Komisi II Terbuka Jika Ada yang Gugat Ijazah Anggota DPR
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia. (Tribunnews)
law-justice.co - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi terkait keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikan anggota DPR.
Doli mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menggugat terkait dengan pendidikan terakhir para anggota DPR, dalam hal ini khususnya pendidikan SMA/sederajat. Pihaknya memahami bahwa hal itu merupakan hak warga negara.
"Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, gugatan dari masyarakat terhadap syarat pendidikan pejabat publik merupakan hal yang lumrah.
Ia menyebut sudah banyak kasus yang mempersoalkan hal itu.
"Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya," jelas Doli.
Meskipun demikian, politikus Golkar itu menilai keabsahan ijazah pendidikan tidak perlu dipermasalahkan.
Pasalnya, kata dia, seluruh anggota DPR telah melalui proses verifikasi serta memenuhi syarat minimal pendidikan calon legislatif sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya," ungkap Doli.
Doli juga menyebut saat proses pemilu, masyarakat tentu sudah dapat menganalisis terhadap para calon, termasuk mengetahui latar belakang pendidikan anggota yang dipilih.
"DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya," ujar Doli.
"Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan, gitu ya," sambungnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Kholik merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR melalui pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan saat pencalonan.
Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per bulan Desember 2025, ia menyampaikan sebanyak 191 anggota berpendidikan terakhir SMA, berpendidikan terakhir D3 sebanyak satu orang, dan 146 orang berpendidikan terakhir S1.
Kemudian, anggota dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 168 orang dan pendidikan terakhir S3 sebanyak 74 orang.
Menurut Idham, seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan, dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Dasco, publik bisa melihatnya secara langsung.
Selain Dasco, Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, Lalu Hadrian juga menanggapi persoalan ini. Ia menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota DPR kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.
Persoalan ijazah anggota DPR muncul akibat petisi yang diinisasi oleh Farida Octavia di laman change.org. Dalam petisinya, Farida mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik.
Petisi itu juga meminta KPU RI dan Kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
Kemudian, petisi juga mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Adapun, hingga berita ini ditulis per pukul 18.47 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 28.686 orang.

Komentar