Dharma Sebut Pandemi Covid-19 Agenda Asing-2045 RI Menuju Cemas

Jakarta, law-justice.co - Calon Gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia merupakan agenda asing untuk merusak kedaulatan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dharma merespons pertanyaan Ridwan Kamil dalam segmen tanya jawab debat perdana Pilgub DKI Jakarta, Minggu (6/10).

Kepada Dharma, RK bertanya apa yang akan ia lakukan jika bencana seperti pandemi terjadi lagi di masa mendatang.

Merespons itu, Dharma mengatakan pemimpin mestinya bisa melihat bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tersirat. Dia pun mengaku selama ini memiliki kemampuan untuk melihat yang tersirat.

"Saya paham betul tentang pandemi. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil kedaulatan negara," kata Dharma.

"Terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut, kenapa bukan `Taufiq`, kenapa ngikutin `Covid`," imbuhnya.

Menurutnya, tes Covid-19 tak perlu dengan alat PCR seperti yang selama ini digunakan. Dharma menuturkan tes cukup lewat ludah, tak sampai harus colok lewat hidung.

Dia menilai seorang pemimpin harus bisa memperjuangkan kesehatan masyarakat. Dia tak ingin ekonomi hancur hanya oleh pandemi. Dharma meyakini pandemi Covid-19 hanya omong kosong.

"Bagaimana akan menuju kota global yang sejati, kalau hati rakyatnya disakiti. Pikirannya dirusak. Dan badannya diracuni. Semua itu omong kosong belaka," kata dia.

Merespons jawaban itu, RK menilai perbedaan pemimpin antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal biasa. Namun, menurutnya, jika pemerintah pusat telah memutuskan, pemerintah daerah mestinya bisa mengikuti.

Sebab, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati/wali kota.

"Karena dalam pengelolaan krisis harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya tapi ketika sudah diputuskan pemimpin level presiden tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan," kata RK.

Namun, Dharma menganggap saat ini masyarakat hidup dalam kontrol tertentu, seperti control population. Menurutnya, ada pihak yang ingin mengontrol masyarakat, termasuk mengontrol jumlahnya. Karena itu, dia meyakini perjalanan hingga 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan keemasan.

"Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan risiko apapun untuk menyelamatkan rakyatnya," kata Dharma.

Dharma Pongrekun di Debat: RI 2045 Menuju Cemas, Bukan Emas

Disisi lain, Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengatakan saat ini masyarakat hidup dalam fase control population. Hal itu, sambungya, membuat warga menuju masa cemas ke 2045 dan bukan masa keemasan.

Itu disampaikan Dharma dalam debat Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10) malam. Dharma awalnya mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 adalah agenda terselubung dari pihak asing untuk mengambil kedaulatan bangsa.

"Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut kenapa bukan Taufik kenapa Covid?" kata Dharma.

Calon gubernur Ridwan Kamil (RK) menanggapi pernyataan Dharma itu. Ia mengatakan dalam pengelolaan krisis yang paling penting adalah satu komando.

"Ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi," kata Ridwan Kamil.

Dharma kembali merespons pernyataan RK. Ia menyinggung adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Menurutnya, jangan sampai adagium itu digunakan terbalik.

"Jangan adagium itu digunakan dengan cara terbalik seolah-olah ingin selamatkan rakyat, tapi ada udang di balik batu adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat sehingga rakyat semua jadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi udang," ujarnya.

Kontrol Populasi

Dharma kemudian menyinggung soal control population. Ia mengatakan ada pihak yang ingin mengontrol kegiatan, aktivitas hingga jumlah masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya perjalanan hingga 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan keemasan.

"Saat ini kita ada di dalam program ketiga yaitu control population di mana mereka ingin mengontrol kegiatan, aktivitas dan ingin mengontrol jumlahnya," katanya.

"Jadi perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan bukan keemasan ketika rakyat harus ditakut-takuti dengan segala macam regulasi," imbuh dia.