Kepala BGN Batalkan Pengadaan LED Rp535 Miliar

law-justice.co - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya membatalkan pengadaan perangkat LED senilai sekitar Rp535 miliar setelah dirinya menjabat.

Sudaryono menyebut pengadaan LED tersebut tidak tercantum dalam pagu anggaran dan dinilai tidak dibutuhkan.

"Saya masuk sebagai kepala badan, itu kemudian kami batalkan. Karena memang pagu anggarannya nggak ada," kata Sudaryono di Gedung DPR RI, Kamis (3/9).

Dia mengatakan BGN saat ini berupaya memastikan setiap pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan manfaat.

"Kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengin, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini (LED) tidak dibutuhkan," ujarnya.

Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin menggunakan anggaran negara untuk pengadaan yang tidak memberikan manfaat jelas.

"Anggaran ini adalah uang rakyat. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala menggunakan ini se-enaknya seolah-olah itu uang nenek saya. Bukan, ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya," tuturnya.

Selain membatalkan pengadaan LED, BGN juga melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan pagu anggaran BGN untuk 2026 sebelumnya mencapai Rp268 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp229 triliun.

"Jadi sudah kami efisiensikan sekitar Rp39 triliun," katanya.

Efisiensi tersebut salah satunya dilakukan setelah BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat.

Semula, MBG menyasar 63 juta penerima manfaat, tetapi setelah dilakukan pemutakhiran jumlah turun menjadi sekitar 56 juta penerima. Sebab, ada sekitar 6 juta penerima yang tercatat ganda maupun penerima manfaat yang belum menerima program.

BGN juga menarik virtual account (VA) dari 414 dapur yang tercatat dalam sistem tetapi belum beroperasi.

Dari langkah tersebut, sekitar Rp311 miliar dikembalikan ke negara. Sudaryono mengatakan pihaknya masih akan melakukan penyisiran anggaran untuk mencari peluang efisiensi lebih lanjut.

Dia juga membuka kemungkinan anggaran MBG pada 2027 berada di bawah Rp200 triliun, menyesuaikan target efisiensi yang akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin. Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," ujarnya.

Sudaryono menegaskan BGN akan berupaya memastikan tidak ada pengadaan yang dinilai tidak diperlukan selama kepemimpinannya.

"Kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada," katanya.