Anggaran Sekali Makan DPR Rp170 Ribu, Rocky: Kenapa Tidak Makan MBG?

law-justice.co - Beberapa waktu lalu, Pengamat Politik, Rocky Gerung kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Kali ini, dia menyoroti besaran anggaran konsumsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp170 ribu per porsi.

Kritik tersebut dikaitkan Rocky dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi salah satu program pemerintah. Dia mempertanyakan adanya perbedaan standar biaya konsumsi antara kalangan pejabat dan masyarakat penerima manfaat program MBG.

Dalam sebuah diskusi yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, Rocky mempertanyakan sejauh mana para wakil rakyat menunjukkan keteladanan dalam menjalankan kebijakan yang mereka dukung.

“Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi itu?” ujar Rocky.

Apabila MBG memang dirancang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, para pengambil kebijakan semestinya juga dapat merasakan langsung menu yang diberikan kepada penerima program tersebut.

Rocky menilai persoalan anggaran makanan tidak semata-mata berkaitan dengan nominal, tetapi juga menyangkut persepsi publik mengenai keadilan dan penggunaan uang negara.

Dia mempertanyakan apakah perbedaan besaran anggaran konsumsi tersebut dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, terutama ketika pemerintah terus mendorong efisiensi dan pemerataan manfaat anggaran.

Pernyataan Rocky kemudian memicu perdebatan di ruang digital.

Sebagian masyarakat menilai kritik tersebut relevan untuk mendorong transparansi anggaran, sementara pihak lain menilai biaya konsumsi pejabat memiliki komponen dan kebutuhan yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan secara sederhana dengan biaya makanan dalam program MBG.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, polemik ini kembali menempatkan persoalan penggunaan anggaran negara dalam sorotan publik. Transparansi mengenai dasar penetapan biaya konsumsi serta standar menu MBG menjadi penting agar masyarakat dapat menilai kebijakan tersebut secara objektif.

Publik pun menunggu penjelasan dari pihak DPR maupun pemerintah mengenai komponen anggaran konsumsi tersebut dan bagaimana memastikan penggunaan anggaran tetap efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.