BGN Mengajukan Anggaran MBG Rp240,2 T di 2027, Kejar 72 Juta Penerima

law-justice.co - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengajukan anggaran Rp240,2 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2027. Targetnya, dana tersebut akan menjangkau 72,4 juta penerima manfaat 

Jumlah anggaran tersebut sudah mencakup rencana efisiensi anggaran Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) untuk MBG. Efisiensi tersebut menurunkan alokasi Banper MBG dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun, dilansir dalam keterangan resmi Kamis (3/9).

Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).

Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027, pria yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan pagu anggaran BGN Rp240,20 triliun tahun depan bakal menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan BGN.

"Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang," ujar Mas Dar.

Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB, hingga santri. Sementara itu, sebanyak 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dalam RDP tersebut, Mas Dar turut menyampaikan bahwa pagu anggaran BGN Tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun terbagi dalam dua program, yakni Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,88 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun.

"Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang," jelas Mas Dar.

Mas Dar berharap Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027 tersebut dapat memperoleh persetujuan Komisi IX DPR RI sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal

BGN berkomitmen mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan layanan pemenuhan gizi dapat terus menjangkau kelompok sasaran secara tepat, sekaligus memperkuat ekosistem pendukung program melalui tata kelola, pemantauan dan pengawasan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.