Sempat Konflik soal Demokrat, Kini AHY & Moeldoko Bakal Rapat Kabinet

Jakarta, law-justice.co - Pada pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara kemarin, Rabu (21/2/2024), Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko tidak hadir.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Moeldoko tidak terlihat di barisan pejabat negara. Padahal, banyak menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di acara itu.

Beberapa menteri yang terlihat hadir adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kemudian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Moeldoko dan AHY adalah dua sosok yang berseberangan pada kisruh internal Partai Demokrat. Moeldoko pernah terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, 5 Maret 2021.

KLB itu digagas oleh sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY. Beberapa tokoh di balik KLB itu adalah Marzuki Alie dan Jhoni Allen.

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

Kepemimpinan AHY di Demokrat berlanjut. Dia membawa Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu Serentak 2024.

Lalu bagaimana jika Moeldoko dan AHY bertemu saat sidang kabinet? politikus Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan sepanjang Moeldoko tidak minta maaf atas apa yang dlakukan, selamanya akan tetap dianggap lawan.

"Beda kalau dia minta maaf bolehlah kita buka kembali lembaran baru dan kembali berkawan," kata Jansen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ragu memberikan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Agus Harimurti atau yang akrab disapa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Selain kariernya di bidang politik, Presiden juga menyoroti pendidikan AHY di akademi militer dan nonmiliter.

Jokowi menyebutkan bahwa AHY menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura; Universitas Harvard, Amerika Serikat; dan Webster University, Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, pejabat sebelumnya yang dilantik sebagai Menko Polhukam.

Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.

Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.

AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.

AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.

Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.