Untuk Kuliah Umum, Fakultas Hukum UGM Gelar Nonton Bareng Dirty Vote

Jakarta, law-justice.co - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa bakal menggelar acara nonton bareng film dokumenter Dirty Vote sebagai bagian dari kuliah umum perdana Departemen Hukum dan Tata Negara, Selasa (13/2).

Agenda nonton bareng ini dilangsungkan lewat zoom cloud meeting yang dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam undangan yang beredar, hadir sebagai narasumber yakni tiga ahli tata negara yang tampil dalam Dirty Vote menerangkan kecurangan dalam pemilu, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Hadir pula sejumlah dosen hukum tata negara UGM lainnya, antara lain Yance Arizona, Andy Omara, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Herlambang Perdana Wiratraman, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius, dan Joko Setiono.

Dalam undangan disebutkan, agenda nonton bareng ini wajib diikuti mahasiswa pengambil mata kuliah HTD Dasar; Teori dan Praktik Pembentukan Perundang-undangan; PLKH Hukum Acara MK; Hukum Parpol dan Pemilu; Lembaga Kepresidenan; Hak Konstitusi Warga Negara; Kelembagaan Negara; Constitutional Law; Indonesian Judiciary; dan Local Government.

Acara nonton bareng ini juga disiarkan oleh kanal YouTube Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM.

"Nanti akan ada absensi yang perlu, yang wajib diisi oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM, karena acara kita ini juga tidak saja diisi oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM tapi juga terbuka untuk publik, jadi publik juga bisa mengajukan pertanyaan di dalam kolom QnA untuk nanti dibahas bersama-sama oleh para narasumber," ucapnya membuka acara nobar dan kuliah umum tersebut.

"Selamat menikmati film ini jadi untuk pembelajaran kita bersama-sama untuk membahas persoalan pemilu dari perspektif hukum tata negara," ujar Yance.

Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.

Film itu menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (11/2).

WatchDoc sebelumnya juga pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.