Kabinet Sudah Sepakat, WFH 1 Hari Menunggu Restu Prabowo

law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan kebijakan kerja dari rumah alias work from home (WFH) sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akan diumumkan pemerintah akhir bulan ini.

Rencananya, kebijakan WFH ini akan diberlakukan satu hari dalam seminggu untuk aparatur sipil negara (PNS dan PPPK) dan menjadi imbauan bagi karyawan swasta.

"Nanti segera, sebelum April," jawab Airlangga singkat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Namun, Airlangga enggan menyebutkan secara pasti kapan kebijakan WFH akan diumumkan. Sebab, ia harus melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto siang ini di Istana Kepresidenan.

"Kira-kira minggu ini," tegasnya sebelum berjalan memasuki mobil dinasnya menuju Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebijakan WFH ini sudah disetujui mayoritas kabinet dan tinggal menunggu ditetapkan saja. Persetujuan disepakati dalam rapat koordinasi yang dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada, hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Tito mengatakan ada beberapa stimulus ekonomi yang akan dilakukan pemerintah, hanya saja Tito masih enggan buka-bukaan seperti apa bentuk stimulus yang akan diberikan. Dia bilang hasil kesepakatan rapat koordinasi akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden," kata Tito.

Tito melanjutkan, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rapat tersebut sudah hampir final. Kini kabinet tinggal menunggu keputusan Prabowo, setelah itu baru diumumkan.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," beber Tito.