Menggunting Dalam Lipatan, Menelisik Respon Solo Soal Kinerja Prabowo

[INTRO]

Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali membuka perdebatan mengenai peta kekuatan politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemberitaan law-justice.co, Rabu, 19 Agustus 2026, dengan judul “Solo Punya Target Politik Tunggal, Yakni Gagalkan Pemerintahan Prabowo”, Amien secara terbuka menyebut adanya kekuatan politik yang ia identifikasi sebagai “Solo” yang dinilai memiliki agenda untuk menggagalkan pemerintahan Prabowo. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah menteri dan pejabat strategis yang disebut memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Pernyataan Amien Rais itu kemudian diperkuat dengan tayangan video yang viral di medsos, saat Ketua Umum Projo, Budi Arie menyatakan secara terbuka bahwa ada kemungkinan pemerintahan Prabowo bisa jatuh sebelum pilpres 2029. "Jadi kita harus siap-siap," lanjut Budi yang mengucapkan pernyataan itu persis disampingnya duduk Jokowi yang diam saja. Budi berkomentar seperti itu disaat publik lagi ramai membahas puncak demo besar mahasiswa dan berbagai ormas yang rencananya berlangsung 27 Agustus 2026 di berbagai kota di Indonesia

Pernyataan tersebut tentu bukan sekadar persoalan pergantian atau evaluasi beberapa pejabat. Di baliknya terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah pemerintahan Prabowo benar-benar sedang berhadapan dengan kekuatan politik dari lingkaran kekuasaan sebelumnya, atau justru sedang menjalankan politik kesinambungan dengan mempertahankan orang-orang yang dinilai masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan?

Istilah “Solo” sendiri menarik untuk dicermati. Apakah yang dimaksud benar-benar sebuah kekuatan politik yang terorganisasi dan memiliki agenda tunggal untuk melemahkan pemerintahan Prabowo, ataukah istilah tersebut lebih merupakan simbol untuk menggambarkan pengaruh politik Joko Widodo dan jejaring politik yang pernah tumbuh di sekitarnya? Sebab, dalam politik, kedekatan seseorang dengan kekuasaan sebelumnya tidak otomatis berarti ia menjadi lawan dari kekuasaan yang baru.

Begitu pula dengan tudingan bahwa sejumlah menteri dan pejabat yang berasal dari era Jokowi sebagai pihak yang “menggunting dalam lipatan”. Istilah tersebut mengandung tuduhan politik yang serius. Tetapi pada saat yang sama, pemerintahan baru memang tidak selalu harus dibangun dengan cara memutus seluruh mata rantai pemerintahan sebelumnya.

Ada kebutuhan terhadap kesinambungan birokrasi, pengalaman, stabilitas kebijakan, dan efektivitas pemerintahan. Karena itu, ukuran yang lebih objektif semestinya bukan dari mana seorang pejabat berasal, melainkan untuk siapa ia bekerja, bagaimana kinerjanya, dan apakah loyalitasnya ditujukan kepada kepentingan negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di sinilah persoalan menjadi menarik. Jika benar terdapat pejabat yang masih membawa kepentingan politik lama dan bekerja untuk melemahkan agenda Presiden, tentu hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Namun jika seseorang hanya dinilai berdasarkan latar belakang politik atau kedekatannya dengan pemerintahan sebelumnya tanpa bukti mengenai kinerjanya yang merugikan pemerintahan sekarang, maka “bersih-bersih politik” justru berpotensi berubah menjadi sekadar pergantian loyalitas politik.

Karena itu, pernyataan Amien Rais tersebut sebaiknya tidak berhenti sebagai tudingan atau perang opini antarelite. Pernyataan itu justru dapat dijadikan pintu masuk untuk menguji secara lebih objektif bagaimana sebenarnya hubungan antara Prabowo dengan kekuatan politik yang lahir dari pemerintahan Jokowi. Apakah ada upaya sistematis untuk menghambat pemerintahan Prabowo?

Apakah keberadaan pejabat dari era sebelumnya merupakan ancaman atau justru bagian dari strategi kesinambungan? Dan yang lebih penting, apakah Presiden Prabowo perlu melakukan “bersih-bersih politik”, atau justru memperkuat pemerintahan dengan prinsip meritokrasi, kinerja, integritas, serta loyalitas kepada negara?

Dari sinilah beberapa pertanyaan penting layak diajukan dan didiskusikan:1. Benarkah “Solo” merupakan kekuatan politik yang sedang berusaha menggagalkan pemerintahan Prabowo?. 2. Apakah menteri dan pejabat yang berasal dari era Jokowi benar-benar “menggunting dalam lipatan”, atau justru merupakan bagian dari strategi Prabowo mempertahankan kesinambungan pemerintahan?. 3. Apakah Prabowo perlu melakukan “bersih-bersih politik”, atau justru membangun pemerintahan berdasarkan kinerja dan loyalitas kepada negara?

Benarkah “Solo Mengincar” Prabowo ?

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: benarkah “Solo” merupakan kekuatan politik yang sedang berusaha menggagalkan pemerintahan Prabowo? Pertanyaan ini penting karena istilah “Solo” dalam pernyataan Amien Rais masih sangat luas dan perlu diperjelas. Apakah yang dimaksud adalah Joko Widodo secara pribadi, keluarga Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, para pejabat yang pernah berada di pemerintahan Jokowi, atau sebuah jaringan politik yang secara sistematis bekerja untuk melemahkan Prabowo?

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh politik Jokowi masih menjadi bagian dari dinamika pemerintahan Prabowo. Gibran berada di posisi Wakil Presiden, sementara sejumlah menteri dan pejabat yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Jokowi masih dipercaya menduduki posisi strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesinambungan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang.

Tetapi kesinambungan tersebut tidak otomatis dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menggagalkan pemerintahan Prabowo. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi belum tentu memiliki agenda politik untuk melawan Prabowo. Demikian pula, kedekatan politik dengan Jokowi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang pejabat lebih loyal kepada Jokowi daripada kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Justru di sinilah pernyataan Amien Rais perlu diuji lebih jauh. Jika benar terdapat sebuah kekuatan politik yang secara sistematis memiliki “target tunggal” untuk menghancurkan dan menggagalkan pemerintahan Prabowo, tentu harus ada bukti mengenai siapa yang bekerja, apa agendanya, bagaimana cara kerjanya, dan kebijakan apa yang sengaja dihambat. Tanpa bukti semacam itu, tudingan tentang “Solo” berisiko berubah menjadi generalisasi politik terhadap siapa pun yang memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya.

Apalagi hubungan Prabowo dengan Jokowi sendiri hingga kini tidak selalu menunjukkan pola hubungan dua kekuatan yang sedang berhadap-hadapan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah “Solo” melawan Prabowo, melainkan apakah benar terdapat operasi politik yang terorganisasi untuk menggagalkan pemerintahan, atau kita sedang menyamakan seluruh orang yang pernah berada di lingkaran Jokowi sebagai bagian dari sebuah “blok Solo”.

Pada akhirnya, ukuran yang paling rasional bukanlah asal-usul politik seorang pejabat, melainkan apa yang dikerjakannya. Jika bekerja untuk kepentingan negara dan mendukung agenda pemerintahan, maka masa lalu politiknya tidak semestinya menjadi persoalan. Sebaliknya, jika memang terbukti ada pejabat yang sengaja menghambat kebijakan Presiden demi kepentingan politik tertentu, siapa pun orangnya dan dari kelompok mana pun asalnya, tentu layak dievaluasi.

Sedang Menggunting Dalam Lipatan ?

Istilah “menggunting dalam lipatan” yang digunakan Amien Rais tentu merupakan tudingan yang serius. Sebab, istilah itu bukan sekadar menunjukkan perbedaan pandangan, tetapi mengandung dugaan bahwa ada orang-orang di dalam pemerintahan yang justru bekerja untuk melemahkan Presiden dari dalam. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, melainkan apa bukti bahwa mereka sekarang tidak loyal kepada Presiden Prabowo.

Dalam sebuah pemerintahan, latar belakang politik seorang pejabat tidak otomatis menentukan loyalitasnya. Seorang menteri yang pernah bekerja untuk Jokowi bisa saja tetap dipertahankan karena pengalaman, kompetensi, jaringan birokrasi, atau kemampuannya menjalankan agenda pemerintahan. Dengan kata lain, mempertahankan sebagian pejabat dari pemerintahan sebelumnya juga dapat dibaca sebagai pilihan strategis Prabowo untuk menjaga kesinambungan negara, bukan sebagai tanda bahwa pemerintahan sedang disusupi kekuatan politik tertentu.

Faktanya, Prabowo sendiri telah melakukan reshuffle dan mengganti sejumlah pejabat ketika dinilai perlu. Pada September 2025, misalnya, Prabowo mengangkat Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan menggeser Erick Thohir menjadi Menpora dalam rangkaian perubahan kabinet. Ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan sekaligus keberanian untuk melakukan koreksi terhadap susunan pemerintahannya.

Karena itu, ukuran untuk menentukan apakah seorang pejabat “menggunting dalam lipatan” seharusnya bukan semata-mata karena ia pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ukurannya harus lebih konkret: apakah ia menghambat kebijakan Presiden, menyabotase program pemerintah, membangkang terhadap keputusan yang sah, atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Menariknya, hubungan kerja antara Presiden dengan dua pejabat yang secara spesifik disebut Amien untuk diganti juga masih terlihat berjalan. Pada 25 Juni 2026, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diterima Presiden dan melaporkan perkembangan keamanan serta langkah Polri dalam menjaga stabilitas dan mendukung agenda pembangunan nasional. Pada 9 Juni 2026, Presiden juga menerima Panglima TNI Agus Subiyanto bersama jajaran pimpinan TNI untuk membahas program-program strategis pertahanan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fakta tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa semua pejabat tersebut pasti loyal atau tidak mungkin memiliki perbedaan kepentingan. Tetapi setidaknya, tuduhan “menggunting dalam lipatan” membutuhkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar latar belakang atau kedekatan politik masa lalu.

Maka pertanyaan yang lebih adil kepada pemerintahan Prabowo bukanlah: “Apakah pejabat ini orang Jokowi?” Melainkan: “Apakah pejabat ini bekerja untuk agenda Presiden dan kepentingan negara?” Sebab jika asal-usul politik dijadikan ukuran utama, pemerintahan akan terjebak dalam politik balas jasa dan balas dendam. Sebaliknya, jika kinerja, integritas, dan loyalitas kepada konstitusi dijadikan ukuran, Prabowo justru memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan siapa pun yang memang mampu bekerja dan mengganti siapa pun yang terbukti tidak mampu atau tidak sejalan dengan kepentingan negara.

Saatnya Prabowo Bersih Bersih ?

Jika dua pertanyaan sebelumnya masih berkutat pada apakah benar ada “kekuatan Solo” dan apakah pejabat dari era Jokowi merupakan ancaman dari dalam, maka pertanyaan ketiga membawa persoalan ini ke titik yang lebih fundamental: apakah Prabowo perlu melakukan “bersih-bersih politik”, atau justru membangun pemerintahan berdasarkan kinerja dan loyalitas kepada negara?

Saran Amien Rais untuk mengganti sejumlah menteri bahkan sampai Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subiyanto menunjukkan bahwa persoalan yang dibicarakan bukan lagi sekadar reshuffle kabinet. Ini menyentuh institusi strategis negara yang semestinya dijaga dari tarik-menarik kepentingan politik praktis. Karena itu, pergantian pejabat negara seharusnya memiliki dasar yang jelas dan terukur, bukan semata-mata karena siapa yang pernah mengangkatnya atau dengan siapa ia memiliki kedekatan politik.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, “bersih-bersih politik” memang bisa saja diperlukan apabila ditemukan pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan kebijakan Presiden, tidak berintegritas, menyalahgunakan kewenangan, atau bahkan bekerja untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Namun, jika pergantian dilakukan hanya berdasarkan label “orang Jokowi”, maka pemerintahan berisiko terjebak dalam politik eksklusif: mengganti orang bukan karena buruk kinerjanya, tetapi karena latar belakang politiknya.

Faktanya, Presiden Prabowo sendiri masih melakukan koordinasi dengan Kapolri Listyo Sigit maupun Panglima TNI Agus Subiyanto dalam berbagai agenda strategis pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Presiden dengan kedua pimpinan institusi tersebut tetap berjalan. Fakta itu tentu tidak berarti keduanya kebal dari evaluasi, tetapi juga menunjukkan bahwa tudingan mengenai ketidakloyalan tidak bisa begitu saja diterima tanpa pembuktian.

Karena itu, ukuran yang seharusnya digunakan Prabowo mestinya sederhana tetapi tegas: kinerja, integritas, kompetensi, loyalitas kepada konstitusi, serta kesediaan menjalankan kebijakan Presiden sepanjang kebijakan tersebut berada dalam koridor kepentingan negara. Siapa pun yang memenuhi ukuran itu layak dipertahankan, apakah ia berasal dari era Jokowi, Prabowo, atau bahkan sebelumnya. Sebaliknya, siapa pun yang terbukti gagal atau menyimpang harus dievaluasi, tanpa melihat dari kelompok politik mana ia berasal.

Dengan pendekatan seperti itu, Prabowo tidak perlu membangun pemerintahan berdasarkan sentimen “pro-Jokowi” atau “anti-Jokowi”. Ia justru dapat menunjukkan bahwa pemerintahan baru bukanlah arena untuk membalas masa lalu, melainkan kesempatan untuk membangun masa depan. Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pergantian orang, tetapi pemerintahan yang solid, profesional, bersih, dan loyal kepada kepentingan negara.

Yang jelas penyataan Budi Arie itu sudah mempertegas bahwa memang para Jokowers sudah bersiap-siap mengambil alih ekkuasaan jika terjadi demo besar yang menjatuhkan Presiden Prabowo tentunya dengan harapan menaikkan Gibran sang Wapres sebagai penggantinya sesuai konstitusi. Tapi apakah semudah itu skenarionya bisa berjalan mulus...

Maka, persoalan sebenarnya bukan apakah Prabowo harus “bersih-bersih” atau tidak. Persoalannya adalah bersih-bersih berdasarkan apa? Jika berdasarkan dendam politik, ia hanya akan melahirkan siklus kekuasaan baru. Tetapi jika berdasarkan kinerja, integritas, dan loyalitas kepada negara, maka evaluasi justru menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerintahan benar-benar bekerja untuk rakyat.