Luhut: Sistem Digital Mampu Cegah Kebocoran hingga Rp2.000 T

law-justice.co - Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekalgius Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pengembangan ekosistem digital secara keseluruhan berpotensi menghemat anggaran negara hingga ribuan triliun.

Pemerintah berencana memperluas pembangunan ekosistem digital ke sektor mineral kritis. Luhut mengungkap salah satunya lewat pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian atau Lembaga (Simbara). 

"Ini tinggal mengembangkan terus saja (dari Simbara). Itu akan buat efisien. Kita sementara membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi," beber Luhut.

Ekosistmen digital tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi.

"Wah saya kira (efisiensi) ribuan triliun, mungkin Rp1.500 (triliun) mungkin Rp2.000 triliun. Angkanya gede," jelas Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Sebelumnya, pengembangan ekosistem digital lebih dulu dimulai lewat digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang saat ini digarap Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang diketuai Luhut.

Perlinsos digital hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

"Progres digitalisasi ini dan pendaftaran sudah sangat maju," beber Luhut

Ia menjelaskan uji coba perlinsos digital telah dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Digitalisasi ini nantinya akan diperluas ke 42 kabupaten.

Menurut dia, perlinsos digital berpotensi menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dijadwalkan meninjau uji coba sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan sekitar Oktober atau November mendatang.

"Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia," ungkap Luhut.