Perang Survei Dimulai; Elektabilitas Prabowo Versus Dedi Mulyadi

[INTRO]

Ketika satu survei menempatkan elektabilitas Presiden Prabowo di kisaran 14 persen, sementara survei lain menempatkannya di atas 30 persen, perbedaan tersebut tidak boleh buru-buru disimpulkan sebagai bukti bahwa salah satu lembaga survei sedang “berbohong” atau bahwa Prabowo pasti sedang jatuh. Tetapi juga tidak boleh dianggap sebagai sekadar perbedaan teknis yang tidak memiliki makna politik.

Justru jarak angka yang sangat lebar itu sendiri adalah fakta politik yang menarik untuk dibaca. Ia menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua gambaran tentang posisi Prabowo di mata publik: satu gambaran yang memperlihatkan penurunan tajam, dan gambaran lain yang masih menunjukkan Prabowo sebagai figur dengan posisi elektoral terkuat. Pertanyaannya kemudian bukan hanya survei mana yang benar, tetapi mengapa realitas politik yang sama dapat menghasilkan potret yang begitu berbeda?

Di sinilah kita perlu membedakan antara kinerja pemerintahan, kepuasan publik, elektabilitas, dan persepsi politik. Seorang presiden dapat memiliki program yang secara objektif berjalan, tetapi belum tentu seluruh keberhasilan itu dirasakan atau dipersepsikan positif oleh masyarakat. Sebaliknya, sebuah pemerintahan bisa memperoleh persepsi positif meskipun masih menghadapi banyak persoalan substantif. Dalam politik elektoral, apa yang dianggap benar oleh pemerintah belum tentu sama dengan apa yang dirasakan benar oleh rakyat.

Karena itu, persoalan Prabowo hari ini tidak cukup dibaca hanya dari pertanyaan apakah pemerintah bekerja atau tidak bekerja. Yang jauh lebih penting adalah apakah hasil kerja pemerintah berhasil dikonversi menjadi kepercayaan, kepuasan, dan akhirnya dukungan politik. Sebab dalam politik, persepsi bukan sekadar pelengkap dari kinerja. Persepsi dapat menentukan bagaimana kinerja itu dinilai, diingat, bahkan diterjemahkan menjadi pilihan politik.

Lebih jauh lagi, kemunculan sejumlah survei dengan angka yang berbeda-beda ketika Pemilu 2029 masih sekitar tiga tahun lagi patut dibaca dalam konteks politik yang lebih luas. Survei bukan hanya alat untuk mengukur opini publik; dalam politik modern, survei juga dapat membentuk persepsi publik tentang siapa yang sedang naik, siapa yang sedang turun, siapa yang kuat, dan siapa yang mulai kehilangan momentum. Ketika angka-angka survei mulai menjadi konsumsi politik sehari-hari, maka perang sesungguhnya bukan hanya perang angka, tetapi juga perang narasi.

Di titik inilah pertanyaan mengenai Presiden Prabowo menjadi semakin menarik. terjebak dalam perdebatan sederhana tentang survei mana yang benar dan survei mana yang salah, ada tiga pertanyaan yang jauh lebih substantif untuk dibedah:1. Mengapa angka survei Prabowo bisa terpaut sangat jauh: perbedaan metodologi, perubahan opini publik, atau perang persepsi?. 2. Benarkah masalah utama Prabowo adalah kinerja yang buruk, atau justru kegagalan mengubah kinerja menjadi persepsi positif?. 3. Jika perang survei sudah dimulai tiga tahun sebelum Pemilu, apakah yang sebenarnya sedang diperebutkan: elektabilitas Prabowo atau arah konfigurasi kekuasaan 2029?

Mengapa Terpaut Begitu Jauh ?

Jika melihat angka-angka tersebut, publik berhadapan dengan sebuah paradoks. Survei SMRC menggambarkan kemerosotan tajam Prabowo: tingkat kepuasan turun dan elektabilitasnya merosot hingga 14,5 persen, jauh di bawah Dedi Mulyadi. Sebaliknya, survei Median pada akhir Agustus mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih 56,2 persen dengan elektabilitas Prabowo 32,4 persen. Poltracking bahkan mencatat 32,9 persen dalam pertanyaan top of mind. Jarak angka yang sangat lebar ini tentu tidak cukup dijelaskan dengan kesimpulan sederhana bahwa “Prabowo sedang jatuh” atau “Prabowo masih kuat”.

Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa diperlakukan seolah mengukur hal yang sama dengan cara yang sama. Ada perbedaan waktu pengumpulan data, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan metode pengukuran. SMRC melakukan survei pada Juli 2026, Median pada Agustus, sementara Poltracking mengumpulkan data pada Maret 2026. Dalam politik yang bergerak cepat, perbedaan waktu dapat memengaruhi opini publik karena kondisi ekonomi, harga kebutuhan, kebijakan pemerintah, pemberitaan, maupun isu politik yang sedang berkembang.

Metode pertanyaan juga berpengaruh. Pertanyaan terbuka atau top of mind, ketika responden menyebut sendiri nama tokoh yang dipilih, berbeda dengan pertanyaan semi-terbuka yang memberikan daftar kandidat. Karena itu, angka 14,5 persen dari SMRC tidak dapat dibandingkan secara mentah dengan 32,4 persen Median atau 32,9 persen Poltracking tanpa memahami bagaimana angka tersebut diperoleh.

Namun, menjelaskan perbedaan itu semata-mata sebagai persoalan metodologi juga tidak cukup. Bisa jadi opini publik memang sedang bergerak. Kepuasan 51,1 persen dalam survei SMRC tidak berarti seluruh rakyat meninggalkan Prabowo, sebagaimana kepuasan 56,2 persen dalam survei Median tidak berarti pemerintah bebas dari persoalan. Seorang warga dapat puas terhadap program tertentu, tetapi tetap mengkritik ekonomi atau penegakan hukum, bahkan belum tentu menjadikan Prabowo pilihan politiknya pada 2029.

Di sinilah persoalan yang lebih mendasar muncul: kinerja, kepuasan, elektabilitas, dan persepsi tidak selalu berjalan searah. Pemerintah dapat merasa telah bekerja dan menghasilkan berbagai program, tetapi keberhasilan itu belum tentu dirasakan atau dipersepsikan positif oleh masyarakat. Sebaliknya, persoalan yang dialami langsung harga kebutuhan hidup, pekerjaan, pelayanan publik, atau penegakan hukum dapat jauh lebih kuat memengaruhi persepsi publik daripada berbagai indikator keberhasilan yang disampaikan pemerintah.

Persepsi bahkan dapat bergerak lebih cepat daripada fakta. Satu isu negatif yang terus diberitakan dan diperbincangkan di media sosial dapat membentuk kesan bahwa pemerintah sedang gagal. Karena itu, survei bukan hanya merekam persepsi; ketika hasilnya diberitakan secara masif, angka tersebut juga berpotensi membentuk persepsi baru. Angka rendah dapat menciptakan kesan seorang pemimpin kehilangan dukungan, sementara angka tinggi dapat memperkuat persepsi bahwa ia masih dominan.

Maka, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar “mana survei yang benar?”, tetapi apa yang diukur, kapan diukur, bagaimana diukur, dan bagaimana hasilnya kemudian dipersepsikan publik. Dari sana baru dapat dibedakan apakah perbedaan angka terutama disebabkan metodologi, perubahan opini masyarakat, atau kombinasi keduanya.

Namun ketika perbedaan angka yang ekstrem mulai menjadi konsumsi politik setiap hari, persoalannya tidak lagi sekadar statistik. Angka survei dapat berubah menjadi bagian dari pertarungan politik, dan perang angka dapat berkembang menjadi perang persepsi. Karena itu, perbedaan hasil SMRC, Median, dan Poltracking seharusnya menjadi alarm bagi Prabowo: persoalannya bukan hanya apakah pemerintah telah bekerja, tetapi apakah kerja tersebut berhasil diterjemahkan menjadi kepercayaan dan persepsi positif masyarakat.Sebab pada akhirnya, politik tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh apa yang dipercaya rakyat telah dilakukan pemerintah

Kegagalan Merubah Persepsi ?

Kalau persoalan Prabowo hanya dibaca dari angka survei, kita mudah terjebak pada kesimpulan sederhana: pemerintah gagal atau masih baik-baik saja. Padahal realitas politik jauh lebih kompleks. Justru dari berbagai survei muncul paradoks: tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih relatif tinggi, tetapi persepsi publik terhadap persoalan ekonomi, politik, dan penegakan hukum dapat jauh lebih negatif.

Survei SMRC menunjukkan approval rating Prabowo menurun tajam, disertai memburuknya persepsi terhadap kondisi ekonomi. Reuters mencatat hanya sekitar 15,7 persen responden yang menilai ekonomi positif, sementara hampir separuh menilainya buruk atau sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap presiden tidak selalu identik dengan kepuasan terhadap kondisi kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, survei Median mencatat 56,2 persen responden masih puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Program seperti Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu alasan karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Dua gambaran ini sebenarnya tidak harus bertentangan. Masyarakat bisa mengakui manfaat program pemerintah, tetapi tetap tertekan oleh harga kebutuhan hidup; mengapresiasi pembangunan, tetapi kecewa karena lapangan pekerjaan; atau puas terhadap kebijakan tertentu, tetapi kritis terhadap penegakan hukum.

Artinya, persepsi publik tidak pernah tunggal. Ia merupakan akumulasi pengalaman masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa program telah berjalan, anggaran terserap, proyek dibangun, atau target administratif tercapai. Dalam politik, keberhasilan baru memiliki nilai ketika dirasakan, dipahami, dan dipercaya oleh masyarakat.

Sebaliknya, satu persoalan yang dirasakan langsung rakyat dapat menutupi banyak keberhasilan pemerintah. Harga kebutuhan pokok, sulitnya pekerjaan, pelayanan publik, ketidakpastian ekonomi, dan persepsi ketidakadilan hukum sering kali lebih menentukan daripada berbagai indikator keberhasilan yang disampaikan melalui laporan resmi.

Di sinilah mungkin persoalan Prabowo bukan semata kinerja yang buruk, melainkan kegagalan mengubah kinerja menjadi persepsi keberhasilan. Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan, hilirisasi, efisiensi anggaran, dan program strategis. Sementara rakyat mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana: apakah harga lebih terjangkau, pekerjaan lebih mudah diperoleh, pendapatan meningkat, pelayanan membaik, dan hukum dirasakan adil?

Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dari pemerintahan. Pemerintah tidak cukup mengumumkan keberhasilan, tetapi harus menjelaskan manfaat konkretnya. Jangan sampai pemerintah memiliki banyak data keberhasilan, sementara masyarakat memiliki terlalu banyak pengalaman yang membuat mereka merasa belum berhasil. Ketika data pemerintah mengatakan satu hal, sementara pengalaman sehari-hari rakyat mengatakan hal lain, pengalaman langsung biasanya lebih kuat membentuk persepsi.

Maka, slogan “politik adalah persepsi” bukan berarti fakta tidak penting. Justru persepsi yang sehat harus dibangun dari kinerja nyata. Namun kinerja itu membutuhkan komunikasi yang jujur, konsisten, dan mudah dipahami. Ketika kebijakan menimbulkan keresahan, pemerintah harus hadir menjelaskan; ketika terjadi kesalahpahaman, segera dikoreksi; ketika berhasil, manfaatnya harus terlihat; dan ketika gagal, pemerintah harus berani mengakuinya serta menunjukkan perbaikannya.

Karena itu, pertanyaan terpenting bagi Prabowo bukan sekadar “Apakah pemerintah sudah bekerja?”, melainkan: “Mengapa sebagian hasil kerja pemerintah belum berhasil menjadi kepercayaan publik?” Jika pemerintah merasa kinerjanya baik, pekerjaan rumahnya bukan hanya mempertahankan kinerja, tetapi memperbaiki konversi kinerja menjadi persepsi. Program harus terasa manfaatnya, kebijakan harus dapat dijelaskan, keberhasilan harus terlihat, dan persoalan rakyat harus diselesaikan sebelum berkembang menjadi ketidakpercayaan.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak memilih berdasarkan laporan kinerja semata. Mereka memilih berdasarkan pengalaman, harapan, dan keyakinan tentang siapa yang mampu membuat hidup mereka lebih baik. Kinerja adalah bahan bakarnya, tetapi persepsi adalah kendaraan politik yang membawanya menuju kepercayaan publik.

Apa Yang Diperebutkan ?

Jika perang survei memang mulai berlangsung ketika Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang memperoleh elektabilitas tertinggi. Angka hari ini terlalu dini untuk dianggap sebagai gambaran final pilihan rakyat. Bahkan survei Poltracking masih mencatat 28,8 persen responden belum menentukan pilihan. Artinya, peta politik masih sangat cair. Mereka yang unggul hari ini belum tentu bertahan, sementara mereka yang tertinggal masih memiliki waktu untuk membangun popularitas, jaringan, rekam jejak, dan basis dukungan.

Justru karena Pemilu masih jauh, pertanyaannya adalah: mengapa pertarungan elektabilitas sudah begitu keras sekarang? Mengapa hasil survei mulai diperdebatkan seolah-olah kampanye Pilpres telah dimulai? Di sinilah survei perlu dilihat bukan hanya sebagai alat mengukur opini publik, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan opini publik.

Ketika sebuah survei menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo 14,5 persen dan Dedi Mulyadi sekitar 35 persen, pesan politik yang muncul adalah Prabowo sedang kehilangan dominasi. Sebaliknya, ketika survei lain menempatkan Prabowo di sekitar 32 persen dan tetap unggul, muncul pesan bahwa Prabowo masih menjadi figur terkuat. Angka survei bukan sekadar angka; ia menciptakan cerita tentang siapa yang naik, siapa yang turun, dan siapa yang dianggap memiliki momentum.

Cerita tersebut memiliki konsekuensi politik. Elite partai membacanya untuk menentukan siapa yang layak didekati, politisi menggunakannya untuk menghitung peluang, relawan menjadikannya sinyal masa depan perjuangan, media menjadikannya berita, sementara para calon potensial menggunakannya untuk mengukur ruang politik. Dengan demikian, survei dapat menjadi alat positioning politik: bukan hanya menunjukkan siapa yang kuat, tetapi ikut memengaruhi siapa yang kemudian dianggap kuat.

Bagi Prabowo, persoalan ini strategis. Persepsi sebagai pusat kekuatan politik nasional bukan hanya menyangkut peluang elektoral, tetapi juga otoritas politik, soliditas koalisi, dan daya tawar pemerintahan. Sebaliknya, bagi Dedi Mulyadi, angka tinggi yang konsisten dapat menjadi modal untuk mengubah citra dari tokoh dengan basis kuat di daerah menjadi figur yang diperhitungkan secara nasional. Demikian pula Anies dan figur lainnya, yang dapat menggunakan ruang dalam survei untuk membangun jaringan dan mempersiapkan kendaraan politik menuju 2029.

Karena itu, perang survei dapat dibaca sebagai perang menentukan siapa yang memiliki posisi awal paling menguntungkan menuju 2029. Ini bukan berarti setiap lembaga survei memiliki agenda politik. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti. Namun, kita juga tidak boleh naif bahwa angka survei hidup di ruang yang steril. Begitu dipublikasikan, angka masuk ke arena perebutan narasi, dibaca elite, diberitakan media, disebarkan di media sosial, dan ikut membentuk persepsi masyarakat.

Karena itu pula, pertanyaan “Prabowo jatuh atau sedang dijatuhkan?” tidak harus dipahami sebagai tuduhan adanya pihak yang sengaja menjatuhkan Presiden melalui survei. Pertanyaan itu lebih tepat dibaca sebagai kritik terhadap bagaimana persepsi politik terbentuk. Apakah perubahan angka benar-benar mencerminkan perubahan preferensi masyarakat, atau sebagian persepsi justru terbentuk karena publik terus-menerus disodori narasi bahwa seseorang sedang jatuh dan tokoh lain sedang naik?

Di sinilah transparansi survei menjadi penting. Publik berhak mengetahui kapan data dikumpulkan, jumlah dan metode pemilihan responden, rumusan pertanyaan, apakah pertanyaan terbuka atau semi-terbuka, serta margin of error. Semakin besar konsekuensi politik sebuah angka, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan metodologinya.

Pada akhirnya, Pemilu 2029 belum berlangsung, tetapi pertarungan menuju 2029 sudah dimulai melalui perebutan persepsi tentang siapa yang kuat, lemah, naik, atau kehilangan momentum. Angka hari ini bukan ramalan hasil Pemilu, tetapi dapat menjadi bahan untuk membentuk peta politik dan menentukan posisi tawar para aktor ketika pertarungan sesungguhnya tiba.

Jadi, persoalannya bukan semata apakah Prabowo benar-benar jatuh atau tidak, melainkan apakah ia sedang menghadapi penurunan dukungan yang nyata atau pertarungan persepsi yang membuat publik percaya bahwa keunggulannya telah berakhir sebelum kontestasi dimulai.

Itulah makna “Perang Survei Dimulai: Prabowo Jatuh atau Sedang Dijatuhkan?” Bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai alarm agar publik tidak menelan angka survei secara mentah. Dalam demokrasi, angka memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memahami bagaimana angka itu lahir, diberitakan, dipersepsikan, dan digunakan untuk membentuk arah politik.

Sebab tiga tahun menjelang Pemilu, yang diperebutkan mungkin bukan kursi presiden itu sendiri, melainkan hak untuk menentukan siapa yang sejak sekarang dianggap paling layak menduduki kursi tersebut. Dalam politik, siapa yang berhasil menguasai persepsi hari ini, berpeluang memiliki keunggulan ketika pertarungan nyata dimulai.