Tak Cuma Aparat, Hasto: Menag-Menteri BUMN Dikerahkan Menangkan 02!

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03 tidak hanya mengalami intimidasi selama Pemilu 2024, melainkan juga operasi hulu-hilir untuk menggemboskan suara.

“Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” katanya dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024).

Dia kemudian menyinggung kucuran bansos dari pemerintah terbukti mempemgaruhi suara pemilih.

“Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, Hasto menyebut pengerahan aparat hingga para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN semua diupayakan untuk kegiatan elektoral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyinggung pelaporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) kepada mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S.

Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi.

Serukan Perlawanan terhadap Kecurangan Pemilu 2024

Terkait hal ini, Hasto menilai, berbagai pihak yang menyerukan perlawanan untuk mengungkap kecurangan pada Pemilu 2024 mulai mendapat intimidasi dari kekuatan tertentu.

Hal itu diungkap Hasto saat menghadiri acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).

Dia merasa pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi memakai instrumen hukum.

Termasuk, kata Hasto, sosok capres nomor urut 03 Ganjar yang menyuarakan penggunaan angket dan kini mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.