Bamperda Gandeng Media Kawal Perubahan Jakarta

Ketua Bapemperda DPRD Jakarta Abdul Aziz menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mengawal pembangunan serta mengawasi berbagai persoalan publik di Ibu Kota. Menurutnya, kolaborasi dewan dan jurnalis menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat.

Abdul Aziz mengatakan, fungsi anggota dewan dan jurnalis pada dasarnya sama, yakni menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan dan persoalan masyarakat. Bedanya, kata dia, dewan bekerja dari dalam parlemen, sedangkan media mengawasi dari luar. “Fungsi jurnalis dan dewan sebenarnya sama, yaitu menjalankan kontrol sosial. Karena itu harus saling mendukung dan bertukar informasi,” ujar Abdul Aziz saat menghadiri silaturahmi dan diskusi bersama jurnalis di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta itu menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan optimal. Menurut dia, dukungan media juga kerap diperlukan untuk mendorong perhatian publik terhadap persoalan tertentu. “Kadang sesuatu memang perlu diviralkan dulu supaya menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja para jurnalis yang dinilainya tetap konsisten menyampaikan informasi kepada masyarakat meski menghadapi risiko besar di lapangan. Selain membahas hubungan media dan parlemen, Abdul Aziz memaparkan sejumlah agenda prioritas DPRD DKI Jakarta, khususnya di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Salah satu fokus yang tengah didorong, kata dia, ialah kebijakan sekolah swasta gratis melalui penguatan regulasi daerah agar akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu semakin merata. Ia menilai kondisi saat ini belum sepenuhnya adil karena banyak siswa dari keluarga mampu menikmati fasilitas sekolah negeri gratis, sementara sebagian masyarakat kurang mampu justru harus bersekolah di swasta dengan biaya tinggi. “Tujuan sekolah gratis adalah membantu masyarakat miskin agar tetap bisa sekolah. Tapi realitasnya, banyak anak dari keluarga kurang mampu justru bersekolah di swasta berbayar. Ini yang ingin dibenahi,” ujarnya.

Abdul Aziz menyebut DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan. Regulasi itu memuat sejumlah poin strategis, mulai dari amanah sekolah swasta gratis, wajib belajar 13 tahun termasuk taman kanak-kanak, hingga penguatan pendidikan moral dan karakter. “Kami ingin pendidikan di Jakarta tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membangun moral dan karakter generasi muda,” kata politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat tersebut.

Selain pendidikan, DPRD DKI Jakarta juga tengah menggodok sejumlah regulasi strategis lain terkait ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, dan kependudukan. Menurut Abdul Aziz, pembenahan Jakarta harus dimulai dari penguatan regulasi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar arah pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan. “Perbaikan Jakarta harus dimulai dari aturan yang kuat agar pembangunan berjalan terarah dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.