Menko PMK: Kami Memahami Program di Lapangan Dikaitkan Pesta Demokrasi

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah memahami bahwa program perlindungan sosial dikaitkan dengan gelaran Pemilu 2024.

Pernyataan itu dia sampaikan saat dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu," ujar Muhadjir di hadapan hakim konstitusi.

Namun, kata Muhadjir, pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,3 persen. Sementara target RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen.

Menurut Muhadjir, supaya target dapat terpenuhi diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sementara itu, lanjut dia, pemerintah masih mengupayakan target 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024. Dalam satu tahun terakhir, terang Muhadjir, kemiskinan esktrem turun 0,92 persen.

Muhadjir menjelaskan perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79 persen.

"Maka, dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," ucap Muhadjir.

"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP)," sambung Muhadjir.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diktum ketiga angka 1 huruf b menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan esktrem dan angka 1 huruf c mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat, sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama sejumlah kementerian.

Adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghapusan kemiskinan esktrem pada tahun 2024 dilakukan melalui tiga strategi. Yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

"Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non-pemerintah," kata Muhadjir.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial.

Selain Muhadjir, MK juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini.