Karena Dugaan Korupsi Kereta Api Cepat Whoosh, Jokowi Mesti Diusut

law-justice.co - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh, kini tengah disorot publik dan lembaga penegak hukum.

Dugaan adanya korupsi, terutama terkait adanya pembengkakan anggaran atau mark-up, menjadi isu panas yang ramai diperbincangkan. Ini berawal dari kecurigaan publik yang besar yang diperkuat oleh kerugian KCJB.

Dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tergolong besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di Cina dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia.

Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai $52 juta, melonjak tiga kali lipat dari perkiraan di Cina yang hanya $17–18 juta. Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana.

KPK langsung bereaksi begitu informasi dugaan korupsi KCJB jadi isu nasional. KPK mengimbau masyarakat untuk membuat laporan resmi. Aparat penegak hukum seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat, terutama jika informasi sudah tersebar luas.

Karena dikritik banyak pihak, KPK akhirnya mengatakan lembaga tersebut tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Lembaga anti rasuah itu mengatakan sedang mengumpulkan informasi awal terkait dugaan mark-up.

Parahnya lagi, kondisi keuangan Whoosh menimbulkan kekhawatiran. Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek ini, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengalami kerugian.

Untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah kelola, atau benar-benar ada unsur korupsi di dalamnya. Semua pihak menanti langkah konkret KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Proyek KCJB sepanjang 142 km menuai banyak masalah sejak awal dan terindikasi kuat dikotori oleh korupsi. Luhut Panjaitan, yang dijuluki “menteri segala urusan” di zaman Jokowi dan sangat berperan dalam proyek KCJB, mengatakan dia dan tim menerima proyek KCJB sudah dalam keadaan “busuk”.

Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?

Bagi banyak analis, biaya proyek KCJB terlalu tinggi. Cina pada mulanya menawarkan biaya sebesar AS$5,5 miliar, yang kemudian naik menjadi AS$6,02 miliar, atau sekitar AS$41,96 juta per kilometer.

Jelas terlihat bahwa angka ini jauh di atas biaya proyek serupa di Cina yang berkisar AS$17–30 juta per kilometer. Kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 kilometer, dengan kecepatan 350 km/jam, hanya menelan biaya AS$22,93 juta per kilometer.

Ini secara jelas menunjukkan biaya KCJB lebih mahal sekitar AS$19 juta per kilometer, atau total kemahalan sekitar AS$2,7 miliar dibandingkan dengan proyek Shanghai-Hangzhou. Kenaikan biaya ini diduga kuat karena adanya penggelembungan yang disengaja. Dengan gampang publik dapat melihat ketidakwajarannya.

Tidak cuma proyek di Cina yang menunjukkan biaya pembangunan KCJB terlihat sangat tidak wajar. Arab Saudi membangun proyek kereta cepat Jeddah-Ryadh sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya sebesar Rp116 triliun.

Jumlah ini sangat murah dibandingkan dengan proyek KCJB yang cuma panjangnya 142 kilometer tetapi biayanya Rp113 triliun.

Publik sangat curiga, diikusertakannya Jepang dalam proses tender hanya sebagai formalitas dan akal-akalan saja agar terlihat obyektif dan memenuhi persyaratan.

Diikutkannya Jepang dicurigai sebagai alasan untuk dapat menggelembungkan harga penawaran Cina. Penawaran Cina yang awalnya bernilai AS$5,5 miliar naik menjadi AS$6,02 miliar, hampir sama dengan nilai penawaran Jepang sebesar AS$6,2 miliar.

Dalam tender yang penuh masalah ini, Jepang akhirnya kalah dengan alasan Jepang mensyaratkan adanya jaminan APBN, sementara Cina tidak meminta jaminan karena skemanya berubah menjadi business-to-business.

Namun, ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh KPK, ternyata pada akhirnya proyek ini dijamin oleh APBN—yang bagi publik ini jelas kamuflasi licik ala Jokowi.

Pemerintahan Jokowi berdalih alasan utama yang menjadi penentu kemenangan Cina adalah karena skema pembiayaan yang ditawarkan. Jepang mengajukan skema government-to-government, sementara Cina menawarkan skema business-to-business tanpa jaminan APBN.

Ketika KCJB dalam tahap persiapan pembangunan, sejumlah ekonom dan praktisi telah memberikan peringatan kepada Jokowi agar membatalkan ambisi tanpa dasar itu.

Mereka mengatakan proyek KCJB adalah bom waktu yang akan merugikan Indonesia. Peringatan itu kini ternyata benar karena Whoosh terus merugi dan tidak mampu membayar utang.

Tidak cuma itu, jarak Jakarta-Bandung yang cuma 142 kilometer sama sekali tidak memerlukan kereta api cepat. Jarak ini dianggap terlalu dekat.

Kereta api cepat di sejumlah negara dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang cukup jauh, tujuannya untuk mempersingkat waktu tempuh. Lagi pula, mode transportasi untuk menghubungkan Jakarta-Bandung sudah sangat lengkap dan tidak perlu ditambah lagi.

Dengan sangat terangnya ketidakwajaran dalam proyek KCJB, seharusnya penegak hukum langsung memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Jokowi, Luhut Panjaitan, dan Rini Soemarno disebut-sebut sebagai orang yang paling banyak berperan dalam proyek ini. Penegak hukum harus segera memanggil orang-orang ini untuk dimintai keterangan.

Gagal bayar kereta Whoosh sangatlah merisaukan dunia medsos sejak isu ini jadi pembicaraan nasional. Karena dalam sejumlah kasus di Asia dan Afrika, Cina akan mengambil aset strategis negara peminjam bila terjadi default.

Srilanka diambil pelabuhannya oleh Cina karena gagal bayar utang. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan utang Whoosh.

Dalam usaha memperluas pengaruhnya di dunia internasional, Cina menggunakan segala macam cara, termasuk lewat perangkap utang—debt trap.

Analis internasional mengatakan Cina memang sengaja menggunakan utang untuk menguasai negara calon mangsa. Bahkan dicurigai memang Cina sengaja membuat negara peminjam gagal bayar agar ada alasan untuk mengambil aset strategisnya.

Utang ke Cina sangatlah merisaukan banyak kalangan sejak Jokowi berkuasa karena berkaitan dengan masalah keamanan dan kedaulatan negara. Negara-negara di Afrika dan Asia cukuplah menjadi pelajaran bahwa perangkap utang Cina bertendensi politis dan kolonial. Inilah bagian paling serius dari kasus utang ke Cina ini.

Bila KPK tidak cepat bergerak mengusut kasus ini, maka Presiden Prabowo harus segera turun tangan. Kasus ini akan menjadi pembuktian apakah betul Prabowo serius ingin memberantas korupsi seperti sering dijanjikan ke rakyat.