Menlu Retno Bantah Isu Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel

Sabtu, 13/04/2024 19:00 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (Dok, Kemenlu RI)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (Dok, Kemenlu RI)

Jakarta, law-justice.co - Di tengah isu soal normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel yang santer diberitakan media asing belakangan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi banyaknya tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, Retno membantah soal isu bahwa Indonesia sedang dalam proses lobi dengan Israel dalam kerangka membangun hubungan diplomatik.  

Kata Retno, normalisasi hubungan kedua negara bisa terjadi apabila Israel memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara. "Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel," ujar Retno dalam keterangannya dalam acara di stasiun televisi, dikutip Sabtu (13/4/2024).

Retno bilang bahwa Indonesia tidak menutup diri untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. “Tetapi ada syaratnya, (yakni) kalau two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel," katanya.

Di titik itulah, kata Retno, Indonesia siap melakukan normalisasi dengan Israel. Akan tetapi, jika tak ada solusi kedua negara dan tak ada pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina, Retno menegaskan, Indonesia belum saatnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Tetapi in the absence of two state solutions, in the absesnce of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya.

Menurutnya, kini yang terpenting soal menjaga keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Palestina yang sama sekali tidak dihormati oleh Israel. Selain itu, ada persoalan kemanusiaan yang harus diprioritaskan. "Dalam situasi apa pun masalah kemanusiaan harus diletakkan di prioritas nomor satu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak meletakkan masalah kemanusiaan di prioritas nomor satu, maka saya rasa kebijakan-kebijakan kita dapat dengan mudah menjadi keluar dari rel," tuturnya.

Adapun sebelumnya, Israel dan Indonesia dilaporkan situs berita Ynet telah mengadakan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara kedua negara selama tiga bulan terakhir. Namun, laporan yang tidak bersumber tersebut mengatakan bahwa sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan dengan Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi Indonesia untuk bergabung dengan OECD--organisasi ekonomi yang saat ini mencakup 38 negara dengan perekonomian terkemuka di dunia.

(Rohman Wibowo\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar