Soal Iuran Pariwisata via Tiket Pesawat, Ini Respons Sandiaga Uno

Senin, 22/04/2024 18:45 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto IG @sandiuno.)

Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto IG @sandiuno.)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, memberikan respons terkait isu pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat yang dinilai bakal semakin membebani penumpang.

Sandiaga Uno memastikan rencana iuran pariwisata melalui tiket pesawat tidak akan membebani penumpang. Dia menyebut, rencana pemungutan iuran tersebut masih dalam tahap kajian.

“Jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (22/4/2024).

Menurut Sandiaga Uno, pemerintah juga tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengumpulkan Dana Pariwisata atau Indonesia Tourism Fund sehingga dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan final.

Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat pertama kali terungkap dalam unggahan akun X (dulunya Twitter) milik Pengamat Penerbangan Alvin Lie, @alvinlie21.

“Ada Menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal, menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan membebankan iuran pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat. Piye to iki?” tulus Alvin, dikutip Minggu (21/4/2024).

Lalu, dalam unggahan berbeda, Alvin tampak membagikan foto undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam undangan rapat koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan, disebutkan bahwa agenda yang akan dibahas yakni pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.

Lebih lanjut Alvin juga menilai, rencana tersebut tidak etis dan dapat berdampak terhadap industri penerbangan. Alih-alih diselipkan ke harga tiket pesawat, seharusnya pemerintah dapat menarik iuran langsung.

Misalnya dibebankan kepada hotel atau pada saat wisatawan mengajukan visa on arrival (VOA). “Rencana pemerintah memungut iuran untuk pariwisata diselipkan ke harga tiket sangat tidak etis dan sangat tidak patut,” kata Alvin dikutip dari Bisnis, Minggu (21/4/2024).

Dia juga khawatir, penumpang akan menduga bahwa iuran tersebut masuk ke maskapai penerbangan jika rencana tersebut diimplementasikan.

“Sehingga yang dibayar penumpang itu bertambah, tapi bukan masuk ke airlines. Ini mau ditambahkan lagi. Kalau ini dilakukan, ini sama saja membuat sengsara industri transportasi udara,” ungkapnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar