Mafia Solar Subsidi, DPR: BPH Migas-Dirjen Migas Bertanggung Jawab

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk memberikan pertanggungjawaban terbuka terkait maraknya praktik mafia solar bersubsidi di berbagai daerah. Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Secara khusus, Bambang menyoroti kasus mafia solar bersubsidi tersebut, terlebih Komisi XII baru saja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, rombongan anggota DPR disebut menerima berbagai keluhan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha kecil terkait distribusi solar subsidi yang kerap tidak tepat sasaran.

"Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan," beber Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

Menurutnya, praktik mafia solar subsidi telah menyebabkan potensi kerugian negara mencapai triliunan. Ia menilai lemahnya pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kesempatan bagi mafia.

Bambang menegaskan bahwa BPH Migas dan Ditjen Migas tidak boleh tinggal diam, apalagi takut menghadapi tekanan politik atau oknum yang berada di belakang para pelaku.

"Kalau ada tekanan atau backing-an dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap mem-back up penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," tegasnya.

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengusut tuntas jaringan mafia solar subsidi ini. Ia juga menyerukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi, reformasi tata kelola subsidi energi, dan digitalisasi pengawasan yang lebih kuat.

"Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural," jelasnya.

Bambang menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi XII, tidak akan tinggal diam menyaksikan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dirampas oleh segelintir oknum.

"Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya," pungkasBambang.