Gempa NTT, Komisi V DPR Desak BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR

Sabtu, 15/08/2026 16:08 WIB
BMKG melaporkan gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT, akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust. (Foto: ANTARA/Ho-SAR)

BMKG melaporkan gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT, akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust. (Foto: ANTARA/Ho-SAR)

law-justice.co - Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas mengonsolidasikan personel serta peralatan SAR untuk mempercepat penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda mengatakan peralatan dan personel SAR dari provinsi terdekat perlu dimobilisasi apabila kebutuhan di NTT belum mencukupi, terutama di wilayah yang menjadi pusat gempa.

“Untuk temen-temen BMKG kita berharap dalam masa tanggap darurat ini mengkonsolidasikan personel, alat-alat SAR yang sekiranya tidak ada di NTT mungkin bisa dimobilisasi dari provinsi terdekat, yang intinya kita ingin dalam situasi kedaruratan apapun semua alat SAR bisa dalam posisi siap siaga di NTT, terutama di deket-deket pusat gempa di kabupaten kota terdampak gempa itu,” jelas Huda mengutip RMOL sesaat lalu, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Selain itu, Huda juga meminta proses evakuasi masyarakat dilakukan dengan pendampingan yang memadai agar warga terdampak gempa tidak panik maupun kebingungan.

“Yang kedua, kita berharap evakuasi baik dalam rangka menghindari titik pusat gempa, evakuasi masyarakat untuk ke daerah-daerah yang aman, saya kira perlu didampingi betul masyarakat supaya tidak ada ketakutan dan kebingungan,” bebernya.

Huda yang juga Legislator PKB ini pun meminta tim SAR segera melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang kemungkinan masih tertimbun di rumah maupun fasilitas publik.

“Untuk evakuasi masyarakat yang meninggal terutama yang dimungkinkan masih tertimbun di berbagai tempat baik rumah, fasilitas publik, kita berharap tim SAR sudah langsung ngambil langkah cepat untuk mengevakuasi supaya beberapa korban yang tertimbun dan seterusnya bisa secepatnya untuk diselamatkan,” jelasnya.

Dia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus bersiaga dalam penanganan masa tanggap darurat di bawah koordinasi Basarnas.

“Tentu kita berharap semua stakeholder terkait di level provinsi dan kabupaten kota di bawah komando temen-temen Basarnas bisa siap siaga,” demikian Huda. 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar