Respon Habiburokhman ICW Mengadu ke MKD soal UU Perampasan Aset

Sabtu, 21/11/2026 08:52 WIB

law-justice.co -  

Delapan fraksi di Komisi III DPR RI telah menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan tingkat kedua (law-justice.co 18/11/2026). Selanjutnya RUU Perampasan Aset disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna yang digelar tanggal 19 November 2026.

Fenomena tersebut merupakan perkembangan yang patut diapresiasi  setelah 18 tahun terkatung-katung, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya menemukan jalan menuju pengesahan. Mengingat masyarakat sudah lama menunggu hadirnya instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya

Akan tetapi bukan malah mendapat apresiasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) malah berbuntut pelaporan Dewan (MKD) DPR.

Menggapi keadaan tersebut akhirnya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Dia mengaku tidak masalah dilaporkan ICW.


"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

 

 

Habiburokhman menekankan perihal draf RUU Perampasan Aset sebelum disahkan sudah diunggah oleh kesekjenan sejak panja menyerahkan DIM. Selain itu, dia juga mengatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka.

"Selain itu, seluruh proses RDPU, raker, rapat timus timsin, rapat panja, rapat pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi," ucap dia.


Habiburokhman lantas merespons keluhan ICW yang merasa tidak turut diajak membahas UU Perampasan Aset. Dia mengaku memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberi masukan.

"Kalau soal ICW nggak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi," jelas dia.

"Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," lanjutnya.


Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.

Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

 

 

Apakah negara benar-benar akan menggunakan undang-undang ini untuk mengejar kekayaan para koruptor, atau justru membuka ruang baru bagi aparat untuk merampas hak milik masyarakat atas nama pemberantasan kejahatan? Jangan sampai hukum yang dirancang untuk memburu penjahat justru membuat rakyat kecil ketakutan, kutipan Pimpinan Law Justice  DR, Roy Pakpahan SH  dalam artikel judul " UU Perampasan Aset, Jangan Berubah Jadi Perampasan Hak Rakyat"

https://www.law-justice.co/artikel/213862/uu-perampasan-aset-jangan-berubah-jadi-perampasan-hak-rakyat/

 

(Patia\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar