RAPBN 2027 ala Prabowo Tak Jawab Masalah Ekonomi Rakyat

law-justice.co - Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan catatan kritis terhadap draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.

Anggaran bertema “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat” tersebut dinilai memuat deretan target makro yang terlalu optimistis dan tidak sejalan dengan realitas ekonomi global maupun domestik.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, memperingatkan bahwa pemerintah perlu merasionalkan postur anggaran tahun depan mengingat ketidakpastian geopolitik global yang terus memanas. Merujuk pada proyeksi lembaga internasional, laju pertumbuhan global diprediksi melambat di kisaran 2,8 persen menurut Bank Dunia, 3,1 persen versi OECD, dan 3,4 persen dari IMF, yang diperparah oleh kelesuan ekonomi Amerika Serikat (AS) serta China.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang baru saja dipaparkan pemerintah menuai kritik tajam karena dinilai terlalu muluk dan mengabaikan risiko eksternal. Sederet angka indikator makro yang dipatok dinilai tidak realistis jika disandingkan dengan gejolak geopolitik serta tren perlambatan ekonomi negara-negara adidaya.

"Tema pertumbuhan ekonomi enam persen yang diusung Presiden Prabowo sangat ambisius di tengah guncangan geopolitik global dan keputusan bank sentral dunia seperti AS serta Jepang yang mulai menaikkan suku bunga acuan," ujar Nailul Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Di tingkat domestik, perekonomian nasional dibayangi ancaman fenomena iklim El-Nino Godzilla, lonjakan inflasi barang pokok, serta tren pelemahan nilai tukar rupiah yang berisiko menekan daya beli. Lonjakan harga minyak mentah dunia juga berpotensi mengerek harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang akan semakin memperketat ruang fiskal belanja negara. 

Di saat yang sama, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal masih membayangi sektor industri dan mengancam konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Di sektor domestik, daya beli masyarakat juga dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja massal dan anomali cuaca ekstrem. Celios memproyeksikan laju konsumsi rumah tangga yang menyumbang separuh lebih produk domestik bruto nasional akan tertekan akibat beban keuangan yang merembet hingga ke tingkat desa.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 paling tinggi hanya di angka 4,7 persen karena tidak adanya lagi mesin pengungkit, ditambah cicilan utang KDKMP desa ke bank Himbara yang bakal menggerus daya ungkat ekonomi pedesaan secara signifikan," urai Nailul.

Lebih lanjut, Celios menilai asumsi inflasi dalam RAPBN 2027 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen sangat mengabaikan lonjakan harga pangan akibat El-Nino Godzilla dan transmisi imported inflation. Nilai tukar rupiah yang dipatokbsebesar Rp17.500 per dolar AS juga dinilai meleset jauh dari realitas pasar saat ini yang sudah berada di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.100 per dolar AS.

Kepercayaan investor yang masih rendah memicu aksi lego portofolio portofolio keuangan (capital outflow), ditambah maraknya konversi rupiah ke valuta asing di dalam negeri.

Asumsi tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar dalam RAPBN juga dianggap menutup mata dari ancaman imported inflation serta penurunan cadangan devisa. Pemerintah dinilai keliru berasumsi rupiah bisa menguat kembali tanpa adanya perbaikan manajemen fiskal yang fundamental.

"Target inflasi 2,5 persen sangat tidak realistis karena mengabaikan El-Nino Godzilla yang bisa melambungkan harga beras, sementara nilai tukar rupiah kami proyeksikan melorot hingga Rp18.400 per dolar AS akibat terus terjadinya capital outflow," tambahnya.

Di pasar surat utang, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diprediksi terus merangkak naik karena persepsi risiko fiskal domestik yang meningkat di mata pemodal. Sentimen buruk dari ketegangan militer di Timur Tengah juga diproyeksikan membuat harga minyak mentah global bertahan tinggi di rentang USD95 hingga USD120 per barel sepanjang tahun depan.

Tata kelola fiskal yang kurang berhati-hati berisiko menurunkan tingkat kepercayaan para investor asing untuk memegang surat utang negara. Di saat yang sama, ketegangan militer di Timur Tengah diyakini akan terus mengerek harga komoditas energi di pasar internasional sepanjang tahun depan.

"Yield SBN tenor sepuluh tahun berisiko memburuk ke posisi 7,5 persen karena penurunan sentimen pasar, sedangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP diprediksi melonjak ke level 97 dolar AS per barel sejalan dengan harga global," jelas Nailul.

Celah lain yang disorot tajam oleh Celios adalah target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun dengan asumsi pertumbuhan setoran pajak 10,5 persen. Target ini dianggap menutup mata dari bayang-bayang kegagalan pencapaian target (shortfall) penerimaan yang terjadi tahun ini. 

Di samping itu, beban pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak (restitusi) pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan diprediksi akan menguras pundi-pundi perpajakan di tahun 2027.

Sektor penerimaan perpajakan juga tidak luput dari kalkulasi yang terlampau optimistis di tengah ancaman shortfall kas negara yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Celios mengingatkan adanya beban pengembalian kelebihan bayar pajak yang berpotensi memangkas pundi-pundi pendapatan negara tahun depan.

"Target penerimaan pajak Rp2.908 triliun sangat ambisius karena pembayaran restitusi di akhir tahun ini dan awal tahun depan akan menggerus kas perpajakan, sehingga kami memproyeksikan realisasinya hanya berkisar di angka Rp2.736 triliun," katanya.

Bukan hanya perpajakan, pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diproyeksikan merosot ke angka Rp447 triliun. Hal ini disebabkan oleh melambatnya kinerja ekspor sumber daya alam sebagai dampak dari implementasi regulasi hilirisasi melalui pembentukan PT DSI.

Pelemahan ekspor komoditas alam sebagai dampak dari penerapan regulasi domestik terbaru diprediksi akan menekan porsi pendapatan non-pajak. Pemerintah dituntut mewaspadai penurunan kinerja ekspor sumber daya alam akibat masa transisi kebijakan hilirisasi komoditas strategis.

"Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP diperkirakan menyusut ke angka Rp447 triliun karena adanya perlambatan ekspor sumber daya alam yang dipicu beroperasinya PT DSI," tuturnya.

Terakhir, porsi belanja negara sebesar Rp4,097 triliun dinilai sangat timpang dan meminggirkan kebutuhan riil pemerintah daerah. Meskipun dana transfer ke daerah (TKD) merangkak naik dibanding tahun 2026, nilainya masih jauh lebih rendah dari pagu anggaran tahun 2025, yang dianggap sebagai kemunduran dalam pemerataan pembangunan daerah.

Pembagian porsi belanja antara pusat dan daerah dalam draf anggaran baru ini memperlihatkan ketimpangan yang kian melebar secara struktural. Kondisi tersebut mencederai komitmen desentralisasi fiskal dan berpotensi menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah.

"Kami memproyeksikan belanja negara hanya terealisasi sebesar Rp3.766 triliun akibat pemotongan anggaran MBG, sementara transfer ke daerah seharusnya berada di angka Rp957 triliun agar defisit APBN bisa ditekan pada kisaran Rp582 triliun," pungkas Nailul.