden Indonesia?.

Bayangkan usaha Prabowo untuk jadi Presiden, dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Prabowo sudah  3 kali berusaha jadi presiden/wapres; 1. Konvensi Golkar 2004, Pilpres 2009 bersama Mega dan 2014 bersama Hatta Rajasa dan 2019 bersama Sandiaga. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot jadi Presiden ? Jawabnya tegas. Mau wujudkan Indonesia Raya !!

Maksud Prabowo jadi Presiden untuk  "Mewujudkan Indonesia Raya" itu benar-benar  menakutkan bagi  musuh-musuh Negara. Kenapa? Karena karakter Prabowo itu keras, satu kata dan perbuatan, konsekwen, tekad baja. Kalau dia jadi presiden, musuh-musuh  negara  akan terkulai lemas. Setidak-tidaknya, para musuh negara itu, jenderal-jenderal  korup itu, antek asing aseng dan beking mafia itu, kabur duluan, ditangkap atau tiarap!.

Siapa Master Mind-nya ?

Dengan menelisik adanya upaya-upaya “penghadangan” terhadap kampanye Prabowo di berbagai tempat, publik tentu bisa menduga-duga sendiri siapa sebenarnya otak dibalik upaya kotor tersebut. Sebuah langkah dan tindakan konyol yang menyalahi prinsip-prinsip berdemokrasi secara fair dan sehat. Ada tiga jenderal purnawirawan yang menjadi aktor intelektualnya dan mereka ini adalah orang dekat Presiden Jokowi dan Jokowi memang sangat tergantung dan takut kepada mereka. Satu jenderal mantan Panglima TNI yang tangannya berlumuran darah karena terlibat dalam kasus bumi hangus di Timtim pasca referendum Timor Timur. Bayangkan seorang Menteri tidak bisa melakukan kunker diplomasi ke negara lain karena tidak berani menginjakkan kakinya ke negara seperti Belanda dan Amerika, karena dia sudah divonis oleh Pengadilan HAM Internasional sebagai pelaku kriminal penjahat pelanggar HAM.

Dua jenderal lagi adalah dua-duanya mendapat jenderal kehormatan bukan karena puncak karier TNI-nya tetapi karena belas kasihan dan kemurahan hati mantan Presiden Gus Dur yang memberikannya. Artinya keduanya sudah pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir, Letjen. Malah yang satu jenderal kehormatan ini (putra Tapanuli), tidak pernah menjabat Panglima setingkat Kodam, apalagi Panglima setingkat Kostrad dan Kopasus. Kariernya hanya pernah menjadi Komandan setingkat Korem (level residen kabupaten) tapi ajaibnya bisa mendapat pangkat sampai Jenderal, walaupun Jenderal Kehormatan.

Satu jenderal lagi yang terkenal dengan provokasinya perang antara Pancasila versus Khilafah. Jenderal yang satu ini terlibat kasus pelanggaran HAM berat di Talangsari, Lampung tahun 1980-an dan dia juga disebut-sebut ada dibelakang tewasnya aktivis HAM, Munir, yang sampai saat ini tidak terwujud pengungkapannya, walaupun ada dalam program Nawacita Jokowi.  

Sementara pelaku di lapangan yang diduga melibatkan oknum aparat keamanan terkait, Tim Kampanye Nasional (TKN), sampai para pejabat dan birokrat yang ada di daerah-daerah.  Mereka sangat mungkin mendapatkan instruksi dari “orang kuat” di Pusat sebagai master mind-nya untuk mengkondisikan agar kampanye Prabowo tidak bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Kalau kunjungan Prabowo tidak lancar apalagi sampai batal maka diharapkan akan mengecewakan para pendukungnya sehingga diharapkan mereka berbalik arah untuk tidak mendukung Prabowo lagi. Apakah tujuan ini tercapai ?.  Di banyak tempat informasi terhambatnya kunjungan Prabowo atau batalnya kunjungan Prabowo justru memantik sikap antipati terhadap penguasa saat ini.

Rakyat mulai mencium adanya tindakan arogan dan sewenang-wenang ini sebagai amunisi  untuk menghakimi pemimpin negeri pada tanggal 17 April nanti. Kalau sudah seperti ini maka harapan untuk satu periode lagi rasanya hanya akan menjadi mimpi di siang bolong bagi saudara Jokowi. Faktanya sudah terlihat nyata dalam kampanye akbar Prabowo Sandiaga di GBK Senayan, Minggu Pagi (7/4) yang dibanjiri jutaan rakyat dari semua unsur dan golongan, yang datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia dan sudah ada yang menginap di sekitar Senayan sejak beberapa hari sebelumnya.

Kalau faktanya sudah begini terang benderang, justru semakin membuktikan bahwa semua survei yang memenangkan Jokowi adalah survei pesanan alias abal-abal yang menipu seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya survei yang menipu seperti itu sangat layak diproses hukum pidana oleh kepolisian. Kita tunggu keberanian Kapolri Jenderal Tito untuk memilih berada bersama rakyat atau digilas arus reformasi karena melawan arus suara mayoritas rakyat Indonesia...