Hotman Paris dan Yusril Yakin Menang Lawan AMIN dan Ganjar,

Sabtu, 30/03/2024 14:33 WIB
Potret Pengacara Hotman Paris (Instagram @hotmanparisofficial)

Potret Pengacara Hotman Paris (Instagram @hotmanparisofficial)

Jakarta, law-justice.co - Tim Pembela Prabowo-Gibran percaya diri menghadapi gugatan kubu capres 1 dan 3 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstisusi (MK).

Hotman Paris Hutapea, selaku tim pembela Prabowo-Gibran bahkan berseloroh gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar cukup dijawab dengan satu paragraf. Menurut Hotman, dalil kubu Anies yang mempersoalkan bantuan sosial tidak berdasar.

"Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf, satu paragraf saja. Karena yang lainnya hanya ngoceh, ngoceh sana sini," kata Hotman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3) kemarin.

Hotman juga menganggap argumen politisasi bansos yang disampaikan tim hukum AMIN di sidang tak lebih dari ocehan. Sebab menurut dia bansos telah diatur dan disahkan dalam undang-undang.

Dia mengaku permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan tim AMIN ke MK sebagai gugatan yang paling mengambang dalam sejarah kariernya sebagai pengacara.

"Yang digugat apa, yang dibahas bansos. 90 persen isi permohonan itu soal bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan," jelas Hotman dikutip dari CNN Indonesia.

Sementara, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra berpendapat gugatan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum. Dia menyoroti gugatan Ganjar-Mahfud yang meminta suara Prabowo-Gibran dijadikan nol di semua provinsi. Menurutnya, gugatan itu justru menghapus suara 96 juta orang.

Yusril juga menilai gugatan itu bertentangan dengan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kedaulatan ada di tangan rakyat.

"Pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ungkap Yusril.

"Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024," jelas Yusril dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar