DPRD Jabar Menyiapkan Uji Publik Usulan Nama Provinsi Tatar Sunda

law-justice.co - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati mengatakan pihaknya bakal melakukan uji publik untuk menindaklanjuti usulan perubahan nama jadi Provinsi Tatar Sunda yang telah mereka beri `lampu hijau`.

Hal itu disampaikan Rahmat merespons pro-kontra atas usulan perubahan nama provinsi tersebut, termasuk dari kelompok budaya dan warga wilayah Pantura seperti Cirebon dan Indramayu.

Rahmat memastikan DPRD tidak akan membahas usulan tersebut secara sepihak. Seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda, akan dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akademik hingga konsultasi publik.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat sebelum diputuskan.

"Tentu, DPRD akan melaksanakan penyempurnaan naskah akademik, menggelar uji publik di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mungkin saja akan melakukan survei bersama 120 anggota DPRD," ujarnya, Senin (6/7) kemarin dikutip dari detikJabar.

Rahmat mengatakan, proses pembahasan masih panjang. Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini tengah menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan Pimpinan DPRD.

Pun, sambungnya, Komisi I DPRD Jabar pada Selasa (7/7) ini bakal membuat skema proses sebagai bahan pertimbangan pimpinan dewan.

Sebelumnya, mengutip dari detikJabar, kekhawatiran dari sejumlah pihak menilai usulan nama "Provinsi Sunda" berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya yang ada di Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Rahmat menegaskan, tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Dia menegaskan semua daerah di Jawa Barat adalah wilayah Sunda.

"Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda," beber Rahmat.