Palestina Dibatalkan Kembali keaggotaanya Oleh Amerika di PBB

law-justice.co -  

Sejumlah negara ramai-ramai mengecam veto Amerika Serikat (AS) yang mencoba mengmenganulir usaha  mengakhiri upaya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Akibat veto itu, Palestina kembali gagal menjadi anggota penuh PBB.Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan voting pada Kamis (18/4) waktu setempat mengenai permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB.

Di tengah serangan militer Israel di Gaza, Palestina pada awal April lalu kembali mengajukan permohonan keanggotaan yang pertama kali diajukan ke badan dunia tersebut pada tahun 2011, meskipun Amerika Serikat yang memegang hak veto, telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

AS Memblokir Keanggotaan PBB untuk Palestina
Majelis Umum PBB dapat menerima negara anggota baru dengan dua pertiga suara mayoritas, namun hanya setelah Dewan Keamanan memberikan rekomendasinya.

Pemungutan suara pada hari Kamis tersebut bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan yang dijadwalkan beberapa minggu lalu untuk membahas situasi di Gaza, yang diperkirakan akan dihadiri oleh para menteri dari beberapa negara Arab.

Status Palestina - yang  awal masuk  masih berstatus pengamat di PBB sejak 2012 - telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

Kini AS kembali mengeluarkan veto atas upaya Palestina itu. Lagi, Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB. Veto yang dilakukan oleh sekutu utama dan pendukung militer Israel itu telah diperkirakan menjelang pemungutan suara.

"AS masih berpandangan bahwa jalan paling cepat menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dengan dukungan Amerika Serikat dan mitra lainnya," kata seorang perwakilan AS kepada kantor berita Reuters sebelum pemungutan suara.

Adapun dalam votting terkait keanggotaan penuh palestina, 12 negara memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh Aljazair dan "merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa".

 

Wakil Duta Besar AS Robert Wood memberikan suara menentang resolusi dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, Kamis, 18 April 2024. | AP Photo/Yuki Iwamura

Amerika Sendirian Gagalkan Keanggotaan Palestina di PBB

Palestina mengecam veto AS yang disebut tak adil dan tak etis.

Amerika Serikat (AS) kembali jadi penghalang Palestina menjadi negara berdaulat. Negara sekutu Israel itu memveto rancangan resolusi yang akan merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB”. 

 AS sendirian dalam sikapnya ini di Dewan Keamanan PBB yang menyidangkan permintaan Palestina tersebut. Inggris dan Swiss memilih abstain, sementara 12 anggota lainnya menyetujui Palestina jadi anggota tetap PBB. Namun, karena peraturan ketinggalan jaman DK PBB yang memberikan kuasa pada lima anggota tetap untuk memveto semua keputusan sidang, upaya Palestina sejauh ini masih kandas.

 Usulan keanggotaan penuh Palestina dibawa Aljazair ke DK PBB dua pekan lalu. Usulan itu pertama-tama diserahkan ke komite Dewan Keamanan. Sebab tidak mendapat mufakat di panitia, maka dapat dilakukan pemungutan suara secara

 

AS kemudian memutuskan untuk memvetonya. Dengan begitu, resolusi tersebut tak dapat dibawa ke Majelis Umum PBB untuk disetujui. Saat ini, tidak ada jalan lain bagi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB kecuali Amerika Serikat mengubah pendiriannya.

 

Sebelum pemungutan suara semalam, Axios melaporkan bahwa para pejabat AS mencoba merayu Palestina untuk menarik usulan. Mereka juga merayu Korea Selatan, Jepang, Prancis, dan Ekuador untuk menolak keanggotaan Palestina agar usulan itu tak sampai ke tahap pemungutan suara.

 

Uapa-upaya itu gagal. Ekuador, Korea, Jepang dan Perancis memberikan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina dalam pemungutan suara. Inggris yang selama ini mendampingi AS membela Israel di PBB juga abstain. 

 

Hal ini menunjukkan kesepian AS dalam mendukung mati-matian Israel di kancah dunia. Sementara seluruh dunia agaknya bersepakat bahwa Palestina harus merdeka, AS mengambil langkah signifikan memastikan hal itu tak terjadi.

 

 

Ini serupa dengan terisolasinya AS dalam upaya mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza terkait serangan brutal Israel yang sejauh ini menewaskan sekitar 34 ribu jiwa, kebanyakan perempuan dan anak-anak. AS berulang kali memveto resolusi itu meski gencatan senjata didukung nyaris seluruh anggota PBB dan DK PBB. Dalam upaya terakhir, AS menyerah dan akhirnya hanya abstain. Kendati demikian, resolusi DK PBB yang mestinya diterapkan pada Ramadhan lalu itu juga belum dijalankan.

 

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menyampaikan, negaranya hanya akan mendukung kemerdekaan Palestina melalui perundingan dan kesepakatan antara Palestina dan Israel. “Sejak serangan 7 Oktober, Presiden Biden sudah menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan di kawasan hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara dengan jaminan keamanan Israel,” katanya setelah mengangkat tangannya untuk memberikan suara menentang dan memveto resolusi yang mendukungnya. keanggotaan penuh Palestina di PBB, dilansir Aljazirah.

 

“Tidak ada jalan lain yang menjamin keamanan dan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis,” lanjut Wood. Dia mengatakan bahwa ada pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai apakah pemohon memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara”.

 

“Kami telah lama meminta Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna membantu menetapkan atribut kesiapan untuk menjadi negara dan mencatat bahwa Hamas, sebuah organisasi teroris, saat ini menggunakan kekuatan dan pengaruhnya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari negara yang diimpikan dalam resolusi ini," dia berkata.

 AS kemudian memutuskan untuk memvetonya. Dengan begitu, resolusi tersebut tak dapat dibawa ke Majelis Umum PBB untuk disetujui. Saat ini, tidak ada jalan lain bagi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB kecuali Amerika Serikat mengubah pendiriannya.

 Sebelum pemungutan suara semalam, Axios melaporkan bahwa para pejabat AS mencoba merayu Palestina untuk menarik usulan. Mereka juga merayu Korea Selatan, Jepang, Prancis, dan Ekuador untuk menolak keanggotaan Palestina agar usulan itu tak sampai ke tahap pemungutan suara.

 Uapa-upaya itu gagal. Ekuador, Korea, Jepang dan Perancis memberikan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina dalam pemungutan suara. Inggris yang selama ini mendampingi AS membela Israel di PBB juga abstain. 

 

Hal ini menunjukkan kesepian AS dalam mendukung mati-matian Israel di kancah dunia. Sementara seluruh dunia agaknya bersepakat bahwa Palestina harus merdeka, AS mengambil langkah signifikan memastikan hal itu tak terjadi.

 

“Tidak ada jalan lain yang menjamin keamanan dan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis,” lanjut Wood. Dia mengatakan bahwa ada pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai apakah pemohon memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara”.

 

“Kami telah lama meminta Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna membantu menetapkan atribut kesiapan untuk menjadi negara dan mencatat bahwa Hamas, sebuah organisasi teroris, saat ini menggunakan kekuatan dan pengaruhnya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari negara yang diimpikan dalam resolusi ini," dia berkata.

 

Alasan ini tergolong absurd karena perundingan dengan Israel soal kemerdekaan Palestina, seperti diibaratkan Menlu RI Retno Marsudi, seperti berunding di bawah tudingan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyampaikan sumpahnya tak akan membiarkan negara Palestina merdeka. 

 

Sementara Hamas terpilih secara sah melalui pemilu demokratis yang digelar pada 2006 silam. Amerika Serikat dan konco-konconya menolak hasil pemilu itu dan memanas-manasi perang sipil di Palestina.

 

 

Kepresidenan Palestina langsung mengutuk veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan yang merekomendasikan keanggotaan penuh PBB bagi negara itu. Kepresidenan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa veto AS “tidak adil, tidak etis dan tidak dapat dibenarkan”.

 

Sedangkan Hamas, menuduh AS “melawan keinginan internasional” dengan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB dan menolak keanggotaan penuh Palestina. Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengutuk “dengan keras posisi Amerika yang bias terhadap penjajah”

 Mereka menyerukan komunitas internasional untuk memberikan tekanan untuk melampaui keinginan Amerika dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dan negara-negara mereka. hak sah untuk menentukan nasib sendiri. 

 “Kami meyakinkan dunia bahwa rakyat Palestina kami akan melanjutkan perjuangan dan perlawanan mereka sampai mereka mengalahkan penjajah, mencabut hak-hak mereka, dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” bunyi pernyataan tersebut.