Usulan Penambahan Jumlah Wapres Berpotensi Membebani APBN
Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin (Istimewa)
[INTRO]
Defiyan menilai, di tengah kebijakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah semestinya mengutamakan rasionalitas dalam menentukan kebijakan, termasuk terkait penambahan kelembagaan dan jabatan pemerintahan."Penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) adalah sesuatu yang absurd dan logika tak waras, di tengah defisit APBN Oktober 2026 tercatat Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Defiyan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11/2026).Ia menilai, penambahan posisi Wapres bukan merupakan prioritas maupun kebutuhan mendesak dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban belanja negara, terutama untuk membiayai kebutuhan pejabat dan aparatur pemerintahan."Yang akan terjadi adalah alokasi belanja pegawai dan pejabat negara/pemerintah semakin membengkak," tegasnya.Menurut Defiyan, penambahan jabatan Wapres juga tidak serta-merta memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Ia justru khawatir kebijakan tersebut semakin memperlebar defisit APBN tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian rakyat."APBN atau uang hanya berputar-putar pada sekelompok orang saja. Nilai tambah (added value) PDB tetap hanya akan dinikmati oleh 1-2 persen korporasi," ungkapnya.Defiyan juga mengingatkan bahwa tanpa penambahan jabatan Wapres sekalipun, proyeksi defisit APBN pada akhir 2026 berpotensi mencapai 2,9 persen terhadap PDB. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati mengambil kebijakan yang berpotensi menambah pengeluaran negara.Ia menegaskan, apabila defisit APBN melampaui batas maksimal 3 persen terhadap PDB, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.Lebih jauh, Defiyan mendorong pemerintah memprioritaskan kebijakan redistribusi kekayaan melalui reformasi Bank Indonesia (BI) dan sektor perbankan umum. Langkah tersebut dinilai lebih mendesak untuk mengatasi ketimpangan struktural, regional, dan kultural sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat."Upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja secara luas, mengurangi kemiskinan dan pengangguran hanya sebuah isapan jempol. Justru yang harus dilakukan adalah kebijakan redistribusi kekayaan (asset) melalui reformasi BI dan perbankan umum agar ketimpangan struktural, regional dan kultural dapat segera diatasi," ujarnya.Ia menilai, tanpa pembenahan kebijakan ekonomi yang menyentuh persoalan ketimpangan, visi dan misi Asta Cita berisiko tidak terimplementasi secara optimal. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan sulit bergerak jauh dari kisaran 4-5 persen.Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar jumlah Wapres RI ke depan dapat ditambah menjadi lebih dari satu orang atau maksimal tiga orang. Usulan tersebut dilatarbelakangi pertimbangan luas wilayah Indonesia serta keberagaman karakteristik sosial dan kebutuhan pembangunan antardaerah."Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," kata Sultan, Jumat (20/11/2026).Sultan menjelaskan, beberapa Wapres nantinya dapat ditempatkan di wilayah berbeda, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan demikian, para Wapres diharapkan dapat membantu Presiden mengawal program pemerintah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di daerah mendapat perhatian lebih besar.Menurutnya, agenda dan tanggung jawab Presiden yang semakin kompleks membutuhkan dukungan sejumlah Wapres yang memiliki visi serta kemampuan memahami persoalan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Ekonom Defiyan Cori mengkritik wacana penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) RI menjadi maksimal tiga orang yang diusulkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya, gagasan tersebut tidak relevan dengan kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Defiyan menilai, di tengah kebijakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah semestinya mengutamakan rasionalitas dalam menentukan kebijakan, termasuk terkait penambahan kelembagaan dan jabatan pemerintahan."Penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) adalah sesuatu yang absurd dan logika tak waras, di tengah defisit APBN Oktober 2026 tercatat Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Defiyan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11/2026).Ia menilai, penambahan posisi Wapres bukan merupakan prioritas maupun kebutuhan mendesak dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban belanja negara, terutama untuk membiayai kebutuhan pejabat dan aparatur pemerintahan."Yang akan terjadi adalah alokasi belanja pegawai dan pejabat negara/pemerintah semakin membengkak," tegasnya.Menurut Defiyan, penambahan jabatan Wapres juga tidak serta-merta memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Ia justru khawatir kebijakan tersebut semakin memperlebar defisit APBN tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian rakyat."APBN atau uang hanya berputar-putar pada sekelompok orang saja. Nilai tambah (added value) PDB tetap hanya akan dinikmati oleh 1-2 persen korporasi," ungkapnya.Defiyan juga mengingatkan bahwa tanpa penambahan jabatan Wapres sekalipun, proyeksi defisit APBN pada akhir 2026 berpotensi mencapai 2,9 persen terhadap PDB. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati mengambil kebijakan yang berpotensi menambah pengeluaran negara.Ia menegaskan, apabila defisit APBN melampaui batas maksimal 3 persen terhadap PDB, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.Lebih jauh, Defiyan mendorong pemerintah memprioritaskan kebijakan redistribusi kekayaan melalui reformasi Bank Indonesia (BI) dan sektor perbankan umum. Langkah tersebut dinilai lebih mendesak untuk mengatasi ketimpangan struktural, regional, dan kultural sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat."Upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja secara luas, mengurangi kemiskinan dan pengangguran hanya sebuah isapan jempol. Justru yang harus dilakukan adalah kebijakan redistribusi kekayaan (asset) melalui reformasi BI dan perbankan umum agar ketimpangan struktural, regional dan kultural dapat segera diatasi," ujarnya.Ia menilai, tanpa pembenahan kebijakan ekonomi yang menyentuh persoalan ketimpangan, visi dan misi Asta Cita berisiko tidak terimplementasi secara optimal. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan sulit bergerak jauh dari kisaran 4-5 persen.Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar jumlah Wapres RI ke depan dapat ditambah menjadi lebih dari satu orang atau maksimal tiga orang. Usulan tersebut dilatarbelakangi pertimbangan luas wilayah Indonesia serta keberagaman karakteristik sosial dan kebutuhan pembangunan antardaerah."Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," kata Sultan, Jumat (20/11/2026).Sultan menjelaskan, beberapa Wapres nantinya dapat ditempatkan di wilayah berbeda, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan demikian, para Wapres diharapkan dapat membantu Presiden mengawal program pemerintah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di daerah mendapat perhatian lebih besar.Menurutnya, agenda dan tanggung jawab Presiden yang semakin kompleks membutuhkan dukungan sejumlah Wapres yang memiliki visi serta kemampuan memahami persoalan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Share:
Tags:




Komentar