Menkeu Purbaya: Anggaran Buka Rekening 200 Juta Warga Belum Final

law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran untuk program pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta warga belum final.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tidak akan mencapai Rp11 triliun seperti perhitungan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Belum (sampai) Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain (rekening)," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Purbaya mengatakan pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan anggaran secara lebih rinci, termasuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan rekening baru.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan warga yang sudah memiliki rekening tetap dibukakan rekening baru, Purbaya mengaku belum mengetahui detail mekanismenya.

Menurut Purbaya, pemerintah memang memiliki cadangan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai program tersebut. Namun, ia menilai kebutuhan anggarannya kemungkinan tidak sebesar Rp11 triliun.

"Ada dan ada cadangan (anggaran) juga yang bisa dipakai. Tapi saya yakin nggak akan sampai Rp11 triliun. Kan nggak sampai 200 juta (rekening masyarakat)," jelasnya.

Purbaya juga belum dapat memastikan jumlah rekening yang nantinya dibuka. Ia mengatakan pemerintah masih perlu melihat data jumlah penduduk dan kelompok usia yang menjadi sasaran program.

"Kita lihat penduduknya seperti apa, saya belum lihat. Nanti yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," bebernya.

Airlangga sebelumnya menyebut saldo awal rekening masyarakat sebesar Rp50 ribu akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp11 triliun.

"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9) lalu.

Airlangga mengatakan anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap dan masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap," imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah berencana memberikan saldo awal Rp50 ribu pada rekening masyarakat yang dibuka melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembukaan rekening akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," jelas Purbaya.

Namun, untuk warga yang sudah memiliki rekening, mekanismenya masih perlu dimatangkan pemerintah.

"Tapi kalau yang sudah atau yang existing, yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya 2 rekening, itu saya nggak tahu. Nanti saya tunggu ditanya dari mereka," ungkapnya.