Kejari Batam Pulihkan Aset Pemkot Rp1,09 Triliun

Sabtu, 29/11/2025 20:02 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Wayan Wiradarma, S.H., M.H. (Story Kejaksaan)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Wayan Wiradarma, S.H., M.H. (Story Kejaksaan)

[INTRO]

Kejaksaan Negeri Batam berhasil memulihkan aset milik Pemerintah Kota Batam dengan total nilai mencapai Rp1,09 triliun hingga November 2025. Aset-aset tersebut sebelumnya dikuasai secara tidak sah oleh sejumlah pengembang dan pihak swasta, terutama berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di berbagai kawasan perumahan.

Kepala Kejari Batam I Wayan Wiradarma menjelaskan bahwa pemulihan tersebut merupakan hasil kerja tim Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang melakukan pendampingan hukum secara berkelanjutan kepada Pemkot Batam, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) serta BPKAD.

Menurutnya, aset yang diselamatkan mencakup jalan lingkungan, drainase, lahan fasilitas umum, hingga utilitas layanan publik yang seharusnya menjadi milik pemerintah, namun belum diserahkan oleh pengembang perumahan. Sebagian bahkan telah digunakan untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang sah. “Penyelamatan aset ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan hak negara atas aset publik tetap terjaga,” kata Kajari Batam, Jumat (28/11) sebagaimana dikutip Story Kejaksaan.

Ia menegaskan bahwa penguasaan aset pemerintah tanpa dasar hukum akan ditindak melalui mekanisme hukum perdata maupun tata usaha negara. Pemulihan aset dilakukan melalui langkah verifikasi dokumen, pengecekan fisik di lapangan, konsolidasi data antarinstansi, hingga penyusunan tindakan litigasi maupun non-litigasi. JPN juga menyiapkan legal opinion dan legal assistance untuk mempercepat proses pengembalian aset ke pemerintah daerah.

Sejumlah kawasan perumahan tercatat telah mengembalikan PSU setelah dilakukan pendampingan dan klarifikasi hukum oleh kejaksaan. Meskipun begitu, Kejari Batam menyebut masih ada sejumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban penyerahan aset dan saat ini tengah dalam proses penelusuran serta evaluasi hukum. Keberhasilan pemulihan aset senilai lebih dari satu triliun rupiah ini dinilai penting bagi tata kelola pemerintahan di daerah.

Selain memperkuat legalitas kepemilikan pemerintah atas fasilitas publik, langkah tersebut juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti akses jalan, sanitasi, ruang terbuka, dan utilitas umum. Kejari Batam memastikan bahwa upaya pendampingan dan penegakan hukum akan terus dilanjutkan. “Kami berkomitmen mendukung Pemkot Batam dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam penyelamatan aset negara,” ujar Wayan.

Dengan pemulihan ini, Pemkot Batam diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan memanfaatkan aset publik, sekaligus mencegah potensi konflik kepemilikan di masa mendatang.

(Bandot DM\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar